Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Pelayanan Pajak: Pembentukkan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi

Judul Tesis : Pembentukkan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kelanjutan Modernisasi Administrasi Pajak

 

A. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat setiap tahunnya ditengah tantangan perubahan sosial maupun ekonomi masyarakat. Salah satu upaya DJP dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan Modernisasi Administrasi Perpajakan. Tujuan dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Reformasi administrasi perpajakan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Untuk mewujudkan reformasi dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu menyusun dan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara dan misi untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

 

B. Perumusan Masalah

  • Bagaimana dasar pertimbangan pembentukkan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi sebagai kelanjutan dari modernisasi administrasi pajak?
  • Bagaimana penerapan modernisasi administrasi pajak yang dilakukan Internal Revenue Service (IRS) terhadap kantor operasional pelayanan pajak di Amerika Serikat?
  • Bagaimana keunggulan dari penerapan kantor model segementasi wajib pajak pada KPP Minyak dan Gas Bumi serta modernisasi administrasi pada kantor operasional pelayanan pajak IRS?

 

C. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Kebijakan Pajak

Kebijakan fiskal dalam arti sempit juga disebut sebagai kebijkaan pajak. Kebijakan pajak (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam sistem perpajakan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi pajak apa saja yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, dan bagaimana prosedurnya (Mansury, 1999, hal. 3). Setelah sasaran ditentukan, barulah dirumuskan kebijakan yang akan ditempuh dalam sistem perpajakan.

Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan menurut Novak merupakan salah satu dari tiga unsur sistem perpajakan yang terdiri dari kebijakan perpajakan (tax policy), perudang-undangan (tax law), dan administrasi perpajakan (tax administration) (1970, hal. 3-6). Pendapat Novak dalam Mansury menyatakan bahwa administrasi perpajakan dapat diaritikan dalam artian sempit (narrower sense) dimana administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayaan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Administrasi pajak dalam arti luas (wider sense) dipandang sebagai suatu fungsi, sistem, dan lembaga. Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorgaisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

 

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit). Yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bermutu atau pelayanan prima. Pelayanan bermutu merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Sedangkan pelayanan umum yang prima menurut Boediono dimaksud sebagai pelayanan dengan nilai tinggi dan bermutu (2003, hal. 59-61).

 

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian dapat dipandang dari tiga aspek, yakni dari sisi manfaat, tujuan, dan dimensi waktu.

Peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Berikut penjelasan teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

 

E. Simpulan Tesis

1. Dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pembentukkan KPP Minyak dan Gas Bumi adalah karena kontribusi sektor usaha minyak dan gas bumi yang besar dalam penerimaan pajak, sebagai upaya peningkatan pelayanan, peningkatan pengawasan, dan optimalisasi potensi sumber daya manusia yang dimiliki DJP.

2. Bentuk pelaksanaan modernisasi administrasi pajak yang dilakukan IRS antara lain melalui pemfokusan IRS dalam mencapai tujuan strategis melalui penguatan struktur organisasi, sumber daya manusia, serta proses bisnis dan teknologi informasi; yang salah satunya diimplementasikanpada kantor operasional pajak Large Business and International (LB&I). LB&I ini terbagi menjadi enam segmen sektor industri yang masingmasing sektor industri tersebut memiliki headquarters (kantor pusat) atau kantor operasional pelayanan pajak. Salah satu kantor operasional pelayanan pajak (headquarters) LB&I yang melayani wajib pajaknya hampir sama dengan KPP Migas adalah kantor pusat Natural Resources & Construction (NRC) Industry di Texas.

3. Keunggulan penerapan model segementasi wajib pajak dan modernisasi administrasi pada kantor operasional pelayanan pajak dari pengalaman yang telah dilakukan oleh IRS Amerika Serikat yaitu:

  • IRS melakukan pemisahan segmentasi wajib pajak hampir di semua sektor usaha sehingga penanganan terhadap wajib pajak di hampir semua sektor usaha tersebut lebih fokus
  • sistem informasi Issue Based Management Information System (IBMIS) yang digunakan IRS membantu dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak
  • adanya Field Specialist memberikan dukungan yang penting bagi operasional kantor pusat industri LB&I dalam menjalankan tugasnya.

 

Contoh Tesis Pelayanan Pajak

  1. Analisis Implementasi Kebijakan Prioritas Penagihan Pajak Atas Selebriti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak
  2. Analisis Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan pada Dua Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  3. Analisis Kualitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung
  4. Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restauran di Wilayah Jakarta Timur
  5. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Penyandraan (Gijzeling) dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jakarta Selatan
  6. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi)
  7. Analisis Pengelolaan Administrasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar)
  8. Evaluasi Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman)
  9. Pembentukkan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kelanjutan Modernisasi Administrasi Pajak
  10. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) dengan Memanfaatkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern