Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia

 

A. Latar Belakang

Frans Magnis Suseno berpendapat sebagaimana dikutip oleh Liliana Tedjosaputro, mengatakan bahwa profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Dalam profesi pada umumnya, paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Sementara itu, Magnis Suseno mengatakan bahwa profesi yang luhur (officium nobille), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntunan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.

Suatu profesi, apabila berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggung – jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Apa saja kriteria bagi Werda Notaris yang dapat menjadi anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia?
  2. Bagaimanakah peran Werda Notaris sebagai anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia terhadap Ikatan Notaris Indonesia?
  3. Bagaimanakah apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang berperan aktif di Ikatan Notaris Indonesia?

 

C. Tinjauan Umum Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Notaris Sebagai Pejabat Umum

Mengenai istilah Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dari istilah Pejabat Umum yang merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (yang untuk selanjutnya disebut Peraturan Jabatan Notaris) dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW).

 

Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia

Werda Notaris, di dalam dunia kenotariatan di Indonesia, mempunyai beberapa istilah/sebutan lain; yaitu mantan-notaris, gewezen-notaris (dalam bahasa Belanda), emeritus (dalam bahasa Latin). Namun, menurut ibu Darwani Sidi Bakaroedin S.H. (salah seorang Werda Notais) dalam hasil wawancara peneliti dengan beliau, bahwa antara istilah-istilah tersebut tidaklah ada perbedaan. Sehingga peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah Werda Notaris.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.

Penelitian hukum berbeda-beda bentuknya, diantaranya adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Adapun jenis bahan hukum yang akan peneliti gunakan adalah, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku; dan bahan hukum tersier berupa kamus. Sedangkan untuk alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen disertai wawancara kepada informan dan narasumber.

 

E. Simpulan

1. N.I. adalah merupakan pemersatu sekaligus wadah bagi para Notaris berkumpul dan berhimpun dalam mengembangkan pengetahuan di bidang kenotariatan, dalam hubungan antar sesama Notaris di Indonesia dan tentu dalam upaya turut serta membangun hukum dengan profesionalitas untuk masyarakat dan Negara. Di dalam tubuh I.N.I. terdiri dari yang disebut Anggota Biasa ini terdiri atas Notaris aktif dan Werda Notaris. Adapun yang menjadi kriteria bagi Werda Notaris untuk dapat berperan-aktif sebagai Anggota Biasa di I.N.I. adalah sebagai berikut:

  1. Diberhentikan karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan berhenti atas permintaan sendiri [Pasal 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga I.N.I.];
  2. Mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang UUJN dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 84 dan 85 UUJN;
  3. Mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Kode Etik Notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris;

2. Setiap anggota di tubuh I.N.I. mempunyai peran yang berbeda-beda, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. Peran – peran Werda Notaris sebagai Anggota Biasa di I.N.I. adalah sebagai berikut:

3. Perannya dilihat dari hak dan kewajiban sebagai Anggota Biasa I.N.I. yaitu:

Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan; mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah; dipilih sebagai angggota Dewan Kehormatan; dan berpartisipasi aktif dalam perkumpulan.

a. Perannya di dalam Kongres adalah hadir dalam Kongres dan memberikan pendapat/usul (namun tidak mempunyai hak suara) dalam Kongres terutama mengenai perubahan Anggaran Dasar apabila dipandang perlu, yang rancangan perubahannya dipersiapkan oleh Pengurus Pusat; dan perubahan Kode Etik Notaris

b. Perannya di dalam Konferensi Wilayah adalah hadir dalam Konferensi Wilayah dan memberikan pendapat/usul (namun tidak mempunyai hak suara) dalam Konferensi Wilayah terutama mengenai pemilihan dan penetapan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah.

3. Apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris yang berperan aktif sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Adanya pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan Notaris dan perkumpulan bagi yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk menerimanya;

b. Adanya perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan;

c. Tidak adanya kewajiban membayar uang pangkal; dan sumbangan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan bagi Anggota Biasa dari Werda Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris