Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Perlindungan Konsumen: Putusan Mahkamah Agung trhdp Perlindungan Konsumen Perparkiran

Judul Tesis : “Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 Pk/Pdt/2007 terhadap Perlindungan Konsumen Perparkiran”

 

A. Latar Belakang

Bisnis perparkiran merupakan bisnis yang menggiurkan meskipun dengan aneka permasalahan perparkiran seperti masalah penetapan tarif parkir yang semena-mena, kerusakan kendaraan di tempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan ketidakbecusan pemerintah daerah sebagai pengelola parkir.

Penulis hendak mengetahui lebih lanjut terhadap ketentuan (regulasi) perparkiran apakah ada perbaikan atau mengarah kepada perlindungan konsumen, dimana pada Peraturan Daerah No 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, menurut Penulis sama sekali tidak memihak kepada konsumen, karena melepaskan tanggungjawab atas kehilangan kendaraan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan selama berada di petak parkir adalah merupakan tanggungjawab konsumen.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana dampak terhadap perlindungan hukum konsumen perparkiran dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007 yang telah memutuskan bahwa Secure Parking bersalah terhadap pengelola jasa perparkiran khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
  2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran yang merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1999.

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Konsumen

Sebagai suatu konsep, Konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya.

Perlindungan Konsumen di Indonesia

Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) lahir tanggal 20 April 1999 dan baru berlaku tanggal 20 April 2000. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 1973 yang mempunyai tujuan agar konsumen tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barangbarang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin.

Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir

Konsumen pengguna jasa parkir belum mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), dimana yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen menurut UUPK adalah ”segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum yang dimaksud disini adalah pada saat konsumen pengguna jasa parkir menitipkan kendaraannya, bagaimana jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan para pemakai jasa perparkiran, bagaimana keamanan atas kendaraan yang masuk dan diparkir dalam area perparkiran.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan antara Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris.

Adapun data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder.

Dalam Penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen.

 

E. Kesimpulan

  1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung 124 PK/Pdt/2007 (“Putusan Mahkamah Agung”) yang diputuskan pada tanggal 21 April 2010, dimana Secure Parking selaku Penyelenggara Parkir 135dinyatakan melanggar hukum berdampak Peraturan Daerah No 5 Tahun 1999 (“Perda Lama”) tentang Perparkiran kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 (“Perda Baru). Perda Baru ini lebih menjamin perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir di DKI Jakarta, dimana Pada Perda Lama asuransi parkir sifatnya hanya himbauan dan tidak menjadi suatu keharusan namun pada Perda Baru menjadi suatu kewajiban. Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
  2. Karena Perda Baru No 5 tahun 2012 yang lahir tanggal 28 September 2012 sehingga masih sangat muda usianya, maka belum nampak adanya perubahan penulisan klausula baku pada karcis parkir, masih tampak di gedung-gedung parkir dicantumkannya ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab dengan kalimat atau pernyataan bahwa kehilangan dan kerusakan kendaraan adalah tanggung jawab penuh pemilik kendaraan. Belum adanya perubahan karena diperlukannya Peraturan Gubernur yang mengatur lebih lanjut perihal Asuransi Parkir yang merubah Peraturan Gubernur sebelumnya.

 

Contoh Tesis Perlindungan Konsumen

  1. Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi dengan Sistem Pembuktian Terbalik Serta Penerapannya Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Analisa Peraturan Internal Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Fatmawati Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 Dan Undang-Undang Kesehatan 1992
  3. Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK Ptd 2007 Terhadap Perlindungan Konsumen Perparkiran