Tesis Pelayanan : Evaluasi Penerapan CATS pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu

Judul Tesis : Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (CATS) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi

 

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi global, perdagangan internasional menjadi suatu motor penggerak penting bagi banyak negara agar meningkatkan ekonomi dan daya saing dari produk-produk nasional mereka. Sebagai contoh, untuk lebih kompetitif, beberapa komponen elektronik produk tertentu dari Jepang harus dihasilkan secara terpisah di dalam negara berkembang yang lebih rendah ongkos produksi dan cukup murah gaji pekerjanya. Komponen elektronik tersebut akan dikembalikan ke Jepang untuk dirakit menjadi produk akhir. Karena tempat untuk memproduksi komponen dan suku cadang saling berjauhan maka untuk menghindari keterlambatan pengiriman barang dibuatlah peramalan untuk mengurangi ketidakpastian atas keterlambatan kedatangan barang yang dibutuhkan, sehingga ongkos pengiriman menjadi lebih murah dan lebih rendah.

Pada kondisi global business environment sebagaimana tersebut diatas, maka pembahasan tentang logistics menjadi sangat penting. Lebih lanjut, para ahli ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dipisahkan dengan perkembangan masalah logistik, karena arus investasi dan kelancaran perdagangan internasional akan sangat dipengaruhi oleh logistics issue.

 

B. Perumusan Masalah

Pelabuhan darat atau dry port Cikarang sudah mulai dioperasikan mulai 28 Agustus 2010. Keberadaan pelabuhan darat ini ditujukan untuk memudahkan akses transportasi pengiriman barang dari Cikarang menuju pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam tahap awal KPPT Cikarang Dry Port Bekasi, diberikan wewenang untuk kegiatan ekspor kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan impor, sehingga diharapkan satelah setahun berjalan akan menjadi lancar dan dapat mengurangi beban yang ada pada Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan ekspor yang diurus di KPPT Cikarang Bekasi mulai dari pemeriksaan, pemuatan dan KMT (Loading, CMS, EIR dan Penimbangan) sementara di pelabuhan Tanjung Priok hanya Electronik Check in Only (PE, KMT). Prinsip kerjanya sama seperti City Check in dalam penerbangan, di mana Check in dapat dilakukan bukan hanya di bandara tapi bisa disuatu tempat tertentu.

Permasalahan muncul ketika pada KPPT Cikarang Dry Port yang telah diresmikan sekitar 3 (tiga) tahun, yang sebelumnya diharapkan melayani tujuh  kawasan industri di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta kawasan industri lain di luar kabupaten Bekasi seperti Karawang dan Cikampek, namun sampai saat ini baru beberapa perusahaan yang menggunakan KPPT Cikarang Dry Port tersebut, sehingga dapat berpengaruh pula terhadap pendapatan penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bekasi.

 

C. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

CATS merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan pada tahun 2010. Teori-teori kebijakan publik dikutip dari Erwindra Rachman (2003) dalam James E. Anderson (1979:3) mendefinisikannya: “A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. (serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang pelaku atau kelompok kecil pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

 

Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)

Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) merupakan area di suatu kawasan industri yang mempunyai tujuan utama untuk dapat mendekatkan layanan terkait kegiatan impor dan ekspor di kawasan industri. Melalui cara tersebut diharapkan akan dapat memberikan kemudahan atas supply bahan baku impor dan proses konsolidasi ekspor bagi kegiatan usaha atau industri baik untuk industri skala besar maupun industri skala kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini cukup kesulitan untuk melakukan praktek perdagangan internasional dengan pola port clearance dan customs clearance yang terpusat di pelabuhan utama.

Dry Port

Menurut Kamus Encarta Dictionary yang dimaksud dengan port adalah “a place by the sea, or by a river or other waterway, where ships and boats can dock, load, and unload”. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa: “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi”.

 

D. Metode Penelitian

Ruang lingkup wilayah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port yang secara administratif dibawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Populasi penelitian ini terdiri dari semua perusahaan yang berada dibawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean A Bekasi yakni perusahaan-perusahaan yang berada dalam daerah wewenang KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Teknik pengumpulan data akan berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi dokumentasi, kuesioner, wawancara dan observasi.

 

E. Kesimpulan

1. Dari persepsi perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan KPPT Cikarang Dry Port didapatkan bahwa menyebabkan perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor melalui KPPT Cikarang Dry Port adalah disebabkan karena biaya total lebih mahal, waktu (membutuhkan waktu lebih lama), cara pengurusan dokumen berbelit belit. Hal tersebut sangat wajar karena perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor dan impor melalui KPPT Cikarang Dry Port.

2. Biaya dan waktu yang digunakan untuk kegiatan ekspor setelah melalui KPPT Cikarang Dry Port menjadi lebih tinggi dari pada sebelum melalui KPPT Cikarang Dry Port, sedangkan biaya dan waktu yang digunakan untuk kegiatan impor setelah melalui KPPT Cikarang Dry Port menjadi lebih rendah dari pada sebelum melalui KPPT Cikarang Dry Port.

3. Penerimaan negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi setelah adanya KPPT Cikarang Dry Port menjadi lebih tinggi dari pada sebelum adanya KPPT Cikarang Dry Port, namun demikian kontribusi penerimaan negara dari KPPT Cikarang Dry Port masih sangat kecil.

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Incoming search terms: