Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris Berkaitan dgn Ketiadaan Sanksi

Judul Tesis : Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

 

A. Latar Belakang

Notaris merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah (anti trial role).

Masalah-masalah yang dapat terjadi tersebut disebabkan adanya hubungan manusia sebagai mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kaidah yang menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat.

 

B. Identifikasi Masalah

  1. Mengapa tidak terdapatnya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
  2. Bagaimanakah urgensi penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) berkaitan dengan ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

 

C. Tinjauan Umum Notaris

Sejarah Singkat Notariat

Sejarah Notariat di Indonesia23 tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga di Negara-negara Eropa pada umumnya dan negeri Belanda pada khususnya. Dikatakan demikian oleh karena perundang-undangan Indonesia dibidang notariat berakar pada “Notariswet” dari negeri Belanda 9 Juli 1842 (Ned.Stbl.no.20), sedangkan “Notariswet” itu sendiri pada gilirannya, sekalipun itu tidak merupakan terjemahan sepenuhnya, namun susunan dan isi nya sebagian besar mengambil contoh dari undang-undang notaris Perancis dari 25 ventosean XI (16 Maret 1803) yang dahulu pernah berlaku di negeri Belanda.

Pengertian Notaris

Pasal 1 PJN (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia, Stb 1860:3) memberikan ketentuan tentang definisi Notaris serta apa yang menjadi tugas Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum (openbare ambtenaren) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Akta Otentik

Ditegaskan bahwa suatu akta otentik yang dalam bentuknya yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam bentuk perkataan diatas adanya penunjukan terhadap seorang pejabat umum tetapi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pejabat umum itu sendiri, maka dibuatlah PJN yang dapat disebut sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdata, di mana menjelaskan bahwa Notaris-lah yang dimaksud sebagai pejabat umum.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan konsisten dengan mengandalkan analisa dan konstruksi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah analistis evaluatif.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memuat sanksi pidana di dalam rumusannya, antara lain disebabkan oleh beberapa alasan berikut ini :

  1. Sanksi pidana telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga tindakan-tindakan Notaris yang diduga merupakan sebuah tindak pidana, akan dikaitkan dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang bersangkutan yang tercantum di dalam KUHP.
  2. Melihat dari sejarah, bahwa lingkup pekerjaan Notaris itu sendiri adalah bersifat administratif, sehingga dianggap cukup diberikan sanksi administratif saja atas suatu pekerjaan yang bersifat administratif pula.

2. Beberapa tahun silam, jabatan Notaris dianggap oleh masyarakat sebagai jabatan yang bermartabat dan mulia. Didukung oleh kinerja dan reputasi Notaris yang baik, dan dipagari oleh peraturan baru yang menjadi satusatunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris (UUJN), Notaris menjadi salah satu bagian dari penegak hukum sekaligus pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam hukum pembuktian dan perkembangan perekonomian. Namun akhir-akhir ini, mulai banyaknya beredar informasi, kabar maupun berita mengenai kasus-kasus pidana yang melibatkan Notaris menunjukkan bahwa masih banyaknya Notaris yang dijadikan sarana maupun menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk terjadinya tindak pidana tersebut, baik yang hanya sebagai saksi, bermula sebagai saksi dan/atau sebagai pelaku.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris