Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Laporan Keuangan: Perjanjian Konsesi Jasa pd Laporan Keuangan Perusahaan Independent

Judul Tesis : Analisa Dampak Penerapan Isak 16: Perjanjian Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia

 

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan perlakuan akuntansi pada ISAK 16 dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap penyajian informasi keuangan dan rasio-rasio keuangan dikarenakan mengubah kebijakan akuntansi IPP yang sebelumnya mengakui aset tetap pada Laporan Posisi Keuangannya serta mengakui semua penerimaan dari penjualan tenaga listrik sebagai pendapatan menjadi hanya dapat mengakui aset keuangan atau aset takberwujud atas pendapatan yang diterima dan tidak mengakui aset tetap di dalam laporan posisi keuangannya, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan yang signifikan pada kinerja Laba Rugi dari kegiatan operasi perusahaan serta penurunan pada sisi aset tidak lancar yang mengakibatkan berubahnya rasio-rasio keuangan IPP yang pada akhirnya membutuhkan analisa yang berbeda dari investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dari IPP tersebut.

Untuk itu dibutuhkan penelaahan serta kajian lebih dalam terhadap dampak dari penerapan ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa pada laporan keuangan IPP, agar dapat dipilihkan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan sesuai serta tindakantindakan antisipasi yang tepat di dalam menghadapi dampak penerapan ini.

 

B. Rumusan Permasalah

  1. Apakah PPA antara IPP dengan PLN masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16? dan model akuntansi apakah yang digunakan jika ternyata IPP diwajibkan untuk mengadopsi ISAK 16 kedalam laporan keuangannya?
  2. Bagaimanakah perbedaan pengaturan akuntansi yang diatur di dalam ISAK 16 dengan standar akuntansi yang saat ini digunakan oleh IPP di Indonesia?
  3. Permasalahan–permasalahan dan isu-isu penerapan apa sajakah yang mungkin akan dihadapi oleh IPP di dalam mengimplementasikan ISAK 16 ke dalam Laporan Keuangannya?

 

C. Tinjauan Pustaka Tesis

Dasar Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah yang Mengatur Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia

Sektor penyediaan tenaga listrik di Indonesia saat ini diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) melalui Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang telah menggantikan Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

 

Perlakuan Akuntansi Menurut ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa ISAK 16 memuat ketentuan dan panduan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta.

Yang dimaksud dengan operator untuk tujuan penelitian ini yaitu entitas IPP yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tertentu. Infrastruktur yang dimaksud ialah infrastruktur yang digunakan untuk pelayanan listrik kepada publik, seperti pembangkit tenaga listrik, transmisi/jaringan listrik, dan pasokan distribusi tenaga listrik (ISAK 16 Par. 1, 2011).

Penyajian dan Pengukuran Aset Keuangan Yang Timbul Dari Perjanjian Konsesi Perlakuan

Akuntansi atas aset keuangan mengacu pada PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

 

D. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik penelitiannya adalah penelitian studi kasus secara deskriptif analisis, dimana penelitian akan menitikberatkan pada studi literatur terhadap ISAK 16 dan Standar Akuntansi Terkait penerapan ISAK 16, buku-buku manual akuntansi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan untuk memperoleh landasan teori yang kuat sebagai dasar pembahasan penelitian ini.

Metode penelitian studi kasus sendiri sering disebut sebagai penelitian penyelidikan (exploratory research) (Collis, 2003, p. 68), yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan/ kasus dimana hanya terdapat sedikit teori ataupun referensi data yang dapat digunakan sebagai landasan atau dasar untuk melakukan penyelidikan/ analisa terhadap satu unit analisis (Perusahaan IPP di Indonesia).

 

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PPA antara IPP dengan PLN masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa dengan menggunakan model aset keuangan sesuai dengan pengaturan pada PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Oleh karena itu IPP wajib menerapkan ISAK 16 per tanggal 1 Januari 2012 kedalam laporan keuangannya secara retrospektif mulai dari periode yang dianggap paling praktis sesuai dengan peraturan transisi yang ada pada ISAK 16.

Sejak tanggal tersebut IPP tidak lagi mengakui aset infrastruktur sebagai aset tetap beserta penyusutannya sesuai pengaturan di dalam PSAK 16 (Revisi 2011): Aset Tetap, sebaliknya IPP mengakui biaya untuk membangun aset infrastruktur tersebut sebagai biaya konstruksi sesuai dengan pengaturan dalam PSAK 34 (Revisi 2010): Kontrak Konstruksi dan mengakui imbalan yang diterima dan akan diterima oleh IPP selama masa PPA melalui komponen A sebagai aset keuangan dan pendapatan konstruksi sebesar nilai wajarnya. Selanjutnya IPP mengakui pendapatan dan biaya terkait komponen B, C, D,dan E sebagai pendapatan dan beban atas jasa O&M sesuai dengan pengaturan akuntansi pada PSAK 23 (Revisi 2010): Pendapatan.

Pada setiap akhir periode pelaporan keuangan IPP tidak lagi melakukan review dan menguji atas penurunan nilai aset tetap menggunakan pengaturan akuntansi di dalam PSAK 48 (Revisi 2009): Penurunan Nilai Aset, sebaliknya IPP melakukan evaluasi atas bukti objektif adanya penurunan nilai atas aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diterima dan piutang (L&R) menggunakan pengaturan akuntansi di dalam PSAK 55 (Revisi 2011).

 

Contoh Tesis Laporan Keuangan

  1. Analisis Pengaruh Laba, Arus Kas, Size, Growth dan Leverage Terhadap Tingkat Abnormal Return Saham Syariah di Sekitar Tanggal Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan
  2. Analisis Atas Ketaatan Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia
  3. Analisa Dampak Penerapan ISAK 16 – Perjanjian Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia