Tesis Notaris : Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Judul Tesis : Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

 

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 66 UUJN menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memperolah persetujuan dari MPD dalam hal mengambil fotocopy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan MPN ditentukan bahwa salah satu kewenangan MPD yang bersifat administratif adalah memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris yang terkait dengan tindak pidana bersifat memaksa, yang berarti bahwa persetujuan oleh MPD merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris.

 

B. Perumusan Masalah Tesis

  1. Mengapa diperlukan peran advokat dalam masalah penegakan hukum?
  2. Bagaimana peran advokat dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris?

 

C. Tinjauan Umum Analisis Peran Advokat dan Notaris

Tinjauan umum tentang peran Advokat dalam penegakan hukum

Bagi kita di Indonesia, istilah Bantuan Hukum seringkali dikaitkan dengan profesi seorang pengacara, walaupun harus diakui bahwa pengertian ini hampir sering dipahami secara generalisir/umum sebagai bantuan apa saja mengenai masalah dan persoalan-persoalan hukum yang dialami seseorang atau badan hukum dan lembaga lainnya. Padahal di dunia barat hal ini mempunyai istilah dan ciri yang berbeda.

 

Sejarah Pemberian Jasa Hukum

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pemberian jasa hukum, secara hakiki dimulai ketika terjadi sengketa antara dua pihak yang saling mempertahankan kebenarannya masing-masing, sehingga penyelesaian sengketa ini membutuhkan penengah sebagai pemberi saran kepada masing-masing pihak sebagai masukan atas perkara/sengketa yang mereka persoalkan tersebut. Pemberian jasa hukum ini telah berlangsung sangat lama, namun dalam catatan sejarah peradilan, meskipun di zaman lampau telah terdapat sistem peradilan yang terorganisasi namun persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. pada waktu itu mereka yang ditunjuk sebagai mediator adalah orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan zaman di waktu itu.

Pengertian Advokat

Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Istilah lain untuk advokat adalah pengacara, konsultan hukum, kuasa hukum, penasihat hukum, atau pembela. Sedangkan istilah pengacara dalam bahasa Inggris adalah lawyer, attorney, legal counsel, solicitor, barrister, advocate, dan queen’s counsel.

 

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yaitu mempelajari dan menghimpun berbagai bahan-bahan tertulis atau studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Teknis analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang terkumpul disusun dan dikualifikasi, kemudian di analisis secara normatif.

 

E. Kesimpulan

1. Peran advokat dalam penegakan hukum sangat diperlukan. Hal ini tercermin dalam Penjelasan umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Disini jelas disebutkan bahwa keberadaan advokat adalah usaha pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Bahkan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam hal advokat meminta informasi, data, dan dokumen lain dari notaris, hal ini diperbolehkan jikalau kliennya adalah orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak (Pasal 54 UUJN). Dalam hal ini, atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berlaku asas lex specialis lex generali (Peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum) dan lex posteriori derogate lex priori (Peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama/sebelumnya)

2. Dalam pemeriksaan oleh majelis pengawas tentang adanya laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia maka di tingkat Majelis Pengawas Daerah dilakukn pemeriksaan yang tertutup untuk umum, ditingkat Majelis Pengawas Wilayah dilakukan pemeriksaan yang tertutup untuk umum dengan pembacaan putusan di sidang yang bersifat terbuka untuk umum, selanjutnya di tingkat Majelis Pengawas Pusat (Banding), pemeriksaan dan pembacaan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan oleh MPD, MPW ataupun MPP, jasa advokat yaitu menerima kuasa untuk mewakili seseorang tidaklah diperlukan dikarenakan hal ini bukanlah peradilan umum, melainkan peradilan profesi. Dalam tahap ini jasa advokat hanyalah sebatas memberikan masukan/advis kepada pihak yang memintanya, tanpa terlibat langsung dalam pemeriksaan. Jasa advokat untuk mewakili ataupun menerima kuasa diperlukan apabila majelis pengawas merekomendasikan pemeriksaan di tingkat lanjutan oleh instansi yang berwenang. Jasa advokat untuk mendampingi kliennya dalam pemeriksaan/sidang oleh majelis pengawas dapat diberikan tapi dalam pemeriksaan/sidang ini advokat tersebut tidak mempunyai hak suara dan/atau hak untuk mengemukakan pendapat.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris