Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Pajak Penghasilan: Pajak Penghasilan Atas Bagian First Tranche Petroleum Kontraktor

Judul Tesis: Pajak Penghasilan Atas Bagian First Tranche Petroleum Kontraktor Bagi Hasil Minyak dan Gas yang Unrecovered

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang migas di Indonesia sudah dimulai sejak jaman penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan ini dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan. Kegiatan hulu migas yang mencakup kegiatan eksplorasi dan ekspolitasi, membutuhkan dana investasi yang besar (padat modal), teknologi yang tinggi, dan mempunyai risiko yang tinggi, serta mengandung unsur ketidakpastian (uncertainty). Sebagai negara yang baru merdeka, pemerintah tidak memiliki cukup dana, dan pada awal berdirinya Republik Indonesia tehnologi untuk melakukan kegiatan dan eksplorasi migas juga belum dimiliki. Pemerintah membuka peluang kerjasama dengan investor domestik dan asing untuk terlibat dalam kegiatan hulu. Pada awalnya dan sampai sekarang investor asing masih mendominasi kegiatan hulu di Indonesia.

Industri dan bisnis migas di dunia mengenal dua bentuk kerja sama yaitu sistem konsesi dan sistem kontrak. Bila ditinjau dari sejarahnya bentuk kerjasama untuk kegiatan hulu migas di Indonesia pada awalnya yang diterapkan adalah sistem konsesi. Kerja sama dengan sistem konsesi menjadikan pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk campur tangan dalam manajemen operasi migas, dan tidak mempunyai penguasaan terhadap produksi migasnya. Penguasaan ada di tangan investor, dan pemerintah memperoleh royalti. Perkembangan selanjutnya pola kerja sama migas bergeser dari sistem konsesi ke sistem kontrak.

B. Pokok Masalah

  1. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pajak penghasilan atas bagian FTP yang diterima Kontraktor Bagi Hasil khususnya yang belum ada ETBS?
  2. Bagaimana implementasi kebijakan dan administrasi perpajakan migas terhadap FTP dan Kontrak Bagi Hasil Migas?

C. Tinjauan Literatur Tesis

Konsep dasar KBH/PSC

Sutadi (2010) menguraikan bahwa konsep KBH merupakan bentuk kerjasama bisnis yang berasal dari Indonesia. Bentuk kontrak ini dikembangkan dari pemikiran mengenai sistem kerjasama untuk pertanian di desa dalam konsep garap sawah, Konsep dasar sistem kerjasama garap sawah di pedesaan adalah mempertahankan prinsip kedaulatan. Pihak penggarap mempunyai kedaulatan dalam melaksanakan pertanian padi, sedangkan pemilik lahan mempunyai kedaulatan dalam menentukan jenis produksi pertanian. Konsep dasar sistem kerjasama sangat sederhana, yaitu mengatur beberapa hal seperti sistem pembagian, wewenang manajemen, hak atas hasil produksi, hasil sampingan, penentuan biaya operasi, kerugian yang terjadi dan penyerahan produksi.

Biaya Operasi (Operating Cost)

Biaya operasi adalah semua pengeluaran dan kewajiban yang terjadi untuk melaksanakan operasi perminyakan yang meliputi semua kegiatan mulai dari tahap eksplorasi, pengembangan, ekstraksi, produksi pengangkutan dan pemasaran yang dikuasakan dalam kontrak. Kategori biaya yang dimasukkan dalam biaya operasi baru akan dihitung setelah dimulainya proses produksi, sehingga biaya-biaya yang timbul sebelum masa produksi tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya operasi.

Pengertian Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur pokok dalam sistem perpajakan, selain Kebijakan Perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Administrasi perpajakan mempunyai tiga pengertian (Mansury, 2002) yaitu:

  1. Instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
  2. Orang-orang yang terdiri dari dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.

Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian yaitu studi kepustakaan, Dokumentasi, dan wawancara.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kuantitatif dan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

E. Kesimpulan

  • Sejak FTP diterapkan dalam KBH migas pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2006 tidak ada ketentuan atau kebijakan perpajakan yang secara eksplisit dan tegas mengatur mengenai pajak penghasilan kontraktor migas dari bagian FTP yang diterimanya khususnya pada posisi KBH masih unrecovered. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pajak penghasilan FTP, adalah perbedaan pendapat mengenai saat terhutangnya PPh atas bagian FTP kontraktor KBH yang masih unrecovered.
  • Implementasi Kebijakan perpajakan di bidang migas yang ada menimbulkan inefisiensi administrasi perpajakan migas khususnya yang berkaitan dengan lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemungutan pajak, karena adanya lebih dari satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pemungutan pajak penghasilan migas di tingkat hulu.

Contoh Tesis Pajak Penghasilan

  1. Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio PER), dan Devidend Payout Ratio (DPR) terhadap Pajak Penghasilan Final Atas Transaksi Saham di Bursa Efek Jakarta
  2. Analisa Pajak Penghasilan (PPH) Menager – Studi Kasus PT.SNT
  3. Analisis Pengaruh Perpajakan Internasional dalam Upaya Minimalisasi Beban Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT Tje)
  4. Analisis Dampak Penerapan PSAK 30 (Sewa) terhadap Pajak Penghasilan atas Transaksi Leasing
  5. Analisis Dampak Permintaan Akhir terhadap Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan PS.21 Orang Pribadi (Analisis Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2000)
  6. Analisis Dampak dari Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia terhadap Terjadinya Capital Flight
  7. Analisis Atas Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisasi Biaya Pajak
  8. Analisa Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak dalam Perspektif Kurva Laffer