Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Pelayanan Pajak: Implementasi Kebijakan Prioritas Penagihan Pajak Atas Selebriti

Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Prioritas Penagihan Pajak Atas Selebriti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara yang menjadi insitusi publik yang dibentuk dan diberi wewenang untuk mengelola kepentingan negara atau kepentingan publik. Pemungutan pajak harus mendapatkan pesetujuan rakyat melalui undang-undang yang harus disetujui pemerintah. Setiap pungutan pajak yang tidak didasarkan undang-undang maka batal demi hukum dan rakyat tidak wajib mematuhinya. Tetapi untuk pajak yang ditetapkan undang-undang, maka pemerintah atau negara memiliki hak paksa untuk menagihnya melalui aparat negara yang berwenang. Pajak dapat digunakan untuk semua kebutuhan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem Self Assesment. Dimana Self Assesment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Self Assesment itu pada dasarnya sangat tergantung atas pengetahuan dari Wajib Pajaknya mengenai apa itu Self Assesment, kesadaran Wajib Pajaknya untuk membayar pajak, kejujuran dari Wajib Pajaknya untuk menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya, pelayanan dari KPP itu sendiri dalam melayani Wajib Pajaknya. Meskipun KPP tersebut telah mengikuti prosedur dalam penagihannya, namun apabila dalam pelayanannya tidak baik, maka tidak akan berhasil dengan baik.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi kebijakan prioritas penagihan pajak terhadap selebriti di KPP Pratama Cilandak?
  2. Kendala apa saja yang dihadapi Fiskus dalam implementasi kebijakan penagihan pajak tersebut di KPP Pratama Cilandak?

 

C. Tinjauan Pustaka

Definisi Pajak

Pajak bagi masyarakat luas sudah dikenal sejak dahulu. Masyarakat membicarakan pajak sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara. Pada awalnya belum dikenal istilah pajak. Para ahli, baik dari dalam dan luar negeri, telah berusaha untuk mendefinisikan pajak. Menurut Andriani dalam Brotodihardjo, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(Brotodihardjo,1989,h.2)

Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. Ahli lain, Anderson (1984) yang dikutip oleh Hosio, menyimpulkan kebijakan sebagai “A purpose course of action, followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter concern.” (Ibid, h.2) Kebijakan adalah suatu tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau pelaku kebijakan didalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan.

 

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (Subarsono, 2005, h.2).

Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. (Edward III,1980,hal.1)

 

Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap pencairan tunggakan dapat dilakukan untuk mengetahui sejauhmana laju perkembangan pencairan tunggakan, apabila diketahui jumlah pencairan tunggakan sedikit maka dapat dilakukan tindakan persuasif berupa pendekatan keapada wajib pajak, bahkan dapat dilakukan tindakan sampai dengan pelaksanaan penagihan aktif berupa penyitaan yang ditindak lanjuti dengan pelelangan barang yang disita.

 

Pengertian Selebriti

Menurut Shimp (2003: 460) definisi selebriti adalah tokoh (actor, penghibur, atau atlet) yang dikenal karena prestasinya didalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan produk yang didukungnya. Sedangkan menurut Sumarwan (Sumarwan,2003,hal.258) selebriti adalah kelompok selebriti adalah para selebritis film, sinetron, penyanyi, musisi, pelawak, dan semua orang-orang yang terkenal yang bergerak di bidang hiburan. Para selebriti bisa juga para pemain olahraga yang terkenal, tokoh politik, para pejabat pemerintah, para pakar pengamat ekonomi, sosial, dan politik.

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Metode adalah teknik atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kaulitatif.

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua teknik, yaitu: Studi Literatur dan Studi Lapangan

 

E. Simpulan

1. Implementasi Prioritas Penagihan Pajak Atas Selebriti :

  1. Wajib pajak yang termasuk kategori selebrities yang terkena masalah di dalam penagihan pajak termasuk yang diutamakan karena secara psikologis mereka memiliki “beban moral” yang lebih besar di bandingkan orang biasa. Hal ini dikarenakan efek publikasi yang didapatkan dari pencantuman mereka ke dalam kategori penunggak pajak, akan diperoleh secara luas, dan diharapkan dapat memberikan “efek jera” kepada wajib pajak lain.
  2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak telah melakukan langkah preventif yaitu penagihan pasif terhadap selebriti yang menunggak pajak. Dalam tahap ini diharapkan selebriti yang menunggak pajak dapat melakukan pelunasan utang pajak sesuai dengan yang tertera di Surat Tagihan Pajak.

2. Ditemukan beberapa kendala yang dihadapi Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak dalam Prioritas Penagihan Pajak terhadap Selebriti :

  1. Beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh KPP Pratama Cilandak dalam implementasi kebijakan prioritas penagihan pajak atas selebriti yaitu:
    • kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak. Selama ini juga wajib pajak kurang antusias dalam membayar pajak akibat dari hilangnya rasa kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus. Hal itu sudah pasti menyulitkan petugas pajak untuk melaksanakan penagihan pasif maupun aktif.
    • masalah waktu yang dikarenakan padatnya jadwal selebriti dalam melakukan kegiatan pekerjaannya sehingga menyulitkan fiskus untuk bertemu dengan selebriti.
    • kurang optimalnya implementasi prioritas penagihan pajak juga dikarenakan terbenturnya fiskus dengan undang-undang pencemaran nama baik dalam rangka mengumumkan nama selebriti yang menunggak pajak di media cetak.
  2. Kendala Internal yang dihadapi fiskus adalah kurangnya jumlah juru sita yang ada di KPP Pratama Cilandak, yang mana peranan juru sita dalam proses penagihan sangatlah penting. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan penagihan pajak.

 

Contoh Tesis Pelayanan Pajak

  1. Analisis Implementasi Kebijakan Prioritas Penagihan Pajak Atas Selebriti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak
  2. Analisis Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan pada Dua Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  3. Analisis Kualitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung
  4. Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restauran di Wilayah Jakarta Timur
  5. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Penyandraan (Gijzeling) dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jakarta Selatan
  6. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi)
  7. Analisis Pengelolaan Administrasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar)
  8. Evaluasi Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman)
  9. Pembentukkan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kelanjutan Modernisasi Administrasi Pajak
  10. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) dengan Memanfaatkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern