Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Pelayanan : Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak

 

A. Latar Belakang

Mendekatkan pelayanan berarti mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, birokrat ditempatkan sebagai penyedia layanan dan publik atau masyarakat ditempatkan sebagai penerima layanan (Sinambela, 2011, h. 33-34). Dengan demikian, orientasi terhadap publik tersebut seharusnya telah merubah paradigma berfikir terkait siapa yang melayani dan siapa dilayani. Kalau dahulu pemerintah sebagai promotor pembangunan dan dilayani oleh masyarakat, maka saat ini pemerintah ada untuk melayani masyarakatnya (Hardiyansyah, 2011, h. 3-4).

Saat ini, pemahaman akan pentingnya aspek pelayanan memang sudah merasuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak hanya di pusat, tetapi utamanya di daerah sebagai aparatur yang paling dekat dengan masyarakat, akan tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan dalam tahap implementasi sehingga istilah kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah belum benar-benar hilang dari mindset masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaiki pola penyelenggaraan seraya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Paling tidak, ada dua alasan yang secara implisit dapat menjelaskan mengapa pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya. Kedua, pelayanan tersebut dinikmati pada tingkat lokal yang secara historis pun disediakan secara lokal (Ahmad, Devarajan, Khemani, dan Shah, 2005).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
  2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
  3. Bagaimana peran Camat dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?

 

C. Tinjauan Literatur Tesis

Reformasi Administrasi Sub-Nasional : Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor.

Di dalam disertasi ini, Unifah Rosyidi membahas mengenai reformasi administrasi yang terjadi pada ranah kecamatan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitaitif ini ditujukan untuk mengungkap fakta empirik terkait reformasi administrasi di tingkat kecamatan melalui penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai dimensi reformasi administrasi yang bersifat struktural dan individu, konflik yang muncul akibat implementasi reformasi administrasi sub-nasional, serta solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penyelesaian konflik tersebut.

Pelayanan Publik

Lonsdale dan Enyedi sebagaimana dikutip oleh Zauhar memaknai public service sebagai : something made available to whole of population, and it involves things which people can not normally provide themselves. i.e. must act collectively (Zauhar, 2001). Sementara menurut Savas, terminologi pelayanan publik popular diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah (government service) kepada masyarakat karena sektor publik memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan pemerintah (Savas, 1987, h. 58-91). Sehingga, hal ini dapat diartikan sebagai penyediaan sekaligus pemberian pelayanan oleh pemerintah melalui agen-agennya (pegawainya).

Pendelegasian Kewenangan

Agar dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna, Tri Widodo Oetomo menyatakan bahwa suatu organisasi disarankan untuk menerapkan asas-asas tertentu dalam mengorganisasikan kelembagaanya. Demikian juga dengan organisasi pemerintah, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu: asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi, asas kesinambungan, asas keluwesan dalam beradaptasi, asas akordion, asas pendelegasian wewenang, asas rentang kendali, asas jalur dan staf, serta asas kejelasan dalam pengembangan organisasi (Handayani, 2008, h. 28-29).

 

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh aktor, baik seorang politisi maupun sekelompok politisi, yang diarahkan untuk menentukan tujuan tertentu dan bagaimana cara pencapaian tujuan itu, dengan tetap berada dalam lingkup kewenangan aktor tersebut. Sementara menurut Lester dan Stewart, kebijakan publik itu umumnya berbicara mengenai suatu proses, rangkaian pola kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai macam masalah umum, baik nyata maupun tidak (Lester dan Stewart, 2000, h.2-21).

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (Case Study).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi Kebijakan PATEN di Kabupaten Siak melalui dukungan data-data kualitatif.

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analis penafsir data, dan pelapor hasil, karena sesuai dengan yang dikatakan Creswell bahwa penelitian kualitatif.

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, Wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual (2010, h. 266-271).

 

E. Kesimpulan

1. Meski implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak telah mengikuti prosedur penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tetapi dalam hal pelaksanaan secara empiris, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, yaitu:

  1. Koordinasi antara instansi terkait khususnya kecamatan dan KPTSP, belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
  2. Kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai.
  3. Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Siak belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pungutan liar.

2. Jika dilihat dari context dan content of policy, maka faktor-faktor yang paling menentukan terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak adalah :

  1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam implementasi PATEN, yang dalam hal ini adalah Bupati Siak, dinas dan instansi terkait terutama Kantor KPTSP Kabupaten Siak, termasuk masyarakat sebagai penerima pelayanan.
  2. Kedudukan Pembuat Kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya Political will dan komitmen Bupati Siak dalam mengawal implementasi PATEN.
  3. Sumber daya yang tersedia. Dari sisi dana, Kabupaten Siak tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Tetapi dalam aspek kuantitas dan kualitas personil yang ada di kecamatan, Kabupaten Siak masih harus berbenah karena personil yang ada saat ini belum memadai.

3. Dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, maka bukan hanya peran seorang Camat saja yang menjadi vital, tetapi juga diikuti oleh pemberdayaan peran dan fungsi segenap aparatur kecamatan. Sebaliknya, terkait hubungan kerja kecamatan dengan KPTSP masih belum bersinergi secara baik, sehingga kecamatan sebagai simpul KPTSP dalam pelaksanaan pelayanan khususnya perizinan masih belum sesuai dengan apa yang di amanatkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)