Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Pelayanan Terminal: Relasi Kekuasaan dlm Pelayanan Publik

Judul Tesis : Relasi Kekuasaan dalam Pelayanan Publik (Studi tentang Hubungan Pelaku-pelaku dalam Pengelolaan Terminal Terpadu Kota Depok)

 

A. Latar Belakang Masalah

Di Terminal Terpadu Kota Depok terdapat banyak pelaku, baik resmi (DLLAJ dan POSPOL, DKLH) maupun tidak resmi, individu tetapi juga kelompok organisasi atau paguyuban terlibat dalam pengelolaan pelayanan publik. Pelaku-pelaku tersebut di dalam bersaing dan memperjuangkan kepentingannya agar mendapatkan pengakuan, berada dalam relasi saling mempengaruhi satu sama lainnya secara kompleks. Terminal sebagai ruang publik akhirnya menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan. Di sini terjadi tarik menarik antara fungsi terminal sebagai ruang geografis yang berisikan pembagian ruang fisik dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dimaksudkan dalam aturan resmi dengan terminal sebagai ruang sosial yang berisikan praktik sosio-spasial pelaku-pelaku yang terlibat. Tarik-menarik tersebut berdampak pada terbentuknya fungsi-fungsi ruang yang lain dari peruntukkannya, tetapi yang tidak stabil posisinya. Artinya dapat selalu bergeser bahkan berubah tergantung pada relasi kekuasaan pelakupelaku dimaksud. Di sisi lain petugas sendiri memiliki variasi latar belakang dan kepentingan, serta derajat ketergantungan satu dengan lainnya yang berbeda sehingga sulit dicapai solidaritas horisontal di antara mereka. Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan kontrol internal birokrasi pelayanan publik. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung mengkonstruksi wajah pelayanan publik di terminal Depok yang kemudian menjauhkan warga masyarakat untuk mengakses hak kewargaan mereka melalui layanan terminal penumpang yang baik. Calon penumpang tersebar dimana-mana bahkan terdorong sampai ke luar terminal oleh karena banyak fasilitas terminal termasuk ruang tunggu dan areal parkir dialih-fungsikan sebagai tempat dagang, ngetem, dll.

Pedagang kaki lima dan asongan ada dimana-mana, memenuhi hampir setiap ruang. Selain itu terdapat tukang kredit, calo, timer dan lain-lain pada jalur-jalur kendaraan. Para pelaku ini seperti sudah mempunyai tempat-tempat sendiri di terminal. Walaupun berulangkali dilakukan ”proyek penertiban atau penggebrekan” tetapi beberapa waktu kemudian fasilitas-fasilitas tersebut selalu dapat dialih-fungsikan. Angkutan kota trayek-trayek tertentu seperti mendapatkan hak istimewa untuk ngetem sementara sebagian lainnya bahkan dapat memilih berhenti menunggu penumpang di luar terminal dengan alasan menghindari kemacetan. Tentu saja ”hak istimewa” ini dapat diperoleh karena memenuhi syarat menbayar ”uang saling pengertian atau uang koordinasi.” Untuk keluar dari terminal pada jam-jam sibuk dibutuhkan waktu 30-45 menit, sehingga banyak supir menurunkan penumpang di sekitar pintu masuk terminal yang berdampak pada seringnya terjadi penumpukan di area tersebut. Ujung-ujungnya menghambat kelancaran sirkulasi kendaraan umum di dalam terminal. Bagaimana realitas ini terkonstruksi oleh bekerjanya kekuasaan merupakan fokus dari penelitian ini.

 

B. Rumusan Masalah Tesis

  1. bagaimana kekuasaan bekerja membentuk posisi-posisi dan relasi pelakupelaku dalam pengelolaan pelayanan publik di Terminal Terpadu Kota Depok ?
  2. bagaimana relasi kekuasaan para pelaku tersebut memberi kontribusi terhadap realitas pelayanan publik di terminal Depok ?
  3. apa implikasi teoritis dan metodologis dari penelitian ini terhadap studi Antropologi ?

 

C. Tinjauan Pustaka

Profil Kota Depok

Menelusuri sumber-sumber tentang sejarah kota Depok memperlihatkan polimik dan perdebatan para sejarahwan yang sampai sekarang tidak mencapai kesepakatan. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan berbagai argumen. Secara umum ada tiga versi mengenai asal mula nama kota Depok. Versi yang pertama adalah kelompok Han Soedira (2005) yang menyatakan bahwa sejarah Depok dimulai dari Cornelis Chastelijn, seorang tuan tanah Belanda yang pada akhir abad ke-17 membeli tanah di Kawasan Seringsing (Serengseng). Untuk mengerjakan tanah tersebut ia mendatangkan budak dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Ternate, pulau Rote, Sulawesi, dan lain-lain. Depok kala itu dikelola dengan sistem pemerintahan sendiri terpisah dari pemerintahan VOC di Batavia. Daerah otonomi Chastelein ini dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok. Tahun 1715 Ia menghibahkan tanahnya seluas 1.223 hektar kepada para pekerjanya, dengan syarat mengikuti kepercayaannya, yakni Kristen Protestan. Orang-orang ini kemudian mendirikan persatuan orang kristen yang dalam bahasa Belanda disebut De Eerste Protestante Organisatie van Kristenen, disingkat Depok. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa nama Depok berasal dari Semboyan kelompok ini, Deeze Einheid Predikt Ons Kristus (dengan persatuan membawa kami kepada Kristus) yang juga disingkat Depok.

Masalah Transportasi di Kota Depok

Posisi kota Depok sebagai wilayah suburban dengan mobilitas penduduk sebagai warga komuter yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa penataan sarana dan prasarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangan urgen sifatnya. Transportasi di Kota Depok masih bersifat regional dan komuter (Jakarta dan Bogor) baik melalui jalan raya maupun jalan baja/rel. Pusat tarikan perjalanan yang cukup besar adalah menuju DKI Jakarta.

Terminal Terpadu Kota Depok (TTKD)

Dari segi pola lokasi terminal, terminal Depok dapat dikategorikan dalam pola lokasi terminal terpusat. Ada 2 (dua) kategori pola lokasi terminal yakni pola terpusat dan pola menyebar. Pola lokasi terpusat yakni sistem pelayanan terpusat yang pada satu tempat, dimana seluruh aliran pergerakan kendaraan antar kota ditampung pada satu terminal. Sedangkan pola lokasi menyebar yakni sistem pelayanan tidak memusat pada satu tempat, artinya seluruh aliran pergerakan ditampung pada beberapa tempat dalam kota.

 

D. Metodelogi Penelitian

Upaya membaca data penelitian memanfaatkan pendekatan pluralis yang melihat kekuasaan tersebar di dalam masyarakat, sehingga yang menjadi fokus adalah strategi dan teknik kekuasaan.

Pada kasus tertentu ada kerja sama dalam hubungan pelaku-pelaku berdasarkan kepentingan dan solidaritas di kalangan tertentu, terutama yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok marginal dalam kebijakan nasional.

 

E. Kesimpulan

1. Operasionalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam realitas pengelolaan terminal bersifat kadang otoritatif dan sering bersifat cair dan dapat dinegosiasikan. Aturan negara sewaktu-waktu diaktifkan oleh aparat negara, tetapi yang sering terjadi adalah aturan yang disepakati bersama (konvensi) oleh karena intervensi dan negosiasi pelaku-pelaku informal, yang paling sering dilakukan melalui ‘koordinasi tahu sama tahu’. Bahkan dapat dikatakan bahwa ‘koordinasi tahu sama tahu’ sudah menjadi ‘habitus’ pelakupelaku layanan publik di terminal. Bagi pelaku informal hal ini diperkuat dengan membangun relasi sosial dengan pejabat atau tokoh lokal dan nasional (modal sosial) serta melalui negosiasi identitas untuk menyeberang batas antara pelaku yang dapat diterima dan tidak (konstruksi identitas anak Terminal – Panter, Master, Senter dan anak binaan pospol). Kondisi ini masih ditambah dengan adanya keterlibatan aktor-aktor in absentia (umumnya oknum militer) dalam jaringan para pelaku. Kekuasaan bekerja melalui pengaturan tindakan pelaku-pelaku dalam hubungan satu dengan lainnya dimana ada banyak posisi yang secara strategis saling berinteraksi satu dengan lainnya. Pengaturan tindakan dimaksud, meliputi baik penyesuaian diri dengan “aturan main” yang berlaku maupun penyesuaian dengan posisi-posisi yang ditempati.

2. Relasi kekuasaan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelayanan publik di terminal Depok adalah sangat kompleks. Pada level petugas DLLAJ seksi terminal dan perparkiran selaku leading sector pengelolaan pelayanan publik, terjadi fragmentasi dalam relasi atasan-bawahan, dimana ada kelompok yang mendukung pimpinan yang biasanya disebut dengan istilah ”orang-orang bapak” dan kelompok yang tidak senang. Fragmentasi juga terjadi di kalangan internal petugas lapangan. Selain karena perbedaan sikap dalam relasi dengan atasan, adanya variasi latar belakang seperti : jaminan keamanan ekonomi, status kepegawaian (PNS, TKK dan honorer), relasi etnis, relasi pertemanan angkatan, solidaritas unit-unit pelayanan (administrasi, retribusi dan jalur) yang semuanya berdampak pada derajat ketergantungan yang berbeda terhadap pimpinan dan pelaku lainnya, mengakibatkan sulit dicapai solidaritas apalagi kohesifitas di kalangan petugas lapangan. Relasi antar instansi resmi (DLLAJ, Pospol dan DKLH) diwarnai oleh ego sektoral dan pertimbangan perimbangan pembagian keuntungan ekonomi dari pengelolaan terminal. Kondisi ini menyebabkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di terminal menjadi tidak mudah. Koordinasi elit masing-masing instansi justru dibangun cukup baik dengan melibatkan pelaku-pelaku di luar aparat negara seperti PO, pengurus jalur/timer, tokoh-tokoh informal dan paguyuban/organisasi sosial berbasis etnis dan profesi dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa relasi pelaku-pelaku cenderung diarahkan oleh kepentingan posisi.

3. Walaupun pada taraf tertentu ada kerja sama di antara pelaku-pelaku (terutama berhubungan dengan upaya memelihara keamanan dan ketertiban di terminal maupun kebersihan terminal), dan bahkan terciptanya solidaritas di kalangan tertentu, terutama pelaku (individu maupun kelompok) yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok marginal dalam kebijakan nasional, tetapi realitas ini hanya semakin mempertegas kesimpulan kompleksnya pola relasi kekuasaan pelaku-pelaku daripada dilihat sebagai bentuk integrasi atau pun sinergitas.

 

Contoh Tesis Pelayanan Terminal

  1. Relasi Kekuasaan dalam Pelayanan Publik Studi Tentang Hubungan Pelaku-Pelaku Dalam Pengelolaan Terminal Terpadu Kota Depok
  2. Pemetaan Hierarki Sistem Terminal dan Analisa Penentuan Prioritas Kebutuhan Pelayanan Operasi Terminal Komoditas Hasil Pertanian (Studi Kasus _ di Pasar Induk Kramat Jati (Pikj))