Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

Judul Tesis : Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris: Studi Kasus Kongres INI XXI

 

A. Latar Belakang Masalah

Notaris yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas. Sanksi teguran lisan dan tertulis yang bersifat final dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Sanksi seperti ini disebut sanksi administratif dan bersifat internal karena sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi yang lainnya yaitu pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka risiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab hukum perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain. Sedangkan tanggung jawab hukum pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/ perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain. Dengan adanya perubahan zaman yang semakin kompleks, banyak peraturan yang sudah tidak bisa diterapkan karena tidak dapat menampung persoalan yang timbul atau karena sudah tidak ada relevansinya dengan keadaan yang sudah berkembang. Berkaitan dengan penelitian ini, Penulis melakukan analisis kasus yang terjadi dalam Kongres INI XXI terhadap Notaris Nadrah Izahari, SH., MKn. Di Kota Bekasi terkait dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilaporkan oleh 25 Notaris lainnya atas tindakannya tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi.

 

B. Pokok Permasalahan

Apakah seorang Notaris yang melanggar Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia melanggar juga Undang-Undang Jabatan Notaris?

 

C. Tujuan Penelitian

Sejarah dan Perkembangan Notaris di Indonesia

Lembaga Notariat tumbuh dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka. Suatu lembaga dimana para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)

INI merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN yang telah mengamanatkan agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris.

Kode Etik Profesi Notaris

Kode Etik Profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode Etik Profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode Etik Profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode Etik Profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita -cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode Etik Profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode Etik Profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode Etik Profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

 

D. Metode Penelitian

Penulisan dalam tesis ini termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara terhadap nara sumber dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan proses penyimpulan penelitian dilakukan secara induktif dengan melihat pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

 

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris Nadrah Izahari, SH., MKn. telah melanggar disiplin organisasi dan ketentuan Kode Etik Notaris, yaitu Pasal 3 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 15 dan Pasal 4 butir 15. Bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris dan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 huruf i, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c. Menyimpang dari tujuan Perkumpulan dan melanggar Anggaran Dasar INI Pasal 7 butir 3, butir 4 dan Pasal 8 butir 1 sampai dengan butir 7. Tidak menghormati Kongres sebagai kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan dan melanggar Anggaran Rumah Tangga INI Pasal 12 ayat (1). Tidak mematuhi Ketentuan mengenai Peserta Kongres dan melangg ar butir 6 huruf e, yaitu yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga INI.

Karena telah melakukan perbuatan yang sangat merendahkan martabat profesi jabatannya, maka seharusnya diberikan sanksi yang berat yaitu dikeluarkan dari Perkumpulan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris.

Jabatan Notaris semula diatur dengan undang-undang, yaitu Peraturan Jabatan Notaris, sekarang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Seseorang yang menjabat Notaris harus mematuhi undang-undang tersebut dan berpegang pada Kode Etik Notaris. Hubungan antara Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya.

Ketika Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 diundangkan, maka seketika itu para Notaris segera melakukan Kongres Luar Biasa INI pada tanggal 27 Januari 2005 untuk merubah Kode Etiknya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tidak selalu melanggar UUJN. Keterkaitan antara Kode Etik Notaris dengan UUJN harus dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Perkumpulan INI, diatur juga di dalam UUJN, jadi perbuatan yang dilakukan telah melanggar Kode Etik dan juga melanggar UUJN.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

Incoming search terms: