Tesis Notaris : Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan

Judul Tesis : Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham

 

A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan masalah rahasia jabatan, Notaris selaku profesi yang membantu pelaksanaan dari penawaran umum saham juga dapat menjadi terpojokkan dengan alasan menjadi pelaku insider trading. Informasi orang dalam yang dimaksud adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Secara teknis pelaku Perdagangan Orang Dalam dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertama, pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari Emiten atau Perusahaan Publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam fiduciary duty position dan kedua adalah pihak yang menerima informasi sebagai orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) atau dikenal dengan sebutan tipees.21

Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal mungkin juga dapat dikategorikan sebagai pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position, yang memperoleh Informasi Orang Dalam (IOD). Notaris secara tidak langsung akan memperoleh IOD karena mendapat kepercayaan dari emiten saat membantu melaksanakan pelaksanaan go public dari awal hingga selesai, bahkan sampai setelah proses tersebut berakhir. Notaris akhirnya mungkin menyebarkan informasi tersebut sehingga menyebabkan adanya transaksi yang tidak wajar dengan melandaskan pada pengetahuan akan IOD tersebut.

Para Notaris di pasar modal yang diharapkan dapat berlaku professional seolah mengalami kebingungan dikarenakan scope jabatan yakni khusus di bidang pasar modal memiliki aturan yang bertolak belakang dengan pengaturan dasar seorang Notaris untuk memelihara dan menjaga rahasia jabatan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terhadap klien. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana peran Notaris pasar modal di dalam penawaran umum saham serta bagaimana Notaris seharusnya bertindak dalam menghadapi benturan peraturan tersebut ke dalam sebuah Tesis yang berjudul: “KEWAJIBAN PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DAN RAHASIA JABATAN PADA NOTARIS PASAR MODAL DALAM HAL PENAWARAN UMUM SAHAM”

 

B. Permasalahan Tesis

  1. Bagaimana seorang Notaris pasar modal menyikapi benturan ketentuan yang mengatur rahasia jabatan Notaris dan kewajiban pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal?
  2. Bagaimana Notaris di pasar modal dapat menjadi pelaku Perdagangan Orang Dalam (insider trading) sehingga juga dapat menjadi pelanggaran terhadap rahasia jabatan Notaris?

 

C. Tinjauan Pustaka

Prinsip Keterbukaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai keadaan usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Prinsip keterbukaan/ full disclosure (pengungkapan penuh) juga didefinisikan sebagai pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus, dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan ini diperlukan sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan.

Rahasia Jabatan

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala hal yang yang bersangkutan dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baikyang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (uit hoofde van Zijn ambt).

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bentuk penelitian dari Tesis ini juga adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dalam hal ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif eksplanatoris.

 

E. Kesimpulan

1. Notaris dalam hal terjadi pertentangan ketentuan antara kewajiban pelaksanaan rahasia jabatan selaku Notaris dengan kewajiban pelaksanaan prinsip keterbukaan bagi seorang Notaris Pasar Modal adalah Notaris sebelum menyerahkan aktanya kepada otoritas Bapepam-LK harus memberitahukan kepada kliennya terlebih dahulu (karena Notaris bertindak untuk dan atas nama klien) bahwa memang seluruh prosedur untuk dapat melakukan penawaran umum saham akan dilaksanakan oleh Notaris yang bersangkutan. Jika klien telah mengetahui atau dengan memberikan kuasa secara tertulis (sebagai pengaman bagi Notaris bersangkutan), maka Notaris dalam hal ini tidak dapat digolongkan melanggar prinsip rahasia jabatan. Notaris juga tidak perlu menyerahkan salinan akta yang dibuatnya kepada Akuntan karena kedudukan dari Akuntan dan Notaris dalam hal ini adalah seimbang. Notaris dalam hal karena memang diperlukan untuk kepentingan tertentu yang sangat mendesak, dapat melaksanakan Pasal 68 UUPM dengan cara sebatas memberikan salinan aktanya saja, dengan tetap meminta izin dari para pihak dalam akta, tetapi tidak perlu menjelaskan apa isi akta tersebut atau memberikan penjelasan tentang keterangan-keterangan yang diperolehnya selama membuat akta karena sebenarnya Akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan telah dapat menjelaskan pembuktian itu sendiri (kekuatan pembuktian lahiriah). Jika yang diminta adalah minuta akta untuk dapat diperlihatkan, maka Notaris wajib untuk meminta izin dari Majelis Pengawas.

2. Notaris dapat dikategorikan sebagai orang dalam sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal. Notaris yang mengetahui informasi orang dalam yang seharusnya memang belum diketahui publik bisa jadi akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi di pasar modal. Penggunaan informasi orang dalam umtuk melakukan transaksi tentu akan melanggar rahasia jabatan seorang Notaris, karena berdasarkan prinsip rahasia jabatan, seorang Notaris dilarang untuk membuka informasi yang diperolehnya selama pembuatan akta sampai dengan selesainya pembuatan akta kepada pihak manapun. Jika seorang Notaris menjadi salah satu orang dalam yang melakukan Perdagangan Orang Dalam adalah karena Notaris tersebut selaku profesional memperoleh informasi yang sebenarnya ia peroleh secara tidak langsung dari emiten karena profesinya dan perannya dalam membantu emiten melaksanakan proses penawaran umum saham. Informasi ini diperoleh karena jabatannya selaku pejabat umum yang pada akhirnya membuat dirinya diikutsertakan dalam proses penawaran umum. Jika informasi yang ia peroleh karena profesi tersebut dipergunakan untuk bertransaksi di pasar modal dengan tujuan memberikan keuntungan baik bagi diri sendiri, maka ini disebut Notaris selaku insiders. Namun jika Notaris tersebut menjual IOD tersebut, memberikan IOD tersebut, atau mempengaruhi pihak lain untuk menggunakan IOD sehingga terjadi transaksi karena adanya IOD tersebut, maka Notaris tersebut dapat dianggap sebagai pelaku Perdagangan Orang Dalam sekaligus melanggar prinsip rahasia jabatan yang seharusnya ditaati oleh Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

Incoming search terms: