Tesis Wajib Pajak: Hukum ttg Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak

Judul Tesis : Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)

A. Latar Belakang Permasalahan

Untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan Negara, diperlukan dana yang bersumber dari pajak. Peningkatan pendapatan Negara dari pajak akan memberikan kontribusi besar bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemaparan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam salah satu bagian konferensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara Soemitro menyatakan dalam bukunya bahwa pajak sebenarnya merupakan jiwa Negara, sebab tanpa pajak negara akan sukar untuk hidup, kecuali apabila Negara itu mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam (minyak, gas bumi, tambang emas, bijih besi, magnesium, dan sebagainya) dan atau dari perdagangan/industri-industri. Jadi pajak pada hakikatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, bukan hidup secara manusiawi.

B. Pokok Permasalahan

  1. Apakah prosedur pemblokiran rekening bank Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku?
  2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak ditinjau dari UU KUP No. 28 tahun 2007?

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh Negara di dunia ini. Di setiap Negara yang memiliki pemerintah dan rakyat akan ada pajak di Negara tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir tidak ada Negara di dunia yang tidak memberlakukan pajak.

Timbulnya Utang Pajak

Membicarakan utang pajak maka harus berpikir secara analitis, yakni harus mengerti apa pajak dan apa utang. Secara yuridis mengenai utang itu harus ada dua pihak, yakni pihak kreditur yang mempunyai hak dan debitur yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitur dan kreditur dalam Hukum Perdata tidak sama dengan kedudukan debitur dan kreditur dalam Hukum Pajak.

Pengertian Penagihan

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.Tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, rangkaian tindakan penagihan pajak oleh Fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut.

D. Metodelogi Penelitian Tesis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Teknik pengumpulan dara adalah melalui studi dokumen dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

Teknik pengumpulan dara adalah melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Kesimpulan

1. Prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dalam pemblokiran rekening Wajib Pajak memiliki cacat hukum dimana Surat Paksa dikeluarkan tanpa didahului dengan Surat Teguran. Data juga menunjukkan bahwa Surat Teguran yang dikeluarkan tidak memenuhi format standar Surat Teguran yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak serta tidak mencantumkan waktu pelunasan semenjak tanggal diterbitkannya Surat Teguran. Walapun demikian, proses penagihan tidak ditangguhkan dan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak menyebutkan bahwa kesalahan prosedur keluarnya Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran akan mengakibatkan terhentinya atau pembatalan dari proses penagihan.

2. Pelaksanaan Surat Paksa melalui pemblokiran rekening bank Wajib Pajak sangat efektif untuk memaksa Wajib Pajak menyelesaikan secepatnya Tunggakan Pajak dan biaya penagihannya serta terhindar dari proses penyitaan. Hal ini mengingat pemblokiran rekening Wajib Pajak sangat terkait keberlangsungan transaksi bisnis perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok, menerima pembayaran dari pelanggan, membayar kewajiban kepada perbankan atau kreditor dan juga kewajiban perusahaan kepada karyawan. Disamping itu kredibilitas dari Wajib Pajak dimata perbankan dan rekan bisnis menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh Wajib Pajak.

Contoh Tesis Wajib Pajak

  1. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi- Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet
  2. Analisis Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga
  3. Analisis Pengaruh Pengawasan Intern dan Penerapan Good Governance di Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Citra Organisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Serpong
  4. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan yang Memanfaatkan Sistem Informasi Elektronik Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Satu
  5. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  6. Analisis Pengaruh Pemeriksaan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat)
  7. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
  8. Analisa Penerapan Layanan Unggulan DJP terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus Kanwil Jakarta Pusat)
  9. Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)