Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Notaris : Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli

Judul Tesis : Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah yang menjadi objek dari Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 66 adalah sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 32/Kuningan Barat, seluas 7.465m2 yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai “SHGB No. 32”), namun halnya SHGB No.32 tersebut telah berakhir masa berlakunya yakni pada tanggal 23 September 1980 dan sampai saat ini belum dilakukan perpanjangan ataupun permohonan setelah habis masa berlakuknya tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir dengan menulis sebuah karya dengan judul “Analisis Hukum terhadap Akta Notaris berupa Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir”.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana keabsahan Akta Notaris berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai alas permohonan hak atas Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir?
  2. Bagaimana kekuatan hukum bagi Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah dilakukan dihadapan Notaris atas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir tersebut?

 

C. Tinjauan Pustaka

Keabsahan Suatu Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perjanjian memiliki definisi persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

 

Tinjauan Umum Pengalihan Hak Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun adalah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

Hibah

Pengertian hibah pada umumnya menurut pendapat masyarakat tidak banyak berbeda dengan pengertian hibah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja pengertiannya lebih singkat. Pengertian hibah pada umumnya adalah pemberian sesuatu barang atau benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Barang atau benda yang dijadikan obyek bisa benda bergerak maupun benda tetap (tanah).

Tinjauan Umum Mengenai Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan diatur dalam UUPA, Pasal 16, Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, Pasal 50, Pasal 51, 52, 55 serta ketentuan Konfersi Pasal I, II, V, VIII, telah dilengkapi juga dengan peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Hak Pakai Atas Tanah, serta sejumlah peraturan peraturan terkait lainnya.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Dalam meneliti, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis, dimana dalam melakukan penelitian, peneliti memahami bahwa timbulnya gejala ini adalah didasarkan pada kejadian yang terjadi di masyarakat.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen sebagai data yang berkaitan dengan Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai dasar peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir.

 

E. Kesimpulan

1. Kewajiban pemindahan hak atas tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT adalah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan hak atas tanah tersebut. Akan tetapi, dalam hal hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir, mekanisme yang diperlukan adalah permohonan hak, oleh karena itu sepanjang akta peralihan Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah telah memenuhi syarat otentisitas sebuah akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan di hadapan notaris merupakan alas yang sah untuk melakukan permohonan atas sertipikat hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir. Dengan dasar peralihan tersebut, pembeli memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan hak. Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 66 telah memenuhi syaratotentitas sebuah akta terlebih lagi telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian oleh karena itu Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 66 adalah alas hak yang sah untuk mengajukan permohonan hak atas Tanah SHGB No. 32 dan Tuan Agung memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan permohonan hak.

2. Akta Jual Beli Dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan di hadapan notaris merupakan dasar yang kuat bagi pembeli untuk mengajukan permohonan hak atas hak guna bangunan yang telah berakhir. Oleh karena itu pembeli merupakan pihak yang sah untuk melakukan permohonan hak atas hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir tersebut dan untuk melindungi pembeli dari pihak ketiga, pembeli dapat langsung menguasai fisik tanah tersebut.

 

Contoh Tesis Notaris

  1. Akta Notaris dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang telah Habis Masa Berlakunya = Notary Deed For The Transfer Of An Expired Land Title
  2. Analisis Hukum terhadap Akta Notaris Berupa Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Alas Hak untuk Mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir
  3. Analisis Yuridis Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sehubungan dengan Pelaksanaan Jabatannya
  4. Asas Praduga Sah Bagi Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 KPid2010
  5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kongres Ini Xxi)
  6. Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  7. Keabsahan Perbuatan Hukum oleh Pihak yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris
  8. Kesaksian Notaris didalam Proses Peradilan Serta Kaitannya dengan Kewajiban Ingkar Notaris (Verschoningsplicht)
  9. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  10. Kewajiban Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dan Rahasia Jabatan pada Notaris Pasar Modal dalam Hal Penawaran Umum Saham
  11. Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Bidang Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Peran Advokat dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris = Advocates Role In Examination Council Supervisory Notary
  13. Peran Dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  14. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (Ayda) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank
  15. Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  16. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Sidang Pelaksanaan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
  17. Peranan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kredit Pemilikan Rumah Melalui Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  18. Peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Pt. Tjitajam _ Putusan Nomor
  19. Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Selaku PPAT Atas Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1 Agustus 2007 No. 480 KPdt2007
  20. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Relaas yang Cacat- Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor- 272kPid2010 Tanggal 10 Juni 2009
  21. Tinjauan Yuridis Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 2 Februari 2007 Nomor – 01BMj
  22. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Dalam Tanggung Jawabnya Sebagai Pejabat Umum dan Keabsahan Akta yang Dibuatnya – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notar
  23. Tinjauan Yuridis Mengenai Pentingnya Pembacaan Akta Dihadapan Para Pihak – Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Tanggal 26 Pebruari 2007 No. 129Mpw-Jabar2007
  24. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Werda Notaris Sebagai Anggota Biasa Ikatan Notaris Indonesia
  25. Tinjauan Yuridis Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Internet
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Pelanggaran Perilaku Notaris
  27. Urgensi Penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) Berkaitan dengan Ketiadaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 

 

Incoming search terms: