Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dlm Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan

Judul Tesis : Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

 

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang antuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Apa peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pelaksanaan kode etik Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
  2. Apa hukum acara yang di applikasikan Majelis Pengawas Daerah dalam memeriksa Notaris yang diduga melanggar kode Etik Notaris?
  3. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan putusan MPD Notaris?

 

C. Tinjauan Umum

Sepintas Perkembangan Notaris di Indonesia

Sejarah perkembangan notaris di Indonesia cukup menarik untuk dicermati. Pertama: Indonesia sejak pada tahun 1602 (waktu itu VOC), telah mulai dijajah Belanda. Kedua: Meskipun relatif sebentar pada tahun 1795-1811. Sehingga karenanya dalam masa itu terjadi dua kepentingan terkait dengan sistem hukum yang berlaku dari negara asalnya.

Kewenangan Notaris

Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara antara lain diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan serta peraturan – peraturan pelaksanaan lainnya, yang fungsinya guna menciptakan ketertiban administrasi penyelenggaraan ketatanegaraan baik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan pada tingkat pusat hingga pada tingkat daerah.

 

Kode Etik Notaris

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.

 

Majelis Pengawas Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), telah memberikan kewenangan kepada Menteri (dalam hal ini; Menteri Hukum dan HAM RI) melakukan pengawasan terhadap notaris. Kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk “Pendelegasian Legislatif (UU)”kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU Jabatan Notaris, sebagaimana dirumuskan dalam: Pasal 67 ayat 1 UU Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri” Pasal 67 ayat 2 UU Jabatan Notaris, yang berbunyi; Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, Menteri membentuk Majelis Pengawas”

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Jenis data kepustakaan yang akan dijadikan sasaran penelitian meliputi data sekunder dan data primer.

Untuk memperoleh data yang relevan terkait permasalahan permasalahan tersebut, maka digunakan alat pengumpulan data sebagai berikut : Studi Dokumen dari bahan hukum primer, dan sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder serta data dari hasil penelitian lapangan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

 

E. Simpulan

1. Bahwa Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bekasi daam pelaksanaan kode etik Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, setidaknya terdapat 3 ( tiga ) hal yang paling utama, yaitu:

  1. Melakukan Pengawasan
  2. Melakukan Pembinaan
  3. Melakukan Pemeriksaan.

Majelis Pengawas Daerah Bekasi berhak untuk mengawasi terhadap kode etik Notaris karena kode etik Notaris sebagai mana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 30 TAhun 2004 tentang jabatan Notaris, dimana sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/berjanji bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Serta menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sebagai Notaris sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Juga Notaris harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

2. Bahwa dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, sebagian diatur dalam UU Jabatan Notaris; sebagian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kuhsus mengenai macam macam alat bukti, kekuatan bukti, dan beban pembuktian.

3. Bahwa pengawasan pelaksanaan terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organi-sasi kelembagaan Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris