Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Pelayanan : Menciptakan Aparatur yg Profesional dlm Penyelenggaraan Birokrasi

Judul Tesis : Menciptakan Aparatur yang Profesional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

 

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan isu yang akan menjadi kenyataan, karena siap atau tidak, mau atau tidak mau Indonesia akan memasuki era pasar bebas. Tentunya sumber daya manusia di Indonesia akan bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara luar. Begitupun sumber daya manusia di bidang aparatur pemerintahan, dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, sehingga bisa menjadi tenaga yang professional sesuai dengan bidangnya. Terutama Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat,seperti: Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Penunjang lainnya. Peningkatan kompetensi itu didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus, berkaitan dengan keahlian yang dimilikinya.

Professional tidak pernah lepas dari kata Kompetensi, sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh sumber daya manusia, terutama bagi Aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Di berbagai belahan dunia, saat ini menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya isu globalisasi. Salah satu persyaratan menghadapi tantangan globalisasi adalah Kompetensi. Tentunya Sumber Daya Manusia di Indonesia akan bersaing dengan Sumber Daya Manusia dari Negara Luar, termasuk sumber daya manusia di berbagai bidang apapun, dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, sehingga bisa menjadi tenaga yang professional sesuai dengan bidang keahliannya.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan jaminan Pelayanan yang Professional kepada masyarakat guna tercapainya Good Governance ?
  2. Bagaimanakah menciptakan Aparatur Pemerintah yang Professional dalam penyelenggaraan birokrasi dalam upaya Good Governance dan Reformasi Birokrasi ?

 

C. Tinjauan Umum Dasar Hukum Pelayanan Publik di Indonesia

Dalam perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

 

D. Metode Penulisan Tesis

Penulisan dalam tesis ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatifyakni mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang Pelayanan publik, baik dalam rangka penormaannya maupun dalam rangka implementasinya dilapangan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua bentuk metode penelitian. Yang Pertama dengan metode penelitian library research, melalui penelitian kepustakaan ini penulis berusaha mengkaji buku-buku serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.37 Kedua dengan metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke obyeknya melalui pengamatan kejadian sehari-hari, yaitu serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh penulis terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan analisis korelasional, yaitu menguji hubungan antara profesionalisme dengan prestasi atau hasil kinerja dari Aparatur Pemerintah khususnya di bidang payanan publik.

 

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas, maka tingkat Professionalisme Aparatur Pemerintahan kita, khususnya dalam hal Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat , maka memerlukan PENYEMPURNAAN dari waktu ke waktu agar dapat dikategorikan sebagai PROFESIONAL dan IMPLEMENTATIF, serta masih belum memenuhi syarat dan atau kriteria sebagai PROFESIONAL yang Equality, Equity, Loyality dan Accountability.

2. Untuk itu perlu ditempuh melalui berbagai cara agar dapat mencapai optimalisasi kinerja birokrasi dengan menata kembali peran, fungsi dan wewenang Aparatur Pemerintahan melalui obyektifitas dalam,

  • Perencanaan Pengadaan Calon Pegawai yang sesuai dengan kebutuhan ,
  • Penerimaan Calon Pegawai sesuai dengan kriteria yang ada ,
  • Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai dan atau Pegawai dalam sistim dan materi pelatihan yang komprehensip sesuai dengan prinsip dan tujuan organisasi ,
  • Sistim Remunerasi yang memadahi dan setidaknya dapat memenuhi syarat kebutuhan hidup minimum masyarakat .
  • Pembinaan Pegawai yang meliputi ( obyektifitas Penempatan , Reward dan Punishment , Promosi Jabatan serta Mutasi yang sesuai kebutuh an , dlsb )

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)