Tesis Organisasi Masyarakat : POLRI PASCA 1998 Relasi Kuasa Polisi

Judul Tesis :  POLRI PASCA 1998 Relasi Kuasa Polisi dengan Organisasi Masyarakat Sipil

 

A. Latar Belakang

Dalam perjalanannya ”independensi” kepolisian era demokrasi liberal yang dipuji banyak kalangan itu mulai terganggu setelah gonjang-ganjing pada level politik. Sukarno yang merasa ‘terkucil’ kehilangan peran politisnya akhirnya membekukan eksperimen demokrasi yang baru berusia 4 tahun (1955–1958). Upaya negara (Sukarno) meletakkan institusi polisi dibawah angkatan harus dibayar dengan pernyataan mundurnya Sukanto, kepala polisi yang kharismatik di kalangannya.

Namun demikian referensi sejarah ini tidak dengan serta merta mudah dibuka untuk dirujuk begitu saja disebabkan dua hal, yaitu konstelasi internasional dan demografi ekonomi politik. Pertama, konstelasi internasional yang jauh berbeda pada setiap babak itu. Babak pasca Orde Baru – tepatnya setelah kejatuhan Blok Komunis Uni Sovyet – tidak ada lagi pertarungan ideologi pada level global. Meskipun fenomenanya tanpa menghilangkan relasi dependensi antar masyarakat, sehingga kontrol center atas phery-phery menyulitkan negara yang baru belajar demokrasi seperti Indonesia untuk menerapkan konsep demokrasi, kebebasan dan penegakan hukum ini secara alami. Kedua, struktur ekonomi – politik pasca Orde Baru relatif mempunyai kesinambungan yang kuat dengan era kejayaan Orde Baru (Hadiz, 2005). Kelas menengah “semu” yang dicetak negara Orde Baru (Young dan Tanter, 1993) bagaimanapun masih mempengaruhi proses politik, (kebijakan) ekonomi dan penegakkan hukum5. Dalam kerangka Tilly (1985), para aktor perubahan/gerakan sosial memang milik kelas menengah baru, namun para anggota ”borjuis lama” juga turut serta.

 

B. Perumusan Permasalahan

  1. Bagaimana struktur dan proses relasi kuasa Polri dengan organisasi masyarakat sipil? Dan, bagaimana pula kultur kepolisian berperan dalam proses relasi kuasa itu?
  2. Bagaimana relasi Polri dengan Presiden, dalam konteks relasinya dengan organisasi masyarakat sipil itu?

 

C. Tinjauan Pustaka

Relasi Kuasa dan Perubahan Organisasi

Lynne G. Zucker (Ann. Rev. Socio 1987, 13: 443—64) menengarai dua hal mendasar dalam (perubahan) organisasi melalui tekanan normatif, yaitu respon atas lingkungan luar organisai, dan faktor didalam organisasi itu sendiri. Artikulasi tekanan normatif dari luar (bisa) dalam bentuk standar prosedur operasi. Perlakuan organisasi atas standar prosedur operasi ini kemudian menjadi ukuran legitimasi atas tindakan organisasi. Bagi institusi kepolisian prosedur merupakan ‘inovasi’ organisasi yang lahir dari ketegangan antara norma yang berasal dari luar (dalam hal ini HAM dan aturan main demokrasi) dengan tuntutan efisiensi dan efektifitas dalam pekerjaannya. Law inforcement yang dilakukan seorang anggota polisi pada sisi tertentu akan lebih efektif dan efisien dengan jalan menyertakan kekerasan (militeristik), namun cara-cara semacam ini tidak direkomendasi oleh nilai demokrasi

’Paradigma’ Keamanan dan Reformasi Kepolisian

Relasi kekuasaan kepolisian dengan lingkungan dipengaruhi oleh kontestasi (wacana) ’cetak biru’ keamanan. Jika ditarik penegasan dari uraian di atas maka terdapat dua pemaknaan keamanan. Kemanan dalam pengertian yang menyempit dan kemanan dalam pengertian yang meluas. Dalam pengertian yang menyempit, kemanan yang didefinisikan oleh negara / tepatnya keamanan negara. Pengertian yang menyempit ini berkembang sebagai pengaruh dari orde politik dunia dalam keragka konflik (perang dingin) bipolar (Heirs, 2004). Persepsi keamanan semacam ini muncul dari entitas negara dalam upaya menangkal ancaman bersifat militer yang datang dari luar. Keamanan nasional (national security) dalam kontek ini identik dengan keamanan negara (security of the state).

 

D. Metodologi

Metode utama dalam pokok bahasan penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interview) dan kajian atas dokumen, sementara ’data sekunder’ semacam sejumlah poling yang dilakukan media massa, (hasil) riset lembaga, dan statistik resmi diperlukan dalam posisi minor atau sebagai konfirmasi data primer.

Alat analisa yang dipergunakan untuk memahami makna sikap/tindakan sosial itu yaitu verstehen (enterpretatif understanding) dan “perbandingan terkendali”.

 

E. Kesimpulan Tesis

Pertama, Ruang independensi Polri. Independensi Polri atau lepasnya institusi ini dari institusi militer sejak 1999 hingga 2011 menunjukan wajahnya yang belum bisa diterima sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Profesionalisme Polri dalam jabaran perannya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat merupakan fungsi manifest independensi Polri. ‘Independen’ dalam fungsi manifest ini adalah melepas diri dari intervensi kekuatan institusi lain dalam memainkan perannya sebagai penegak hukum.  Kedua, meskipun relasinya dengan organisasi masyarakat sipil yang kritis Polri tidak lagi diartikulasikan melalui bentuk coersive, tetapi institusi ini masih mengendalikan definisi atas realitas. Kultur kepolisian (secara internal)merupakan faktor penghalang yang kuat bagi relasi yang terbuka dan demokratis terhadap stake holders-nya. Respon kepolisian terhadap suara kritis kalangan organisasi masyarakat sipil dilakukannya dengan cara counter ‘akademik’ dan tafsir tindakan terhadap legalitas. Respon Polri yang paling keras (yang bersifat public) adalah pandangan bahwa sebuah organisasi masyarakat sipil itu ter/disusupi kepantingan asing, atau diidentifikasi sebagai ekstrimis: kemudian kepolisian menyebar intel. Pandangan semacam ini menyerupai era Orde Baru setelah Suharto menghapus lembaga ekstra yudisial Kopkamtib kemudian menggantikannya dengn lembaga baru Bakortanas. John Honna (1999) menyebut sebagai ‘ideologi kewaspadaan’. Barangkali tepat menempatkan pandangan Polri yang sangat waspada terhadap organisasi masyarakat sipil yang kritis sebagai warisan kultur militer Orde Baru.

Ketiga, tindakan kekuasaan kepolisian selalu (mempunyai) rujukan legalitas hukum positif: sejak dari kasus masiv penanganan hukum kaum melarat (pencurian tiga butir kakao) hingga menutup kasus rekening gendut. Dua nomenklatur respon Polri ini berpijak dari kerangka gerak ikon ‘Citra Polri’ sebagai ikon sakral bagi organisasi ini. Dari sisi relasi kuasa, reformasi di tubuh kepolisian dalam kerangka cara kepolisian merespon suara kritis ini cukup signifikan. Ikon ‘Citra Polri’ sebagai batu tonggak pertama untuk tahap-tahap reformasi berikutnya dalam bekerja sama dengan masyarakat.

Contoh Tesis Organisasi Mayarakat

  1. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Budaya Organisasi pada Pdam Tirta Pakuan Bogor Pengaruhnya terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Bogor
  2. Bentuk-Bentuk Organisasi Lokal dalam Masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Pontianak
  3. Polri Pasca 1998- Relasi Kuasa Polri dengan Organisasi Masyarakat Sipil
  4. Realitas Petani dan Organisasi Petani di Media Massa (Hegemoni Negara dalam Wacana Media)