Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Kualitas Hidup: Upaya Pengelolaan Hutan Lindung dlm Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Judul Tesis : Upaya Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

 

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Kabupaten Solok Selatan Saat ini berjumlah 144.281 Jiwa dengan kepadatan rata-rata 40,19 jiwa/Km. Sebagian besar merupakan etnis Minang Kabau dan 90% memeluk agama Islam. Sebagian besar penduduk Solok Selatan bergerak di bidang pertanian, mata pencaharian berikutnya adalah perdagangan dan jasa dan sebagian kecil bergerak di sektor pertambangan, buruh dan PNS.

Sebaran penduduk tidak merata, penduduk terpadat berada di Kecamatan Sungai Pagu 139,99 jiwa/km di susul oleh Kecamatan Sangir 68,81 jiwa/km dan Kecamatan Pauh Duo 68,15 jiwa/km sedangkan penduduk yang kepadatannya paling rendah di Kecamatan Sangir Batang Hari dengan kepadatan 13,87 jiwa/km. Selama 8 tahun telah terjadi kehilangan hutan di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 6,37 persen atau setara dengan 21 ribu hektar. Pada tahun 1994 luas hutan di Solok Selatan tercatat 146 ribu hektar atau sekitar 43 persen, pada tahun 2002 terjadi penurunan menjadi 125 ribu hektar atau tinggal 36 persen dari total wilayah Solok Selatan. Penurunan tutupan hutan di Kabupaten Solok Selatan ini disebabkan karena perubahan fungsi kawasan menjadi perkebunan sawit. Disamping itu Peranan dan fungsi hidroplogi DAS Batang Hari tengah mengalami kemerosotan sehubungan dengan ditetapkannya DAS Batang Hari menjadi DAS kritis di Indonesia. Hal ini disebabkan tutupan hutan yang menjadi water catchment area DAS Batang Hari terus berkurang. Tutupan hutan di Solok Selatan diperkirakan akan terus berkurang disebabkan karena di wilayah ini juga terdapat perusahaan yang memegang izin HPH. Adalah PT Andalas Merapi Timber yang telah mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan Menteri Kehutanan dengan SK No.: 177/Kpts- II/1993, tertanggal 27 Pebruari 1993, dengan total areal 122.200 hektar.

 

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan hutan adalah sebagai berikut:

  1. Pertambahan jumlah penduduk.
  2. Faktor ekonomi penduduk.
  3. Lemahnya upaya penegakan hukum.
  4. Izin yang tumpang tindih.
  5. Keterbatasan dana untuk pengelolaan lingkungan.
  6. Lemahnya suara rakyat dalam penuntutan kualitas atau jasa lingkungan.

 

C. Tinjauan Pustaka

Desentralisasi

Desentralisasi adalah istilah dengan konotasi yang luas. Setiap penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dapat tercakup dari pengertian tersebut. Konsep desentralisasi selalu berkaitan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kekuasaan yang menjadi domain Pemerintah Pusat yang diserahkan ke daerah. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi selalu dikaitkan pembentukan daerah otonom atau pemerintahan daerah dan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah sehingga pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UUD 1945 ada dua tingkatan daerah yang bersifat otonom yaitu daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom tersebut. Daerah otonom provinsi diserahi urusan-urusan pemerintahan yang berskala provinsi atau lintas daerah kabupaten/kota sedangkan daerah otonom kabupaten/kota diserahi urusan-urusan pemerintahan skala kabupaten/kota. Pemerintah Pusat tetap mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang di otonomikan tersebut namun terbatas pada yang berskala nasional atau lintas daerah provinsi dan berskala internasional atau yang bersifat lintas negara.

 

Sumber Daya Alam

Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata, sehingga ada negara kaya sumber daya alam, dan ada negara yang miskin sumber daya alam. Hal demikian menyebabkan ketergantungan antar negara yang dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks. Apabila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut dengan berbagai cara akan berusaha memenuhinya, sehingga dapat menimbulkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Oleh karena itu, kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional. Agar dapat mengatasi kerawanan dan ancaman yang mungkin timbul, maka diperlukan manajemen pengelolaan SDA yang berdasarkan asas maksimal, lestari, dan berdaya saing.

 

D. Metodelogi Penelitian Tesis

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Korong/Jorong Duren Tarung Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Adapun penelitian dilakukan pada bulan November 2012.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi dan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini akan digunakan model trianggulasi metode dalam mencapai hasil yang kompeten, metode wawancara, observasi.

 

E. Kesimpulan

  1. Model pengelolaan hutan dalam jangka menengah dan jangka panjang dilakukan dengan membuat Master Plan Pengelolaan Hutan, yang proses penyusunannya melibatkan semua unsur terkait (Pemerintah daerah, masyarakat dan perhutani). Master plan pengelolaan hutan penyusunannya didasarkan pada sistem Social Forestry, dengan harapan dapat mewujudkan: pengamanan hutan secara berkesinambungan, menjaga pelestarian hutan dan peran hutan sebagai penyeimbang lingkungan.
  2. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kerusakan hutan adalah kegiatan pembalakan hutan, merupakan kegiatan yang merusak kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Kerusakan hutan dipicu oleh tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu, meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan sawit, korupsi dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan.
  3. Terjadinya kerusakan hutan, apabila terjadi perubahan.yang menganggu fungsi hutan yang berdampak negatif, misalnya: adanya pembalakan liar (illegal logging) menyebabkan terjadinya hutan gundul, banjir, tanah lonsor, kehidupan masyarakat terganggu akibat hutan yang jadi tumpuhan hidup dan kehidupanya tidak berarti lagi serta kesulitan dalam memenuhi ekonominya.

 

Contoh Tesis Kualitas Hidup

  1. Hubungan Self Care dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus (DM) di Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) Cabang Cimahi
  2. Keterbatasan Ruang dan Dampaknya Terhadap Kualitas Hidup Perempuan di Permukiman Kumuh Padat (Case Study Kelurahan Kramat – Senen, Jakarta Pusat)
  3. Kualitas Hidup Sebagai Dasar Tata Ruang Kota Kasus Jakarta
  4. Pengaruh Program Kemitraan terhadap Tingkat Kualitas Hidup Mitra Binaan PT. Pertamina (Persero) Region I Sumatera Utara
  5. Upaya Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
  6. Hubungan Kualitas Hidup Penduduk Kota dengan Kemacetan Lalu Lintas (Studi Kasus Kota Depok)
  7. Hubungan Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Masyarakat dengan Kualitas Hidup (Studi Kasus Perumahan Kopersup di Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat)
  8. Hubungan Pembangunan Rumah Susun dengan Kualitas Hidup Penghuninya (Studi Kasus Rumah Susun di Kelurahan 23 Ilir Kola Palembang)
  9. Hubungan Perkembangan Penduduk dengan Degradasi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kualitas Air Kali Bekasi dan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Bekasi