Tesis Notaris : Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Judul Tesis : Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

 

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam setiap kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat Nasional maupun Internasional. Dengan adanya akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dan walaupun sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa.

 

B. Pokok Permasalahan Tesis

  1. Apakah notaris memperhatikan hak-hak konsumen dalam pembuatan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen?
  2. Bagaimanakah konteks Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap peranan Notaris?

 

C. Tinjauan Umum

Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat kita jumpai definisi perjanjian, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut di atas menurut Abdulkadir Muhammad dianggap kurang memuaskan dan ada beberapa kelemahannya, hal tersebut dinyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

 

Perjanjian Baku Pada Umumnya

Setelah memasuki era globalisasi dewasa ini transaksi-transaksi bisnis telah menggunakan bentuk-bentuk perjanjian yang telah dibakukan, yang disusun dan dicetak oleh salah satu pihak sebelum pengikatan perjanjian itu dilakukan. Perjanjian bentuk baku biasanya merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bisnis dengan memanfaatkan sepenuhnya kebebasan dalam perjanjian atau otonomi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini sering sekali ketentuan-ketentuan ini yang dipilih oleh penyusun perjanjian dijadikan standar-standar dan syarat-syarat hukum dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan-persoalan teoritis dan praktis, seberapa jauh nilai-nilai garis keseimbangan dihormati antara dua gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran utama yang fundamental atau prinsip-prinsip dasar mengadakan kebebasan dalam perjanjian dan keadilan kontraktual.

 

Perjanjian Kredit

Pelaksanaan pemberian kredit umumnya dilakukan oleh bank, baik melalui bank pemerintah maupun bank swasta. Sesuai dengan fungsinya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Usaha bank tersebut dapat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

 

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap hubungan antara faktor-faktor yuridis (hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum).

Adapun tipologi penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian deskriptif analitis.

Metode analisis data dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari satuan-satuan gejala yang ada pada kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data hukum positif yaitu bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum dan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang.

Metode analisis data dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi dokumen dan juga melakukan wawancara yang dilakukan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci.

 

E. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur, namun kenyataanya notaris belum memberikan hal tersebut kepada konsumen. Notaris masih kurang memperhatikan peranannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembuatan perjanjian baku dalam hal ini perjanjian KPR. Masih ditemukan klausula yang terlihat memberatkan konsumen, notaris belum mampu memberikan posisi yang berimbang agar konsumen tidak dirugikan oleh pihak bank. Namun masih ada pula notaris yang menjalankan pekerjaannya sebagai pejabat umum yang netral, yang masih memperhatikan kepentingan konsumen, dan bersikap adil sesuai dengan hati nuraninya.

2. Konteks peraturan UUJN terhadap peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, belum sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi kewajiban notaris. Dalam UUJN notaris memiliki sifat yang pasif, notaris hanya berwenang sebatas membuat akta otentik sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen. Notaris belum mampu memberi perlindungan yang seutuhnya kepada konsumen sebagaimana tang ternyata dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, terhadap penyesuaian klasula baku.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris