Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Peran Notaris dlm Pemungutan Pajak Atas Tanah dan/Atau Bangunan

Judul Tesis : Peran Notaris dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan/Atau Bangunan

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan bisnis properti di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat tajam pada dekade terakhir ini. Pesatnya bisnis properti ini didorong oleh kebutuhan pokok manusia akan papan, disamping pangan dan sandang. Dan kebutuhan ini termasuk kebutuhan utama yang secara naluri harus terpenuhi. Maka, sudah sewajarnya bagi seseorang untuk mengidam-idamkan memiliki rumah hunian sendiri. Disamping itu dalam rangka keperluan usaha, seseorang atau badan usaha memerlukan tempat yang dapat digunakan untuk keperluan usahanya, misalnya kantor, ruko ataupun gudang. Disamping itu, properti juga menjadi alternatif utama untuk berinvestasi. Disamping harga yang relatif selalu naik dimasa yang akan datang, juga dapat dijadikan bisnis sewa yang mendatangkan keuntungan pasif.

Dengan fenomena tersebut, membuat pemerintah berpikir untuk mendapatkan penghasilan bagi negara dengan cara menarik pajak dari sektor ini lebih besar lagi. Pajak digunakan untuk membiayai negara dalam banyak hal, baik itu pembangunan maupun hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jika dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan yang demikian besar, nyata bahwa pajak merupakan sokoguru pembangunan negara kita.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris atas tanah dan atau bangunan?
  2. Bagaimanakah peran Notaris dalam pemungutan pajak atas tanah dan atau bangunan?

 

C. Tinjauan Umum Peran Notaris dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan

Tentang Notaris dan Kewenangannya

Nama Notariat berasal dari nama pengabdinya yaitu Notarius, yaitu sebuah nama yang pada jaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis, mencatat hubungan hukum yang terjadi di masyarakat yang digunakan untuk alat bukti. Fungsi notarius pada waktu itu sangat berbeda dengan notaris pada saat ini. Kemudian sebutan Nama tersebut mengalami perubahan, di abad kedua dan ketiga adanya nama “notarii” yaitu orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka yang pada saat ini dapat disebut sebagai stenografen. Notarii ini berasal dari perkataan “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau character yang dipergunakan mereka untuk menulis dan menggambarkan perkataan-perkataan. Kemudia sebutan “notarii” diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administrasi.

Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta yang Berkaitan dengan Tanah

Sejak diundangkannya UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004 sampai dengan saat ini, implementasi UUJN belum dapat dijalankan secara efektif, walaupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan sosialisasi undang-undang tersebut hampir keseluruh pelosok tanah air. UUJN telah memberikan perluasan kembali kewenangan kepada Notaris yang selama ini dilepaskan dari tangannya, yakni kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f yaitu kewenangan dalam hal membuat akta di bidang pertanahan.

 

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar. Dengan pajak inilah pembiayaan negara dapat dilakukan sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan.

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang bertujuan mengetahui efektifitas perundang-undangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber dan juga data sekunder.

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam yaitu studi dokumen dan wawancara.

Dalam menganalisa data yang didapat dari studi dokumen dan wawancara tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

 

E. Kesimpulan Tesis

1. Pelaksanaan pemungutan pajak terhadap wajib pajak terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Notaris tidak terlepas dalam keterkaitannya dengan pemungutan pajak atas tanah dan bangunan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Hal ini karena salah satu kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Salah satu akta pertanahan yang dapat dibuat oleh Notaris adalah akta pengalihan hak atas tanah, namun hanya untuk tanah-tanah yang belum mempunyai status hak yaitu akta Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak (JBDPH). Sedangkan untuk pengalihan hak atas tanah yang sudah bersertipikat adalah menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Peran Notaris dalam pemungutan pajak merupakan yang sangat besar kepada negara dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan negara yang berasal dari Pajak yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan seorang Notaris sebagaimana diuraikan dalam UUJN. Notaris sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang perpajakan juga mempunyai peran yang sangat signifikan karena dari Notaris dapat diperoleh wajib pajak baru melalui pembuatan NPWP maupun dapat diperoleh data-data yang akurat mengenai adanya suatu perubahan yang terjadi terhadap Obyek Pajak melalui akta-akta yang dibuat Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris