Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Pengawasan terhadap Notaris yg Berkegiatan di Pasar Modal

Judul Tesis : Pengawasan terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

 

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia perekonomian secara global, khususnya di Indonesia, mengakibatkan berbagai perusahaan semakin giat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka meraih modal. Peningkatan dan pengembangan usaha tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, oleh karena itu perusahaan harus mampu mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Sumber dana tersebut dapat diperoleh suatu perusahaan dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah pasar modal.

Di beberapa negara maju, salah satu titik tonggak dalam karier di bidang bisnis dan keuangan adalah bila seseorang telah berhasil memiliki dan mengelola suatu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat.1 Hal tersebut akan menjadi suatu kebanggaan apabila suatu perusahaan dicatat dan diperdagangkan di bursa. Dengan mengajak masyarakat sebagai pemodal untuk turut memiliki saham perusahaan, maka akan tercipta suatu hubungan mutualisme, dimana masyarakat pemodal dapat melakukan investasi, sedangkan perusahaan akan memperoleh tambahan modal.

 

B. Pokok Permasalahan

1. Apakah implikasi yuridis diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal?

2. Bagaimanakah prosedur dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

 

C. Tinjauan Pustaka Tesis

Definisi Pasar Modal

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akan tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konvensional. Dalam pasar konvensional yang diperjualbelikan adalah suatu barang atau jasa, sedangkan dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Pasar modal mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund)

Tujuan dan Asas-asas Pembentukan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Pengertian Pengawasan Pada Umumnya

Menurut Ir. Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

 

D. Metode Penelitian

Disiplin hukum memiliki ruang lingkup yang begitu luas.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Penulisan tesis ini merupakan penulisan hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menganalisa masalah berdasarkan norma hukum yang tertulis, oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data sekunder.

E. Kesimpulan

1. Implikasi yuridis pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal yaitu jika selama ini yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah BAPEPAM, maka setelah fungsi, tugas dan wewenang BAPEPAM beralih ke OJK, pengawasan terhadap notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dilakukan oleh OJK. Akan tetapi timbul suatu konsekuensi baru dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pasal 29 – 30 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan wewenang kepada OJK untuk melakukan pembelaan hukum dengan cara melakukan gugatan, yang mana wewenang ini tidak dimiliki oleh BAPEPAM sebelumnya.

Gugatan tersebut dilakukan oleh OJK dengan tujuan mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada investor sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan di bidang pasar modal. Oleh karena itu, notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal berpotensi menjadi pihak tergugat, apabila tidak melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam kegiatan pasar modal sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dampak lain terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang BAPEPAM ke OJK yaitu adanya pungutan wajib bagi notaris. Selama ini notaris yang berkegiatan di pasar modal tidak diwajibkan untuk membayar apapun oleh BAPEPAM. Sedangkan pungutan oleh OJK tersebut timbul akibat adanya ketentuan dalam Pasal 34 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dan khusus untuk notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diwajibkan untuk membayar biayabiaya sebagai berikut :

  • Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  • Biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

 

2. Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK adalah tidak berbeda. Mekanisme dan prosedur pengawasan yang ada saat ini masih akan tetap diterapkan ketika tugas, fungsi, dan wewenang BAPEPAM beralih ke OJK. Hanya saja bagaimana cara memahami dan membaca peraturan terkait pengawasan di bidang pasar modal yang sudah ada saat ini, yang harus diubah. Jika peraturan yang ada selama ini bertuliskan kata BAPEPAM, maka nantinya harus dibaca dan dipahami sebagai OJK.

Mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di bidang pasar modal tersebut akan tetap dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

  • Mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.D. tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, masih terdapat celah dalam peraturan tersebut yang dapat berpotensi menyebabkan lembaga pengawas pasar modal mengalami kesulitan untuk menegakkan hukum di bidang pasar modal. Celah yang dimaksud adalah tidak diaturnya dalam persyaratan pendaftaran notaris tersebut mengenai kesanggupan notaris untuk diperiksa oleh lembaga pengawas pasar modal apabila terdapat dugaan pelanggaran di bidang pasar modal yang membutuhkan penjelasan atau klarifikasi dari notaris yang bersangkutan.

  • Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga

melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka secara garis besar dapat disimpulkan mekanisme dan prosedur pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran di bidang pasar modal.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris