Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Pajak Pertambahan : Pajak Minyak Goreng berupa Pajak Pertambahan Nilai

Judul Tesis : Dampak Subsidi Pajak Minyak Goreng Berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Social Accounting Matrix

 

A. Latar Belakang

Kebijakan subsidi pajak dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah untuk stabilisasi harga minyak goreng diambil pemerintah sejak 2007 dan terus berlanjut hingga 2011. Untuk tahun pajak 2011 dan seterusnya, pemerintah tidak lagi diperkenankan oleh DPR untuk memberikan subsidi PPN dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah. Hal ini merupakan rekomendasi BPK alasannya subsidi PPN tidak dikenal dalam perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun, berhubung pemerintah sudah terlanjur menerbitkan PMK subsidi minyak goreng untuk tahun anggaran 2011 maka atas subsidi pajak untuk tahun anggaran 2011 tersebut tetap diteruskan namun tidak dapat diklaim sebagai penerimaan pajak.

Kebijakan subsidi PPN dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng tahun anggaran 2007 dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri. Dasar pertimbangannya adalah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007, dianggarkan subsidi minyak goreng khusus curah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana dampak subsidi PPN ditanggung pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output/pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan masyarakat ?;
  2. Bagaimana dampak subsidi PPN ditanggung pemerintah atas Bantuan Langung Tunai terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output/pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan masyarakat ?

 

C. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Semua kebijakan pemerintah yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah baik dalam bentuk subsidi atau pengurangan pajak (pajak negatif) termasuk dalam kelompok kebijakan fiskal ekspansif yang pada model IS-LM akan menggeser kurva IS ke kanan dari titik keseimbangan pasar barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan output perekonomian. Sebaliknya semua kebijakan pemerintah yang meningkatkan penerimaan pemerintah (meningkatkan pajak) adalah termasuk kebijakan kontraktif yang akan menggeser kurva IS ke kiri dari titik keseimbangan dan mengurangi output perekonomian.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Banyak study empiris dengan pendekatan analisa lintas negara yang menguji korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan hasilnya menunjukkan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Akhir-akhir ini juga cukup banyak studi yang mencoba membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan output sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin yang hasilnya kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan output agregat tetapi juga dengan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu.

Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS

Dalam menentukan kriteria Penduduk Miskin, BPS menggunakan delapan kriteria yaitu : Luas Lantai Perkapita, Jenis Lantai , Air Minum/Ketersediaan Air Bersih, Jenis Jamban/WC, Kepemilikan Asset, Pendapatan (total pendapatan perbulan), Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan), Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (basic needs) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program).

 

D. Metodelogi Penelitian

Kerangka dasar pembentukan SNSE ini adalah berbentuk matriks partisi yang berukuran 4 x 4.

Matriks pengganda dalam kerangka SNSE begitu penting, karena matriks tersebut dapat menangkap seluruh dampak dari perubahan suatu sektor terhadap sektor lainnya di dalam ekonomi; dan juga digunakan untuk menjelaskan dampak yang terjadi pada neraca endogen akibat perubahan neraca eksogen.

 

E. Kesimpulan

  1. Realisasi anggaran subsidi pajak berupa PPN DTP, diperkirakan akan berdampak postif terhadap perekonomian nasional, yaitu output perekonomian nasional meningkat sebesar 0,10 persen, penciptaan lapangan kerja sebanyak 120.328 tenaga kerja atau sekitar 0,12 persen, dan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 0,12 persen.
  2. Realisasi anggaran subsidi pajak berupa PPN DTP bila dialokasikan untuk bantuan langsung tunai diperkirakan akan juga berdampak positif terhadap perekonomian nasional, yaitu output perekonomian nasional meningkat sebesar 0,08 persen, penciptaan lapangan kerja sebanyak 93.570 tenaga kerja atau sekitar 0,09 persen, dan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 0,16 persen.

 

Contoh Tesis Pajak Pertambahan

  1. Analisis Kualitas Pelayanan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu
  2. Dampak Subsidi Pajak Minyak Goreng Berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Social Accounting Matrix
  3. Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum dan Setelah diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160