Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No.129/Mpw-Jabar/2007)

 

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, hal ini menyebabkan masyarakat mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup pesat dalam taraf hidupnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum juga semakin meningkat. Dalam hal ini salah satunya adalah kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang otentik mengenai kehendaknya yang dapat dipenuhi oleh notaris .

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Mengapa Pembacaan suatu akta menjadi sangat penting dalam peresmian suatu akta?
  2. Bagaimana Akibat Hukum terkait tidak dibacakannya akta dihadapan para pihak?

 

C. Tinjauan Umum Analisis Pentingnya Pembacaan Dihadapan Para Pihak

Kewenangan Umum Notaris

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan suatu kewenangan Notaris yakni Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik Pasal 15 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum.

Pengertian pembacaan akta oleh Notaris

Pada akhir tahun delapan puluhan, Menteri Ismail Saleh, S.H., berulang kali dan tidak henti-hentinya memperingatkan para notaris untuk menjalankan jabatan mereka dengan tertib sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam hal berhadapan sendiri dengan para penghadap, membaca sendiri akta-akta mereka, dan sebagainya. Beliau mengharapkan para notaris:

  • menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kewibawaannya sebagai pejabat umum
  • tidak membuat akta yang tidak ditandatangani dihadapan mereka
  • membaca aktanya sendiri
  • menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat.

Kewajiban Pembacaan Akta

UUJN sebagai pedoman notaris dalam menjalankan tugas jabatanya, mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satunya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, yaitu bahwa notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut ditentukan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi dan notaris, sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN.

 

D. Metode Penelitian Tesis

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu bahwa data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif tanpa menguji hipotesis, dalam rangka untuk mendapatkan gambaran mengenai peran notaris dalam menjalankan kewajibannya yang salah satu kewajibannya adalah membacakan akta guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum khususnya kepada para pihak.

Data-data yang Penulis gunakan dalam penulisan tesis ini bersumber dari data sekunder.

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, semua data dan bahan-bahan tersebut kemudian data tersebut disusun dan dianalisa secara kualitatif sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian diskriptis analitis, sedangkan kesimpulan diambil secara indukfif yaitu berdasarkan peraturan yang ada yaitu dari umum ke khusus.

 

E. Kesimpulan

1. Pembacaan akta sangat penting karena bersifat kewajiban yang bertujuan untuk memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

2. Mengingat pentingnya pembacaan akta erat kaitannya dengan peresmian suatu akta terutama terkait dengan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas , maka Notaris Diastuti,S.H telah melanggar ketentuan dalam pasal 4,pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l,serta pasal 44 UUJN sehingga terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Diastuti,S.H dikenakan pasal 84 UUJN, yang mengatakan bahwa akta tersebut menjadi akta dibawah tangan.Hal tersebut diatas dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) dalam akta yang menderita kerugian untuk mengajukan pengaduan dan gugatan baik secara perdata maupun pidana kepada notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sedangkan terhadap kewajiban yang dilanggar oleh Notaris Diastuti,S.H yang termuat dalam pasal 16 ayat(1) huruf a dan huruf l maka dikenakan pasal 85 UUJN,yaitu pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

Incoming search terms: