Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Merek : Penerapan Definisi Barang Sejenis dlm Hukum Merek Indonesia

Judul Tesis : Penerapan Definisi Barang Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia

 

A. Latar Belakang Tesis

Merek suatu perusahaan lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut.

  1. Merek perlu untuk dilindungi karena berfungsi sebagai daya pembeda untuk membedakan barang produsen yang satu dengan barang kompetitornya.
  2. Perbedaan merek satu dengan yang lain ini dapat memudahkan konsumen dalam memilih suatu produk barang atau jasa dan dapat memudahkan konsumen dalam memilih suatu produk barang atau jasa dan dapat menguatkan kesetiaan konsumen pada suatu merek tetentu.

Pengaturan mengenai merek telah ada sejak masa Hindia Belanda dengan dikeluarkannya Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Milik Industrial Kolonial 1912). Pengaturan tentang merek biasanya dilandasi untuk melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan produsen dalam merek barang dan/atau jasa yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan secara cepat dan untuk mengurangi risiko kerugian dalam suatu usaha yang dijalankan.

 

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah:

  1. Kapankah pendekatan barang dan/atau jasa sejenis diterapkan dalam Undang-Undang merek di Indonesia?
  2. Bagaimanakah kriteria penerapan barang dan/atau jasa sejenis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?
  3. Bagaimanakan penerapan pendekatan barang dan/atau jasa sejenis yang diterapkan hakim dalam menangani kasus merek antara TOYOTA INNOVA melawan Ban INNOVA serta kasus merek antara Toko New Holland Bakery(Jasa) melawan Holland Bakery(Barang)?

 

C. Tinjauan Pustaka

Sejarah Hukum Merek di Indonesia

Sejarah Perundang-Undangan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya Reglement Industrialle Eigendom (RIE) atau Reglement Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem Deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.

Pengertian Merek

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang dan atau/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pendaftaran Merek

Ada dua sistem pendaftaran yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang Sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No.14 Tahun 1997. Ini adalam perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 Tahun 1961).

Pelanggaran Merek

Mengenai ketentuan pidana bagi pelanggaran di bidang Merek berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam poin-poin tersebut merupakan delik aduan.

 

D. Metode Penelitian

Pada penelitian ini berbentuk penelitian Yuridis Normatif yang akan dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menjabarkan makna dari barang sejenis yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penulis juga akan membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus merek di Indonesia dan di Amerika Serikat terkait penelaahan definisi barang dan/atau jasa sejenis.

Penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kriteria barang sejenis yang diterapkan dalam hukum merek di Indonesia untuk membantu hakim dalam memutuskan kasus merek.

 

E. Kesimpulan

1. Penerapan barang sejenis perlu diterapkan pada saat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

(a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis” diterapkan dalam kasus merek di Indonesia baik dalam pendaftaran merek, pembatalan merek, maupun pelanggaran merek terjadi. Namun,dalam penjelasan Undang-Undang tidak dijelaskan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan barang sejenis, maupun kriteria atau pendekatan untuk menilai apakah suatu barang termasuk barang sejenis atau tidak. Apakah menyangkut barang-barang yang berbeda kelas barang atau tidak. Pendekatan barang sejenis merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan apakah suatu barang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan barang yang lainnya. Pendekatan barang sejenis menjadi penting untuk diterapkan pada saat Pasal 6 ayat (1) huruf a menjadi dasar gugatan untuk pembatalan suatu merek.

 

2. Dalam menilai suatu kasus yang berhubungan dengan barang sejenis, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut menilai dari bukti barang merek terkait yang diajukan ke muka persidangan. Hakim menilai berdasarakan kelas barang dan jasa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang dan Jasa sebagaimana Nice Agreement yang telah diratifikasi oleh Indonesia, tanpa menilai unsur-unsur lain yang digunakan untuk menilai persamaan jenis barang. Sehingga kemungkinan adanya persamaan jenis barang antara kelas barang dan/atau jasa yang berbeda, maupun ketidaksamaan jenis barang dalam satu kelas yang sama kurang diperhatikan. Hakim menilai berdasarkan penilaian pribadi, karena belum terdapat peraturan yang resmi terkait penilaian kriteria penggunaan pendekatan barang sejenis dalam menilai kesamaan jenis barang jika terjadi kasus merek terkait penilaian kesamaan jenis barang.

 

3. Menurut Direktorat Jendral HaKI dalam menentukan suatu barang sejenis haruslah melihat apakah kedua barang yang diperbandingkan tersebut akan menimbulkan kebingungan (confusion) dalam masyarakat apabila disejajarkan. Pemeriksa merek memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu merek termasuk dalam kriteria barang sejenis.

 

Contoh Tesis Merek

  1. Analisis Pengaruh Komunitas Merek Berbasis Media Sosial terhadap Loyalitas Merek Studi Kasus Air Asia
  2. Analisis Yuridis Mengenai Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Merek dalam Praktik Pemberian Kredit Pada Bank X
  3. Melihat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Mahasiswa FMIPA UI Terhadap Pelayanan dan Fasilitas Pendidikan Di Kampus Mereka
  4. Pemasaran Sekolah Alam Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Pelayanan, Dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Sekolah Alam Indonesia (SAI) )
  5. Penerapan Definisi Barang Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia
  6. Penerapan Prinsip Persamaan pada Pokoknya oleh Direktorat Jenderal HKI pada Proses Pendaftaran Merek yang Menyerupai Merek Terkenal
  7. Pengaruh Customer Relations Perusahaan terhadap Kepercayaan Pelanggan pada Merek (Brand Trust) (Studi pada SPBU Pertamina di Jakarta Selatan)
  8. Pengaruh Interaksi Melalui Media Digital terhadap Kepercayaan Konsumen pada Merek (Studi pada Penggunaan Media Digital yang Dimiliki Sampo Sunsilk dan Sampo Pantene)
  9. Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Restoran terhadap Sikap Utilitarian dan Hedonis Konsumen dalam Membangun Preferensi Merek Restoran ( Studi Kasus Magnum Cafe Grand Indonesia )
  10. Perbandingan Pengaruh User Experience Pada Situs terhadap Citra Merek pada Pengguna Goal-Directed dan Pengguna Experiential (Studi Eksperimen Pada Www.Hellosoursally.Com terhadap Citra Merek Sour Sally)
  11. Perlindungan Aroma Sebagai Merek
  12. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Seni Berbentuk Dua Dimensi yang Dipergunakan Sebagai Merek (Studi Kasus Penggunaan Gambar Sketsa Ciptaan Alm. Henk Ngantung yang Dipergunakan Sebagai Merek)

 

 

Incoming search terms: