Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM

Judul Tesis : Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam (Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT)

 

A. Latar Belakang

Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan dikeluarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas awalnya diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD) yang kemudian di atur terpisah secara khusus di Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan kemudian diperbaharui dalam UUPT tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dimana pada saat KUHD berlaku, setiap Perusahaan Terbatas1 yang didirikan harus menggunakan akta otentik2, yang kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman (sekarang disebut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapatkan pengesahan. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat kemudian diumumkan dalam Berita Negara, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka tiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan3, yang mana hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan tidak perlu lagi didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan terakhir dengan dikeluarkan UUPT yang terbaru, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga.

Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat Undang-Undang No.1 Tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi perusahaan yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UUPT, diubah menjadi kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Terkait dengan ketentuan tersebut diatas, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 dan PAsal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakukan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka ditindaklanjuti dengan kemudian dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.HT.01.01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimanakah peran notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam?
  2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT?

 

C. Tinjauan Pustaka Peranan Notaris Serta Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Tjitajam (Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT)

Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut NaamlozeVennotschap (NV) artinya perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya, yang sebenarnya bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut Societe Anonyme (SA). Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris yaitu “Limited” yang artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud terbatas adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi perseronya.

Pengertian Tentang Badan Hukum

Pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada kebutuhan praktek hukum dan dunia usaha, hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam kepustakaan hukum Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan “recths person” dalam kepustakaan Common Law sering disebut dengan istilah Legal Entity, Juristic Person, Artificial Person.23 Legal entity dalan kamus ekonomi diartikan sebagai: “Badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban.”

Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam Departemen Kehakiman (sekarang Kemenrerian Hukum dan HAM) khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan jasa hukum antara lain dalam hal persetujuan perubahan anggaran dasar. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi antara lain dalam memproses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilakukan secara online. Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakukan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM, Sistem Administrasi Badan Hukum diberlakukan pada:

  1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas; dan
  2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

 

D. Metode Penelitian

Seorang peneliti haruslah memahami metode dan sistematika suatu penelitian, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti tersebut dikualifikasikan sebagai suatu upaya ilmiah.

Bentuk Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian yuridis normatif menekankan pada penggunaan data sekunder dan untuk mendukung data sekunder dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan dan/atau nara sumber.

Metode analisis data didalam tesis ini adalah kualitatif, dalam pengertian bahwa; bahan hasil penelitian dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif yang bukan menitikberatkan pada data angka-angka yang bersifat kuantitatif.

 

E. Kesimpulan

1. Peran Notaris dalam penyesuaian anggaran dasar PT Tjitajam adalah dengan membuat akta penyesuaian anggaran dasar PT Tjitajam, yang mana Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan anggaran dasar diharuskan dengan akta Notaris dan berbahasa Indonesia. Sebelum pembuatan akta perubahan anggaran dasar, Notaris harus memperhatikan identitas para pihak, kewenangan bertindak dari pihak yang menghadap, memastikan tanggal berita acara keputusan RUPS tidak lewat dari 30 (tiga puluh) hari, dan dalam hal pemegang saham dari PT yang bersangkutan merupakan PT, maka notaris harus memastikan bahwa yang menandatangani mewakili PT pemegang saham tersebut adalah pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Direksi, atau kalaupun bukan merupakan anggota Direksi, berarti pihak tersebut harus mendapatkan kuasa dari Direksi. Kemudian Notaris juga harus teliti mempelajari riwayat dari suatu perusahaan. Notaris berkewajiban untuk meminta anggaran dasar dan susunan pengurus terakhir dari PT. Tjitajam. Notaris harus melihat dan mempelajari akta pendirian perusahaan berikut dengan perubahan anggaran dasar yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, selain itu Notaris juga harus memperhatikan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka perubahan anggaran dasar. Kemudian, Notaris juga harus mengakses terlebih dahulu Sistem Administrasi Badan Hukum untuk mencocokan data perseroan yang ada pada sistem dengan data yang diterima oleh Notaris, antara lain mengenai pemegang saham PT. Tjitajam.

2. Perlindungan Hukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam dalam hal ini dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila ada kemungkinan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh perseroan, dan/atau direksi dan komisaris yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Kemudian Penggugat sebaiknya mendapatkan terlebih dahulu putusan dari Pengadilan Negeri mengenai keabsahan dari kedua Akta Notaris tersebut dengan mengajukan permohonan untuk menguji akta perubahan anggaran dasar nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat oleh Notaris Nurul Huda, SH dan akta keputusan rapat nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH. yang mendasari objek sengketa melalui Pengadilan Negeri, selanjutnya dikarenakan ada kemungkinan terjadinya sengketa internal di dalam PT. Tjitajam, maka untuk melindungi kepentingan dan memberikan kepastian hukum para Pemegang Saham atas hak-haknya di dalam PT. Tjitajam, maka Pemegang Saham/Penggugat dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang mengajukan perubahan anggaran dasar PT Tjitajam dengan akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, SH berkedudukan di Bekasi dan Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam, yang dibuat dihadapan Notaris Rose Takarina, SH berkedudukan di Jakarta, dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

 

 

Incoming search terms: