Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yg Terkait Perkara Pidana

Judul Tesis : Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris

 

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia diarahkan pada pengembangan potensi, inisiatif, dan daya kreasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia serta diupayakan pelaksanaannya secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan segala modal atau sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan Tujuan Nasional, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu aspek yang menjadi prioritas pembangunan nasional Indonesia adalah aspek di bidang hukum mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin ketertiban, keadilan, perlindungan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimanakah keabsahan dan kebatalan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana melalui akta notaris?
  2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap keabsahan suatu perbuatan hukum dan tanggung jawab Notaris dimana salah satu pihak terkait perkara pidana?

 

C. Tinjauan Pustaka

Manusia sebagai Subyek Hukum

Setiap manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami, yaitu mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Apabila ia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya telah berakhir dan akan beralih kepada ahli warisnya. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Pengecualian mulainya mendukung hak dan kewajiban dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa anak (bayi) yang masih berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, dalam hal terdapat urusan atau kepentingan si anak menghendakinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban si anak baru dianggap ada jika ia dilahirkan hidup, apabila ia dilahirkan mati maka haknya dianggap tidak ada, misalnya kepentingan si anak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya, walaupun ia masih berada dalam kandungan ia dianggap telah dilahirkan dan oleh karena itu harus diperhitungkan hak-haknya sebagai ahli waris.

Tinjauan Umum tentang Notaris

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (uitsluitend) dalam rumusan PJN dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum“, dan Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lain hanya berwenang tidak lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan yang ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris, juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Pengaturan Pembuatan Akta Notaris

Akta Notaris merupakan akta otentik sehingga pembuatannya tidak boleh dilakukan secara sembarang. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, mengenai pembuatan akta Notaris diatur secara khusus dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 UUJN.

 

D. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis.

Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa norma hukum tertulis atau bahan hukum yang lain.

Data-data yang Penulis gunakan dalam penulisan tesis ini bersumber dari data sekunder.

 

E. Kesimpulan

  1. Setiap orang adalah subyek hukum yang diakui sama di depan hukum. Meskipun dikenai suatu hukuman tertentu, tidak ada yang dapat menyebabkan kematian perdata atau kehilangan hak keperdataan seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 KUHPerdata. Dengan dikenainya suatu hukuman kepada seseorang, baik hak-hak asasi maupun hak-hak keperdataannya pun menjadi terbatas, sebagai contoh seseorang yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat bebas melakukan kegiatan usahanya layaknya orang yang tidak dijatuhi hukuman penjara, termasuk dalam perbuatan hukum yang dilakukannya melalui akta Notaris. Pihak yang terkait perkara pidana tetap dapat melakukan perbuatan hukum, layaknya warga negara pada umumnya, sepanjang perbuatan tersebut tidak berhubungan langsung dengan perkara yang dijalaninya dan perbuatan tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang sifatnya memaksa seperti Pasal 1320 KUHPerdata.
  2. Suatu perbuatan hukum dimana salah satu pihak terkait perkara pidana adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan yang sifatnya wajib dipenuhi seperti dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan mengakibatkan sahnya suatu perbuatan hukum, mengakibatkan perbuatan hukum tersebut mengikat para pihak serta akta yang dibuat mengenai perbuatan hukum tersebut juga tetap sah, sehingga para pihak harus melaksanakan perbuatan hukum tersebut dengan itikad baik, baik untuk kepentingan para pihak khususnya maupun untuk kepentingan masyarakat termasuk kepentingan Notaris yang bersangkutan pada umumnya. Notaris sebagai pejabat umum yang wajib mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, mempunyai tanggung jawab untuk membuatkan akta otentik yang akan menjadi bukti sempurna perihal perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, termasuk memberikan penyuluhan hukum yang akan membantu para pihak.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris