Melayani Jasa Pembuatan Tesis Dan Skripsi Professional Terpercaya | HP 0852.2588.7747
HP CS Kami 085225887747 (WhatApp) email:idtesis@gmail.com

Tesis Partai Politik : Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia

Judul Tesis : Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia : Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi, 1998-2012

 

A. Latar Belakang

Kebijakan penyederhanaan partai politik dalam mewujudkan sistem multipartai sederhana dapat dilakukan sepanjang kebijakan tersebut konstitusional, demokratis, rasional dan non diskriminatif. Kebijakan penyederhanaan partai politik sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan presidensial yang stabil, harus tetap menghormati hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh partai politik. Perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik dilaksanakan melalui pembatasan-pembatasan yang diterapkan mulai dari persyaratan pembentukan partai politik sebagai badan hukum, persyaratan partai politik sebagai peserta pemilihan umum dan persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) bagi partai politik untuk dapat menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa partai politik di satu sisi, mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.1 Menurut Schattscheider (1942), “political parties created democracy” partai politiklah yang menciptakan demokrasi, bukan sebaliknya. Partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat perlembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pengaturan kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia pasca reformasi?
  2. Bagaimana akibat hukum pengaturan kebijakan penyederhanaan partai politik pasca reformasi terhadap partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia ?
  3. Bagaimana konstitusionalitas penyusunan kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia?

 

C. Tinjauan Umum Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik dan Sistem Multipartai Sederhana

Sejarah Perkembangan Partai Politik

Partai politik sebagai lembaga politik, bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara dan baru ada di negara moderen.

 

Klasifikasi Partai Politik

Klasifikasi partai politik dapat dilakukan dengan berbagai cara. jika dilihat dari komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai Massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. kelemahan dari partai massa adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan menjadi lemah bahkan hilang. Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota partai yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

 

Praktek Pengaturan Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Berbagai Negara

Kebijakan penyederhanaan partai politik banyak dipraktekan di berbagai negara. venice commission mencatat beberapa negara yang menerapkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui berbagai persyaratan dan juga parliamentary threshold di beberapa negara seperti Rusia, Jerman, Republik Ceko dan juga Turki. Pada studi ini, akan dibahas kebijakan penyederhanaan partai politik di Rusia, Jerman dan Republik Ceko serta di berbagai negara lainnya sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan secara lebih jelas dan tepat permasalahan penyederhanaan partai politik dengan beberapa variable seperti keadaan, gejala dan diagnosis yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Bentuk hasil penelitian yang sesuai dengan penulisan ilmiah ini adalah deskriptif analitis berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

 

E. Kesimpulan

1. Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. Kebijakan penyederhanaan partai politik diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang tentang Partai Politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu Kebijakan Penyederhanaan partai politik diwujudkan dalam persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) bagi partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan juga persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) sebagai syarat untuk dapat menempatkan kursi di DPR.

2. Akibat hukum kebijakan penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah 1) Partai Politik tidak mendapat status badan hukum apabila tidak memenuhi syarat pendirian dan pendaftaran sebagai badan hukum, 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu apabila tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu dan 3). Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR, apabila tidak memenuihi ketentuan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold). Semakin diperberatnya persyaratan pendirian dan pendaftaran partai politik berakibat hukum berkurangnya partai politik yang dapat memperoleh status badan hukum dan berkurangnya partai politik menjadi peserta pemilu. Pada tahun 2008, memang terjadi kenaikan jumlah partai yang mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu, hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan kebijakan yang semula menggunakan Elecotral Threshold menjadi Parliamentary Threshold (PT). Diberlakukannya kebijakan PT menyebakan berkurangnya parpol yang lolos ke DPR.

3. Kebijakan penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keharusan partai politik untuk didaftarkan sebagai badan hukum dengan berbagai persyaratannya merupakan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan dimaksud penting guna menjamin agar penggunaan kebebasan seseorang atau sekelompok orang tidak mengganggu kebebasan seseorang atau sekelompok orang lainnya. Pengaturan bukan bermaksud mengekang kebebasan pendirian partai melainkan merupakan pengaturan mengenai persyaratan pemberian status badan hukum, sehingga partai politik tersebut dapat diakui sah bertindak dalam lalu lintas hukum. Syarat-syarat yang membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum tidak bertentangan dengan UUD 1945, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif.

 

Contoh Tesis Partai Politik

  1. Kebijakan Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Studi Kasus Partai Golkar Periode 1999 – 2004)
  2. Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi, 1998-2012
  3. Kekalahan Partai Politik Islam dalam Pemilihan Umum 1999 (Studi Kasus di Kota Pekalongan)
  4. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (Suatu Kajian terhadap Pengaturan tentang Partai Politik di Indonesia)
  5. Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006)