Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Implikasi Hukum terhadap Notaris yg Dinyatakan Pailit

Judul Tesis : Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

 

A. Latar Belakang Masalah

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : ubi so cietes ibi ius (dimana ada masyarakat di sana ada hukum).

Di dalam kehidupan masyarakat yang diiringi dengan pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi serta semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat tentang kepastian hukum, mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sektor pelayanan jasa publik khususnya kebutuhan atas alat bukti tertulis yaitu akta otentik.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Apakah yang menjadi sebab-sebab seorang Notaris dapat dinyatakan pailit?
  2. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris sebagai implikasi/akibat hukum dari pernyataan kepailitan yang diterimanya?

 

C. Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit

Pengertian Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

 

Notaris Sebagai Jabatan

Notaris sebagai jabatan, dituntut untuk selalu bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjaga kadar profesional dan integritas moral dari Notaris, maka perlu adanya suatu organisasi yang solid yang mampu membawa dan menjaga para anggotanya untuk selalu bersikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sehingga keluhuran martabat Jabatan Notaris senantiasa dijaga dengan baik. Hal ini telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang mewajibkan para Notaris berkumpul pada suatu wadah tunggal.

Pengawasan Notaris

Dalam kapasitasnya selaku Pejabat Umum yang diberikan kewenangan yang begitu besar oleh negara untuk membuat alat bukti otentik, seorang Notaris tidak hanya dituntut untuk bisa dan mampu mengkonstatir keadaan yang diketahui atau kehendak pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, melainkan harus pula mengetahui dan memahami hal-hal yang dituntut dan wajib menjalankan jabatannya secara profesional, sekaligus menjaga sikap dan perilaku yang baik dan benar, sesuai dengan UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris, kehormatan, martabat dan tanggungjawab sebagai Notaris, baik dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memelihara dan menjaga kehormatan dan martabat Jabatan Notaris inilah lembaga pengawas Notaris diperlukan keberadaannya.

 

D. Metode Penelitian

Metodelogi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tatacara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu bersumber dari data sekunder yaitu berupa studi dokumen.

Metode penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu data premier dan sekunder.

 

E. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan lebih rinci mengenai Notaris yang pailit dan tidak ada pengaturan lain yang lebih lanjut mengenai hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa seorang Notaris bisa dinyatakan pailit yang dikarenakan dua kondisi yang berbeda yaitu :

a. Dalam kapasitas Notaris tersebut sebagai orang pribadi biasa yang merupakan subyek hukum.

Orang pribadi yang menjabat sebagai Notaris tersebut tidak mampu memenuhi/membayar utang/kewajibannya kepada lebih dari dua kreditur yang berkepentingan, dan utang/kewajiban tersebut sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih. Dalam kondisi tersebut, kepada yang bersangkutan telah dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Utang yang dimaksud adalah utang yang bersifat pribadi, yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan hukum dari orang pribadi yang menjabat sebagai Notaris tersebut. Hal ini sebagai salah satu konsekuensi bahwa jabatan Notaris melekat erat kepada orang pribadi yang menjabatnya (sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain).

 

b. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pejabat Notaris.

Disini Notaris yang bersangkutan tidak mampu memenuhi/ membayar segala gugatan untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga yang diajukan oleh kliennya atau pihak ketiga yang dirugikan oleh akta yang dibuatnya, yang telah hilang otentisitasnya. Dalam kondisi ini Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran atas pasal-pasal tertentu sebagaimana telah disebutkan dalam UUJN, yang mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau bahkan menjadi batal demi hukum.

2. Tanggungjawab Notaris sebagai implikasi / akibat hukum dari pernyataan kepailitan yang diterimanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditinjau dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Pasal 12 huruf a, dinyatakan bahwa kepada yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Pemberhentian dengan tidak hormat tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat ini merupakan sanksi final dan sanksi terberat dari semua jenis sanksi administratif yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, terhadap Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah tidak mungkin lagi untuk diangkat kembali sebagai Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

Incoming search terms: