Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Merek : Analisis Yuridis Mengenai Pembebana Jaminan Fidusia Atas Merek

Judul Tesis : Analisis Yuridis Mengenai Pembebana Jaminan Fidusia Atas Merek dalam Praktik Pemberian Kredit pada Bank X

 

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai pengalihan hak atas merek didasarkan pada sebab halal yang dibenarkan oleh Undang-Undang salah satunya melalui perjanjian, yang dalam hal ini merupakan perjanjian membebankan merek tersebut sebagai suatu jaminan atas perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan sebagaimana yang dimaksud itu disebut juga dengan perjanjian accessoir, yaitu perjanjian tambahan. Perjanjian accessoir keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian pokok. Tiada satupun perjanjian accessoir yang timbul tanpa adanya perjanjian pokok terlebih dahulu. Demikian pula dengan hapusnya perjanjian accessoir yaitu pada saat berakhir atau hapusnya perjanjian pokok yang bersangkutan. Dengan demikian perjanjian penjaminan yang dalam hal ini adalah penjaminan fidusia ada dan hapusnya perjanjian tersebut tergantung pada perjanjian kredit yang mengikatnya selaku perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian kredit antara nasabah dengan bank merupakan perjanjian pokok, sementara perjanjian penjaminan fidusia atas merek itu sendiri merupakan perjanjian accessoir yang mengikutinya.

Perjanjian fidusia yang dibebankan atas merek tidak serta merta membuat pengalihan merek tersebut terjadi begitu saja. Pengalihan itu baru akan terlaksana apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah selaku debitur dan bank selaku kreditur tidak berjalan dengan baik, dalam artian bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalihan merek melalui perjanjian penjaminan merupakan akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian pokoknya.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana kedudukan merek dalam hukum kebendaan perdata di Indonesia?
  2. Bagaimana pembebanan jaminan kebendaan atas merek dapat dilakukan?
  3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank X sebagai kreditur dalam perjanjian pemberian kredit dengan jaminan berupa merek?

 

C. Kajian Teori

Pengertian dan Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu istilah baru dalam hukum maupuan dalam bidang ekonomi yang diadopsi dari tradisi Negara-Negara Common Law seperti Amerika, yaitu yang dikenal dengan sebutan Intellectual Property Rights (IPR). Terhadap istilah tersebut, para ahli di bidang HKI memiliki berbagai macam penyebutan. Prof. Agus Sardjono menyebutnya dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual,68 sama hal nya dengan penyebutan IPR oleh H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. yaitu Hak Kekayaan Intelektual.69 Mahadi dalam bukunya yang berjudul Hak Milik Imateril menyebut IPR sebagai Hak Milik Intelektual.

Ruang Lingkup Merek dan Hak Atas Merek

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun lalu untuk memberikan tanda pada produk yang dihasilkan, dengan maksud menunjukan asal usul barang tersebut (indication of origin). Menurut Prof. Molengraf, merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.81 Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa pada mulanya merek hanya diakui untuk produk-produk dagang yang berupa barang, sementara produk dagang yang berupa jasa tidak termasuk ruang lingkup merek. Namun demikian pengertian dan pengaturan merek yang ada di dunia saat ini telah mencakup merek jasa, tidak terkecuali pada undang-undang merek di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, atau yang selanjutnya disebut sebagai UU Merek.

Kedudukan Merek Sebagai Benda dan Hak Atas Merek Sebagai Hak Kebendaan

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang berasal dari hasil kekayaan intelektual manusia yang berupa ide.95 Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan. Hasil ciptaan dan hak yang melekat pada merek ternyata memunculkan banyaknya ciri-ciri kebendaan yang melekat pada merek. Selain itu, hak atas merek juga memiliki beberapa kesamaan dengan hak kebendaan sebagaimana yang daitur dalam hukum perdata Indonesia, khususnya adalah hak milik kebendaan. Karena itulah muncul berbagai perdebatan mengenai apakah merek merupakan benda ataukah hanya berupa hak atau sesuatu yang dapat dituntutkan. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai ciri-ciri kebendaan yang melekat pada merek dan menguraikan mengenai posisi merek dalam hukum kebendaan.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis dan kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan bahan kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga buku-buku pendukung yang terkait.

 

E. Kesimpulan

1. Merek belum mendapat pengaturan yang pasti dalam hukum kebendaan perdata Di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai suatu unifikasi hukum kebendaan perdata belum mengatur mengenai merek. Hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia telah ada jauh sebelum ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khusunya merek berkembang dalam masyarakat Indonesia bahkan dunia. Analisis mengenai merek dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang melihat pada pengaturan merek di Negara lain, serta sifat kebendaan yang melekat pada merek itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa merek merupakan suatu kebendaan tidak berwujud dan terdaftar. Namun demikian, mengingat pada pentingnya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum kebendaan perdata, maka berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menetapkan merek sebagai suatu kebendaan bergerak karena sifatnya, walaupun hingga saat ini masih terdapat perdebatan diantara kalangan ahli hukum apakah merek merupakan suatu benda bergerak ataukah benda tidak bergerak. Sementara hak atas merek merupakan suatu hak kebendaan yang menyerupai hak milik.

2. Merek merupakan suatu kebendaan, untuk itu merek dapat dialihkan dan dibebankan dengan jaminan kebendaan. Dalam praktiknya pembebanan jaminan kebendaan atas merek dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia. Fidusia dipilih sebagai lembaga jaminan kebendaan untuk pembebanan merek dengan alasan “fleksibilitas” dari benda yang menjadi objek fidusia itu sendiri yaitu meliputi benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan dan hipotik. Hal ini mengingat bahwa belum terdapat suatu ketentuan hukum yang secara pasti menentukan sifat kebendaan dari merek itu sendiri.

3. Perlindungan hukum menurut UU No. 42 Tahun 1999 bagi penerima fidusia merupakan suatu konsekuensi logis dari didaftarkannya perjanjian pengikatan jaminan fidusia (akta jaminan fidusia atas merek) oleh notaris yang merupakan wakil dari Bank X. Dengan demikian, kreditur penerima fidusia memperoleh suatu kepastian atau jaminan pelunasan hutang debitur kepadanya, yaitu dengan kedudukan preferen bagi Bank X selaku kreditur penerima fidusia atas merek, bahkan ketika debiturnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu, kreditur juga memperoleh hak serta kemudahan untuk melakukan eksekusi atas merek yang bersangkutan apabila debitur wanprestasi, serta berlakunya asas droit de suit atas merek yang bersangkutan, terkait dengan adanya pengalihan merek kepada pihak ketiga oleh debitur pemberi fidusia. Dengan demikian kreditur dapat tetap melakukan eksekusi terhadap merek guna mendapatkan pelunasan hutang debitur kepadanya, baik dengan pelaksanaan title eksekutorial, parate eksekusi, penjualan melalui lelang umum, maupun dengan penjualan bawah tangan.

 

Contoh Tesis Merek

  1. Analisis Pengaruh Komunitas Merek Berbasis Media Sosial terhadap Loyalitas Merek Studi Kasus Air Asia
  2. Analisis Yuridis Mengenai Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Merek dalam Praktik Pemberian Kredit Pada Bank X
  3. Melihat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Mahasiswa FMIPA UI Terhadap Pelayanan dan Fasilitas Pendidikan Di Kampus Mereka
  4. Pemasaran Sekolah Alam Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Pelayanan, Dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Sekolah Alam Indonesia (SAI) )
  5. Penerapan Definisi Barang Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia
  6. Penerapan Prinsip Persamaan pada Pokoknya oleh Direktorat Jenderal HKI pada Proses Pendaftaran Merek yang Menyerupai Merek Terkenal
  7. Pengaruh Customer Relations Perusahaan terhadap Kepercayaan Pelanggan pada Merek (Brand Trust) (Studi pada SPBU Pertamina di Jakarta Selatan)
  8. Pengaruh Interaksi Melalui Media Digital terhadap Kepercayaan Konsumen pada Merek (Studi pada Penggunaan Media Digital yang Dimiliki Sampo Sunsilk dan Sampo Pantene)
  9. Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Restoran terhadap Sikap Utilitarian dan Hedonis Konsumen dalam Membangun Preferensi Merek Restoran ( Studi Kasus Magnum Cafe Grand Indonesia )
  10. Perbandingan Pengaruh User Experience Pada Situs terhadap Citra Merek pada Pengguna Goal-Directed dan Pengguna Experiential (Studi Eksperimen Pada Www.Hellosoursally.Com terhadap Citra Merek Sour Sally)
  11. Perlindungan Aroma Sebagai Merek
  12. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Seni Berbentuk Dua Dimensi yang Dipergunakan Sebagai Merek (Studi Kasus Penggunaan Gambar Sketsa Ciptaan Alm. Henk Ngantung yang Dipergunakan Sebagai Merek)

 

 

Incoming search terms: