Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Analisis Yuridis ttg Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris

Judul Tesis : Analisis Yuridis tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya

 

A. Latar Belakang Masalah

Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien).

Bahwa dalam praktek yang terjadi di lapangan, kerap kali para Notaris lebih mementingkan segi material daripada segi sosial. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang daripada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena Notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan pelayan sosial kepada masyakat?
  2. Bagaimana penerapan pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Notaris

Penyebutan Notaris sebagai pejabat umum pertama kali disebutkan di dalam Pasal 1868 KUHPerdata (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”). Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa: ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”

Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan dan peristiwa.

Kewajiban Notaris

Sebelum penulis jelaskan mengenai kewajiban Notaris, maka dalam hal ini harus diketahui dahulu mengenai apa itu kewajiban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ”kewajiban” berarti : ”sesuatu yang harus dilaksanakan”, dalam kaitanya dengan Notaris maka kata Kewajiban Notaris merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris, yang jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA adalah “suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari makna bahasanya maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab (pertanggungjawaban).

 

D. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan yang bersifat Normatif Empiris, dimana peneliti tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya, tetapi juga menggunakan bahanbahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

Tipologi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif analisis.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan dalam tesisi ini adalah metode kualitatif.

 

E. Kesimpulan

  1. Peran dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada Masyarakat merupakan sebuah kewajiban notaris dan dengan adanya tanggung jawab bilamana terjadi tidak dilaksanakannya Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 Ayat (7) Kode Etik Notaris akan dikenakan sanksi kepada notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 85 UUJN dan pasal 6 ayat (1). Adapun tanggung jawab Notaris dapat dilakukan adalah dengan membuat akta secara gratis kepada orang yang tidak mampu dalam hal mana Notaris yang bersangkutan tidak dapat menolak, sehingga pembebasan pembayaran oleh orang yang tidak mampu tersebut tidak berdasarkan belas kasihan, melainkan atas hak atau fasilitas yang diberikan oleh UUJN ataupun Kode Etik Notaris kepada orang yang tidak mampu.
  2. Penerapan pengaturan hukum mengenai Kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma –cuma adalah bahwa Undang- Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial Notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 UUJN serta pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para Notaris, hal ini menandakan bahwa UUJN dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku Notaris. Salah satu buktinya yaitu bahwa pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh Notaris masih terbatas pada pembebasan biaya konsultasi saja, tidak meliputi seluruh bentuk pelayanan dalam lingkup kewenangannya sebagai Notaris.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris