Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Perjanjian Kerja: Yuridis Perjanjian Kerja Antara Badan Hukum dan Tenaga Kerja Asing

Judul Tesis : Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Antara Badan Hukum Indonesia dan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Perjanjian Kerja Antara PT Y dan Warga Negara India)

 

A. Latar Belakang Masalah Tesis

Globalisasi adalah sebuah proses (atau serangkaian proses) yang mewujudkan transformasi dalam organisasi spasial hubungan sosial dan transaksi yang menghasilkan arus antar benua atau antarmwilayah dan jaringan aktivitas, interaksi, dan pelaksanaan kekuasaan. Globalisasi menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dan terjadi hampir di setiap sektor kehidupan manusia, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor kebudayaan. Adanya globalisasi dapat dilihat sebagai peluang maupun tantangan. Globalisasi dikatakan sebagai peluang jika secara nyata membawa manfaat bagi manusia sedangkan globalisasi dikatakan sebagai tantangan jika membawa kerugian bagi manusia. Globalisasi yang marak terjadi saat ini harus disikapi dengan bijaksana.

Salah satu penyebab adanya globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai penggerak utama karena kemajuan tersebut memutus jurang pemisah terutama antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang mengalami secara nyata dampak dari adanya globalisasi. Dampak paling nyata yang dialami oleh negara berkembang dapat terlihat pada sektor ekonomi.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana pengaturan pemekerjaan tenaga kerja asing di Indonesia?
  2. Bagaimana implementasi pemekerjaan tenaga kerja asing di Indonesia?

 

C. Tinjauan Pustaka tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Pengertian dan Ruang Lingkup Tenaga Kerja Asing

Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi dipekerjakannya tenaga kerja asing di suatu negara. Bagi pemberi kerja, alasan utama mempekerjakan tenaga asing adalah pemberi kerja beranggapan bahwa tenaga kerja lokal belum mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bagi tenaga kerja asing, pada umumnya mereka menerima pekerjaan di luar negaranya untuk penghidupan yang lebih baik serta menambah pengalaman kerja. Pendapat Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, dapat diperhatikan di mana beliau mengatakan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal disebabkan rendahnya kompetensi sumber daya manusia sehingga investor lebih banyak memilih menggunakan tenaga kerja asing untuk kegiatan operasionalnya. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, di mana dikatakan banyak pekerjaan di Indonesia seperti pertambangan, perkebunan dalam bidang tertentu, masih menggunakan tenaga kerja asing dikarenakan kualitas tenaga kerja lokal masih rendah. Secara tidak langsung dapat dikatakan, dalam beberapa sektor kualitas tenaga kerja asing berada di atas kualitas tenaga kerja lokal.

 

Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.53 Sebelum mendapatkan IMTA, pemberi kerja terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-01) dengan melampirkan copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA, copy paspor tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan, daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan, copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan, copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping, dan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar. Apabila Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja tenaga kerja asing mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan copy draft perjanjian kerja, bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri, copy polis asuransi, copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, dan foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar.

 

Peraturan Terkait Perubahan Status, Nama, dan Lokasi Kerja

Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing berganti nama, pemberi kerja harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah RPTKA disetujui, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP sebagai dasar perubahan IMTA, dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan dengan melampirkan copy RPTKA yang masih berlaku, copy KITAS/KITAP yang masih berlaku, copy IMTA yang masih berlaku, copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

 

D. Metode Penelitian

Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis.

 

E. Kesimpulan

1. Fenomena peningkatan tenaga kerja asing sebagai konsekuensi alih teknologi dan penanaman modal meningkat dari tahun ke tahun secara cukup signifikan. Adanya dua pihak dari negara yang berbeda membutuhkan pengaturan tertentu karena dapat memunculkan permasalahan pilihan hukum tetapi pilihan hukum tidak dapat dilakukan pada perjanjian kerja karena masalah ketenagakerjaan terkait dengan kaidah hukum yang sifatnya super memaksa. Peraturan di Indonesia terkait bidang perburuhan cukup komperensif. Pada penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia terdapat prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dan tenaga kerja asing. Prosedur-prosedur tersebut meliputi visa, izin tinggal, RPTKA, dan IMTA di mana pada prosedur tersebut pemberi kerja, tenaga kerja asing, dan pemerintah mempunyai peranan masing-masing. Pemerintah menyadari kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja asing, tetapi kebutuhan tersebut tidak berarti mengeyampingkan tenaga kerja Indonesia. Beberapa prosedur yang dipersyaratkan tersebut merupakan bentuk pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia melalui pembatasan tidak berarti pula pemerintah mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi tenaga kerja Indonesia tetapi juga tenaga kerja asing karena isi dari UU tersebut serta peraturan terkait berlaku pula bagi tenaga kerja asing, kecuali dinyatakan tidak berlaku.

2. Pada perjanjian kerja antara Badan Hukum Indonesia dan tenaga kerja asing menimbulkan kekhususan-kekhususan dalam praktiknya. Kekhususan yang pertama terkait dengan pilihan hukum. Pilihan hukum terjadi ketika para pihak dalam perjanjian berbeda kewarganegaraannya. Pada perjanjian kerja yang melibatkan tenaga kerja asing, pilihan hukum tidak berlaku karena perkara ketenagakerjaan terkait dengan perekonomian suatu negara merupakan kaidah hukum yang sifatnya super memaksa sehingga tidak bisa diberlakukan selain hukum Indonesia. Kekhususan yang kedua adalah penerapan perjanjian baku. Pada umumnya perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja sehingga sering dijumpai ketidakseimbangan posisi tawar para pihak di mana hal tersebut ditunjukkan melalui penggunaan bentuk perjanjian baku pada perjanjian kerja. Adanya perjanjian baku atau tidak, tenaga kerja asing pada umumnya memiliki posisi tawar yang lebih baik daripada tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut berdasarkan fakta adanya kebutuhan pemberi kerja akan kemampuan yang dimiliki tenaga kerja asing di mana untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut, pemberi kerja melewati prosedur yang cukup rumit. Kekhususan yang ketiga adalah pemberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu. Pemberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu merupakan konsekuensi penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Tenaga kerja asing hanya dapat bekerja di Indonesia untuk jabatan dan waktu tertentu.

 

Contoh Tesis Perjanjian Kerja

  1. Analisis Yuridis Perjanjian Kerja antara Badan Hukum Indonesia dan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Perjanjian Kerja Antara PT Y dan Warga Negara India)
  2. Jaminan Lembaga Pemerintah oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Terhadap Proyek Pembangunan Melalui Perjanjian Kerjasama Pemerintah-Swasta
  3. Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pola Build Operate And Transfer (BOT) di PT. Telkom
  4. Analisis Faktor Penyebab Perusahaan yang Menjalin Perjanjian Kerja Sama Melakukan dan Tidak Melakukan Pengiriman Pasien Ke Rumah Sakit Pertamina Klayan di Cirebon