Tesis Restrukrurisasi Organisasi: Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus: di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

 

A. Latar Belakang Masalah

Pada tataran pemerintah daerah, dua lembaga utama yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemerintah pusat adalah Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peran pemimpin begitu vitalnya dalam kebijakan publik sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pemimpin dengan kepemimpinan yang baik maka kebijakan publik akan sia-sia (Nugroho: 2008: 655).

Persoalan dan kondisi di atas, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi tersebut, maka studi ini akan fokus membahas bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta.

 

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan?
  2. Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
  3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

 

C. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah: Suatu Kerangka Teori

Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi menurut Mazmanian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dilakukan dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintah maupun keputusan-keputusan eksekutif maupun badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, dan struktur dari proses implemenatsi. Proses ini normalnya melewati berbagai tahapan yaitu mengeluarkan peraturan dasarnya selanjutnya diikuti keputusan kebijakan dari agen pelaksana, dampak aktual, dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya.

Sumber Daya

Van mater dan Horn (1975) mengatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-human resources). Sumber daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Grindle (1980:96) menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan mudah dilaksanakan jika didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, sebaliknya jika tidak tersedia maka implementasi akan terganggu.

Konsep Perubahan Organisasi

Perubahan organisasi merupakan hasil dari pembuatan keputusan organisasi. Pimpinan mengevaluasi kondisi saat ini, lalu memutuskan arah kemana masa depan yang diinginkan organisasi, selanjutnya mengelola proses perubahan yang diinginkan. Untuk itu, terdapat 3 (tiga) langkah perubahan organisasi yaitu, pertama, menentukan perlunya perubahan; kedua, identifikasi hambatan perubahan; dan ketiga, menentukan strategi perubahan.

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif.

Tipe penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah bersifat deskriptif analitis.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (interactive model of analysis).

 

E. Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempuh cara radically inovative change dalam melakukan penataan organisasi. Strategi perubahan ini terjadi karena dorongan kuat dari kebijakan publik yaitu adanya undangundang dan Peraturan Pemerintah baru yang menghendaki perubahan menyeluruh pada desain organisasi. Proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 juga telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Kondisi ini tercermin dari:

  1. Organisasi perangkat daerah yang disusun didasarkan pada visi, misi, dan strategi yang jelas. Selanjutnya desain struktur organisasinya juga disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan (structure follows strategy).
  2. Dilakukan penyederhanaan pembidangan melalui upaya regrouping organisasi yang memiliki sifat tugas yang sama seperti dinas pendidikan dan dinas yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum, sehingga memungkinkan penanganan masalah menjadi lebih terintegrasi (mendukung terwujudnya institutional coherence) karena tugas-tugas yang bersesuaian tidak perlu dipecah-pecah ke dalam banyak unit, tetapi disatukan dalam satu kesatuan wadah organisasi.
  3. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk disesuaikan dengan potensi dan identifikasi urusan yang memang secara nyata ada di Provinsi DKI Jakarta seperti perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan sumber daya alam.

2. Implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal atau dapat dikatakan terjadi implementation gap yaitu kesenjangan atau perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Kondisi ini dapat dilihat dari:

  1. Tujuan kebijakan restrukturisasi khususnya berkaitan dengan penguatan wilayah kecamatan dan kelurahan belum berjalan optimal karena fokus perbaikan masih ditataran struktural padahal untuk penguatan dan peningkatan pelayanan tidak hanya dibutuhkan struktur yang memadai tetapi juga perlu perbaikan sistem dan personel di wilayah agar memiliki kemampuan manajerial yang memadai.
  2. Tahapan-tahapan kegiatan yang seharusnya dilakukan setelah kebijakan ditetapkan belum dilakukan secara optimal, seperti tahapan sosialisasi terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi sehingga perubahan strategis yang diinginkan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh SKPD pada seluruh tingkatan.
  3. Demikian pula penyusunan peraturan pelaksanaan (juklak dan juknis) dari Perda Nomor 10 Tahun 2008 yang seharusnya segera dilakukan hingga saat ini belum diselesaikan sehingga tujuan yang diharapkan dari ditetapkannya kebijakan restrukturisasi seperti dalam hal pemberdayaan kota dan kabupaten administrasi dan pembagian peran antara perangkat daerah pada tingkat provinsi dengan unit kerja pada kota administrasi dan kabupaten administrasi yang lebih jelas dan nyata, dalam realitasnya belum terlaksana secara efektif.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

  1. Faktor komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan yang penting. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjukpetunjuk itu harus jelas. Implementasi yang efektif akan dapat dicapai apabila para pelaksana mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan komunikasi yang baik maka koordinasi yang efektif juga dapat dicapai.
  2. Faktor sumber daya ini mempunyai peranan yang penting dalam implemenatsi kebijakan. Sumber daya yang penting dan implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta adalah sumber daya manusia (aparat). Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Para pelaksana harus memiliki ketrampilan dan keahlian/kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
  3. Struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dengan format otonomi tunggal, maka struktur birokrasi di Provinsi DKI Jakarta lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah. Dengan karakteristik birokrasi seperti ini maka tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan tersebar diantara beberapa unit organisasi di level yang berbeda. Birokrasi penting supaya tidak terjadi duplikasi, dan petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasi kerja dibuat sehingga tidak menyulitkan aparat pelaksana.

 

Contoh Tesis Restrukturisasi Organisasi

  1. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta)
  2. Analisa Jabatan Sebagai Dasar dalam Penyusunan Restrukturisasi Organisasi Pada Perusahaan Mercer
  3. Evaluasi Restrukturisasi Organisasi pada Group Kemenangan Jaya Periode 2003-2005
  4. Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2011
  5. Restrukturisasi Organisasi PT XYZ
  6. Restrukturisasi Organisasi PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna
  7. Restrukturisasi Organisasi PT. Pos Indonesia
  8. Strategi Perubahan Melalui Restrukturisasi Organisasi (Studi Kasus di Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya)