Tesis Pelayanan : Esensi Partisipasi Publik dlm Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1)

Judul Tesis : Esensi Partisipasi Publik dalam Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

 

A. Latar Belakang

Adalah menarik dan penting memperhatikan konsistensi perumus standar pelayanan1 pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009) dalam mengakomodasi mekanisme musyawarah agar tidak terjadi reduksi2esensi3 partisipasi publik dalam pelayanan publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Adapun rumusan standar pelayanan dinyatakan dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 sebagai berikut: “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.”

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana konsistensi pengakomodasian partisipasi publik dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009?
  2. Bagaimana esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009?

 

C. Tinjauan Pustaka Regulasi Standar Pelayanan Publik di Indonesia

Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan

Mengadaptasi kebiasaan dalam setiap pertemuan perdana yaitu perkenalan, maka di awal pembahasan bab ini diperkenalkan terlebih dahulu dua istilah yang serupa tapi tak sama. Istilah standar pelayanan yang menjadi fokus penelitian sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berbeda dengan istilah standar pelayanan minimal yang telah familier.

Paradigma Administrasi Publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Demokrasi Deliberatif sebagai Teori Partisipasi Publik

Sebelum menelaah batang tubuh pasal demi pasal dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, bab penting yang juga harus diperhatikan adalah poin menimbang dan mengingat. Terdapat 4 (empat) hal yang dijadikan pertimbangan penyusunan undang-undang ini yakni: “bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Regulasi Standar Pelayanan dan Partisipasi Publik

Standar pelayanan diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009. Berikut Pasal 20 UU Nomor 25 Tahun 2009 selengkapnya “(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (4) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

 

D. Metode Penelitian

Penelitian standar pelayanan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menimbulkan reduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik menggunakan dua pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normatif.

Sesuai dengan definisi di atas, penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, “yang pada dasarnya terkait pada dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum”.

Inventarisasi bahan hukum untuk penelitian dilakukan dengan metode “studi dokumen atau penelitian kepustakaan (library research)”

 

E. Kesimpulan

  1. DPR sebagai representasi publik yang memiliki keharusan mengakomodasi partisipasi publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional.
  2. Esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan dengan mengadaptasi teori demokrasi deliberatif dan paradigma new public service adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam pelayanan publik. Namun tersisa masalah karena inkonsistensi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya sehingga berpotensi mereduksi esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009.

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Incoming search terms: