Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Akta

Judul Tesis : Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan “Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No.480 K/Pdt/2007”

 

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatarbelakangi dengan keahlian khusus dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang penuh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya.4 Setiap orang membutuhkan kepastian hukum sebagai alat bukti otentik atas perbuatannya, perjanjian atau ketetapan yang dibuatnya karena kehendaknya sendiri, memerlukan bantuan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik karena perbuatannya, perjanjian atau ketetapan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya membutuhkan bantuan notaris. Hal ini terjadi karena notaris berwenang membuat suatu akta otentik yang mampu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN),

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”.

Rumusan UUJN yang baru memiliki lingkup yang lebih luas bila dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3. Namun demikian keduanya mempunyai esensi yang sama tentang notaris yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi mengenai kewenangan notaris diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata yang merupakan sumber otentisitas akta notaris dan juga merupakan syarat legalitas eksistensi akta notaris yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan di tempat akta itu dibuat. Dalam UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang memang diharuskan/diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, akan tetapi ada juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris selaku PPAT terhadap akta jual beli yang dibuatnya?
  2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris selaku PPAT apabila akta jual belinya dibatalkan?

 

C. Tinjauan Umum

Pengertian Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjianperjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Kewajiban Notaris

Notaris diharapkan mampu menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapannya sehubungan dengan pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban notaris sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya, serta menerima magang calon notaris yang juga merupakan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi para notaris agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatan profesinya. Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan bahwa tanah-tanah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut pejabatpejabat balik nama (Overschrijving-ambtenaren) StaatBlaad 1834- 27. Embrio institusi PPAT telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dengan istilah Pejabat saja.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif.

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

E. Kesimpulan Tesis

  1. Seorang Notaris dalam jabatannya sebagai notaris maupun sebagai PPAT mempunyai tanggung jawab yang cukup berat. Tanggungjawab itu meliputi tanggung jawab gugatan perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, tanggung jawab Administrasi berupa pengenaan denda administratif, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat, dan tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada notaris atau PPAT terhadap tindakan yang berimplikasi terhadap suatu tindak pidana. Terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan, Notaris harus tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.
  2. Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap notaris adalah penilaian terhadap akta notaris dengan asas praduga sah. Dalam arti bahwa Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah, harus dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas Praduga sah tidak melindungi notaris secara mutlak. Apabila notaris selaku PPAT tetap melaksanakan pembuatan akta walaupun syarat materiil dan syarat formilnya tidak terpenuhi, maka Asas praduga sah terhadap akta yang dibuat notaris tidak dapat diberlakukan.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris