Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Merek : Perlindungan Hukum Bagi Kopi Arabika Toraja Melalui Sistem Indikasi

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Kopi Arabika Toraja Melalui Sistem Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

 

A. Latar Belakang Tesis

Hal yang sama perlu dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi kopi arabika Toraja yang asli dari Indonesia. Perlindungan ini untuk mencegah terjadinya penipuan yang akan merugikan konsumen karena tidak mendapatkan kopi arabika sesuai keinginannya dan merugikan petani kopi karena reputasi jatuh akibat kopi arabika Toraja yang bukan berasal dari Toraja namun diakui dari Toraja. Selain itu produk yang dilekatkan dengan indikasi geografis pada umumnya memiliki nilai jual tinggi. Hal ini karena produk tersebut memiliki keunggulan tertentu dan konsumen bersedia membeli dengan harga mahal atas produk unggul tersebut. Saat ini kegemaran orang untuk menikmati kopi semakin meningkat. Keadaan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi kopi Indonesia termasuk kopi arabika Toraja. Peningkatan produksi tersebut dapat mensejahterakan petani kopi di Toraja.

Perlindungan indikasi geografis tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pemegang haknya tetapi juga memberikan keuntungan bagi lingkungan geografis tempat produk tersebut dihasilkan. Sistem indikasi geografis menuntut terjaminnya mutu produk indikasi geografis. Untuk menjaga mutu produk indikasi geografis, terutama yang dipengaruhi oleh faktor alam, maka lingkungan harus terus dijaga kelestariannya sehingga tidak merubah mutu produk tersebut. Tidak hanya melestarikan keadaan lingkungan geografis, sumber daya genetika yang menjadi sumber produk indikasi geografis juga harus dilindungi. Tanaman kopi yang mendapatkan perlindungan indikasi geografis harus dilindungi agar tidak terjadi penurunan mutu atas kopi yang dihasilkannya. Selain mencegah terjadinya penurunan mutu kopi maka perlindungan bagi sumber daya genetika juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian keragaman hayati/genetik. Hal ini keaneka ragaman hayati, termasuk varietas unggul tanaman kopi, memberikan keuntungan komparatif bagi Indonesia yang kaya akan keanekara ragaman hayati.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana perlindungan hukum kopi arabika Toraja sebagai produk khas Indonesia melalui sistem indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
  2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan merek kopi arabika Toraja yang telah didaftarkan sebelumnya?
  3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala perlindungan hukum sistem indikasi geografis di Indonesia?

 

C. Tinjauan Pustaka

Konsep Umum Hak Kekayaan Intelektual

Konsep HKI muncul pada era Rennaisance di daratan Eropa bahkan konsep tentang merek sebagai pembeda antar produk sejenis telah dikenal sejak 4000 tahun lalu di Cina, India, Persia, Roma dan Yunani. Undang-Undang HKI pertama yang dikenal sebagai the Venice Law pada tahun 1470 yang mengatur tentang paten. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak eksklusif bagi pencipta selama jangka waktu tertentu. Pengaturan hak cipta modern pertama kali melalui Statue of Anne pada tahun 1710 di Inggris. Pada masa-mas  berikutnya diundangkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) pada tahun 1883 yang mengatur HKI bidang hak kekayaan industri dan Berne for the Protection of Literary and Artistic Works pada tahun 1886 untuk bidang hak cipta. Pengaturan HKI lainnya adalah TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) Agreement sebagai bagian dari Perjanjian Pembentukan WTO yang menjadi standar minimum pengaturan HKI di negara-negara penandatangan perjanjian.

Ketentuan tentang Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geogarfis

Ketentuan Pasal 56 ayat 7 Undang-Undang Merek mengatur tentang jangka waktu perlindungan indikasi geografis. Jangka waktu perlindungan indikasi geografis tidak seperti paten, merek dan hak cipta yang jangka waktunya ditentukan secara definitif. Indikasi geografis terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama ciri dan/atau kualitas indikasi geografis tersebut masih ada dan sesuai dengan persyaratan saat diajukan pendaftarannya.

Pengaturan Indikasi Geografis pada Peraturan Pemerintah No.51

Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan pelaksana ketentuan indikasi geografis pada Undang- Undang Merek. Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis. Ketentuanketentuan indikasi geografis pada Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis adalah ketentuan umum indikasi geografis, lingkup indikasi geografis, indikasi geografis tidak terdaftar, jangka waktu perlindungan indikasi geografis dan tata cara pendaftaran. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis seperti ketentuan pada The Lisbon Agreement.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka dilakukan analisa dokumen-dokumen termasuk peraturan perundang-undangan baik berdasarkan hukum nasional dan konvensi internasional yang terkait dengan permasalahan perlindungan kopi arabika Toraja.

Pada penelitian hukum normatif maka bahan hukum terbagi atas data sekunder dengan bahan hukum primer terdiri atas berbagai peraturan perundangundangan di bidang HKI termasuk konvensi-konvensi internasional bidang HKI.

Bahan hukum lainnya yang dipergunakan adalah publikasi hukum seperti buku, hasil penelitian dan lain sebagainya. Bahan hukum tersebut dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.

 

E. Kesimpulan

1. Untuk melindungi kepentingan petani dan pihak-pihak yang berkepentingan atas kopi arabika Toraja, sebagai pemilik hak atas kopi arabika Toraja, terhadap penyalahgunaan reputasi kopi arabika Toraja maka perlu diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melalui sistem indikasi geografis. Kopi arabika Toraja dapat memenuhi persyaratan sebagai produk indikasi geografis mengingat kualitas dan reputasi kopi tersebut yang dipengaruhi oleh keadaan wilayah Toraja. Indikasi geografis kopi arabika Toraja tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat penghasil kopi arabika di Toraja dan pihak yang berkepentingan atas kopi tersebut tetapi juga melindungi konsumen dari keadaan menyesatkan akibat penggunaan indikasi geografis yang salah.

2. Untuk membatalkan penggunaan merek oleh Key Coffee Inc. Maka diajukan gugatan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3, Pasal 24 ayata 5 dan/atau Pasal 24 ayat 7 TRIPs mengingat Indonesia dan Jepang adalah negara anggota WTO yang memiliki kewajiban untuk meratifikasi ketentuan TRIPs pada perundang-undangan di masing-masing negara. Tidak saja aturan TRIPs yang melarang penggunan nama indikasi geografis, aturan umum sistem merek juga melarang penggunaan nama indikasi geografis sebagai merek.

3. Kendala perlindungan indikasi geografis di Indonesia antara lain:

  1. Pengaturan indikasi geografis pada Undang-Undang Merek. Pada Undang-Undang Merek, pengaturan tentang indikasi geografis sangat terbatas tidak diatur secara jelas.
  2. Perbedaan pemahaman konsep indikasi geografis antara Undang- Undang Merek dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis. Pada kedua peraturan tersebut terdapat ketentuan yang saling bertentangan tentang kualifikasi suatu produk dapat didaftarkan dengan indikasi geografis sehingga menjadi kendala saat dilakukan pendaftaran indikasi geografis.

 

Contoh Tesis Merek

  1. Analisis Hubungan Efektivitas Iklan dengan Ekuitas Merek – Studi Kasus pada Iklan Televisi Produk Axe
  2. Analisis Pembentukan Kepribadian Merek Melalui Aktivitas Periklanan (Studi Deskriptif Pengaruh Elemen Iklan Televisi Produk Pocari Sweat Versi Beach House)
  3. Implementasi Perlindungan Merek Kolektif dalam Model One Village One Product (Ovop)
  4. Pengaruh Green Brand Image terhadap Green Satisfaction, Green Trust, dan Green Brand Equity – Studi Kasus pada Merek Tupperware
  5. Peran Atribut Consumer Durable Goods dalam Menyusun Strategi Bauran Pemasaran (Studi Kasus Planetary Mixer Merek Sinmag di PT. Sinar Himalaya)
  6. Perlindungan Hukum Bagi Kopi Arabika Toraja Melalui Sistem Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
  7. Perlindungan Hukum Merek Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Perspektif Hukum Mengenai Ambush Marketing)
  8. Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Generik dan Deskriptif berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek