Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Reformasi Pelayanan: Penerapan Reformasi Birokrasi pd Pelayanan Utama Bea dan Cukai

Judul Tesis :  Analisis Penerapan Reformasi Birokrasi pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

 

A. Latar Belakang

Konsep “reformasi birokrasi atau reformasi administrasi” akhir-akhir ini sering muncul di media masa baik elektronik maupun cetak. Hal ini berkaitan dengan adanya tuntutan masyarakat agar birokrasi mereformasi diri dan upaya beberapa instansi atau kementrian pemerintahan untuk mempercepat reformasi birokrasi. Pemerintah dan masyarakat tampak memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya segera melaksanakan reformasi di lingkungan birokrasi atau pemerintahan. Penggunaan istilah reformasi birokrasi hanya karena istilah tersebut sering digunakan dalam penyebutan secara formal dibanding reformasi administrasi, walaupun yang dimaksud adalah perubahan menyeluruh disemua lingkup administrasi.

Reformasi birokrasi dirasakan sangat perlu segera dilaksanakan. Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, berbelit-belit, tidak professional, biaya tinggi dan sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat merasa perlu untuk mendorong agar reformasi birokrasi segera dilaksanakan. Dari sudut pemerintah, mulai merasa tidak nyaman dengan status pegawai negeri sipil yang mempunyai predikat sewenang-wenang, koruptif, tidak professional, dan penyebab biaya tinggi. Pemerintah menghendaki adanya peningkatan pencitraan birokrasi dimata masyarakat, sehingga pemerintah juga menginginkan segera dilakukan reformasi birokrasi.

 

B. Pokok Permasalahan

‘ apakah penerapan reformasi birokrasi di KPU Bea Cukai Tanjung Priok telah memenuhi reformasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan ?’

 

C. Landasan Teori

Teori Kelembagaan dan Efektivitas Organisasi

Penataan kelembagaan diartikan sebagai penataan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dalam mewujudkan Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Perubahan atau penataan kelembagaan, terkenal dengan reinvention, yaitu transformasi dasar sistem pemerintahan dan organisasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan berinovasi (Sedarmayanti, 2009 : 323). Reformasi penyelenggaraan pemerintahan Negara diharapkan dapat mengarah kepada tiga dimensi restrukturisasi, revitalisasi, dan refungsionalisasi. Reformasi kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain : pelayanan lebih cepat, lebih murah dan lebih berkualitas.

Teori Ketatalaksanaan dan Administrasi /Manajemen

Menurut rumusan The Liang Gie yang dikutip Tjokroamidjojo (1995 : 4) yang dimaksud administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Priffner dalam Suradinata (1998 : 3) mengatakan “Administration may be defined as the organization and direction of human an material resources to achieve desired ends”. Dengan demikian administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber manusia/tenaga kerja dan materi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

 

Teori Perencanaan Sumber Daya Manusia

Penataan sumber daya manusia dalam proses reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam perspektif reformasi birokrasi, pendekatan ini dilakukan dalam rangka menyikapi, mengatasi dan sekaligus mengantisipasi permasalahan sumber daya manusia dalam birokrasi. Manajemen personalia, atau manajemen sumber daya manusia menurut Handoko (1998:3) adalah penarikan, penyeleksian, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi.

 

D. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasar jenis penelitian, penelitian yang berjudul analisis penerapan reformasi birokrasi pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok termasuk dalam jenis penelitian deskriptif.

Pengumpulan data untuk memperoleh data, informasi, dan bahan pendukung lainnya menggunakan beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

 

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan reformasi birokrasi ditinjau dari lima aspek/ variable yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan umum di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok sudah berjalam baik dengan nilai mutu B (baik). Dari 22 indikator diperoleh satu indikator mempunyai nilai mutu A (sangat baik), tujuh belas indikator dengan nilai mutu B (Baik) , dan empat indikator dengan nilai mutu C (kurang baik).

Nilai sangat baik pada indikator ketersediaan pengaduan dalam aspek pelayanan mencerminkan telah dilengkapi dan ditindak lanjutinya pengaduan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok. Empat indikator dengan nilai C (kurang baik) yaitu : prinsip meriktokrasi/ pola karir, ketepatan penempatan SDM pada aspek SDM, tingkat penggunaan dana operasional pada aspek akuntabilitas dan tingkat standar pelayanan pada aspek pelayanan umum.

Nilai mutu kurang baik pada aspek SDM karena belum semua kantor pelayanan di Bea Cukai dimodernisasi sehingga terjadi ketidak sinkronan dalam pola karier, terutama terjadi saat SDM dari KPU Bea Cukai dipindahkan ke Kantor lain diluar KPU. Pelaporan penggunaan dana yang kurang baik terjadi karena tidak semua laporan penggunaan dana disampaikan ke seluruh pegawai. Untuk aspek pelayanan umum nilai kurang baik terjadi karena harapan pengguna jasa yang terus meningkat.

 

Contoh Tesis Reformasi Pelayanan

  1. Analisis Penerapan Reformasi Birokrasi pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok