Tesis Notaris : Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yg Dilakukan oleh Notaris

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris TanggaI 29 Oktober 2009 Nomor : 15/BlMj.PPN/2009)

 

A. Latar Belakang

Dari kasus yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 15/B/Mj.PPN/2009 maka jelas terlihat bahwa Notaris Lani Sofyan, SH dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang mewakili Negara tidak dapat memegang tanggung jawabnya dengan baik selain itu pun sebagai seorang Notaris tidak dapat menajalankan jabatannya dengan melanggar peraturan Undang- Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris Lani Sofyan, SH sangatlah fatal dan banyak yang mengakibatkan Notaris Lani Sofyan, SH dikenakan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Dan mengenai keabsahan akta yang telah dibuatnya adalah harus ditinjau lagi mengenai kesesuaiannya dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apakah dapat dikatakan batal demi hukum atau ternyata tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah pelanggaran hukum dalam kapasitas Notaris sebagai pejabat umum dan mengenai keabsahan akta yang dibuatnya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri dengan studi kasus putusan Majelis Pengawas Notaris dalam bentuk tulisan yang berupa proposal tesis dengan judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM TANGGUNG JAWABNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM DAN KEABSAHAN AKTA YANG DIBUATNYA (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 15/B/Mj.PPN/2009)

 

B. Rumusan Masalah

  1. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris selaku pejabat umum?
  2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang terbukti bersalah dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

 

C. Tinjauan Umum Analisis Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum

  1. Dasar Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewajibannya Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dikatakan juga sebagai Pejabat Publik. Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hal pembuktian.
  2. Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelanggaran hukum dapat ditinjau dari hukum pidana dan hukum perdata dilihat dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Dalam ranah hukum pidana pelanggaran hukum ini dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) sedangkan dalam ranah hukum perdata maka dikenal dengan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).
  3. Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan notaris diatur dalam UUJN (Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17) serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4).

 

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah disini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis.

Pendekatan deskriptif analisis ialah bahwa data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif tanpa menguji hipotesis, dalam rangka untuk mendapatkan gambaran mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelanggaran yang dilakukan dalam kasus ini adalah pelanggaran terhadap perilaku Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Disini dapat disebutkan melanggar karena dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Notaris tidak menjalankan sesuai dengan kententuan yang berlaku dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Maka dari sekian banyak pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Notaris Lani Sofyan, SH maka jelas bahwa Notaris Lani Sofyan, SH telang melanggar Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 3 ayat (1), (2), (4), (8), dan (9) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
  2. Oleh karena itu berdasarkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Notaris Lani Sofyan, SH berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka Notaris Lani Sofyan, SH terkena sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris. Sedangkan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris Lani Sofyan, SH yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum tidak diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris