Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Kepentingan Umum: Pengadaan Tanah utk Kepentingan Umum

Judul Tesis: Analisis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)

 

A. Latar Belakang Tesis

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA. UUPA merupakan Hukum Agraria atau tanah Nasional Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Intensitas pembangunan yang semakin meningkat dan keterbatasan persediaan tanah membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, melonjaknya harga tanah secara tidak terkendali dan kecenderungan perkembangan penggunaan tanah secara tidak teratur, terutama di daerah-daerah strategis. Melonjaknya harga tanah membuat pemerintah semakin sulit melakukan pembangunan untuk penyediaan prasarana dan kepentingan umum.

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Apa dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Gubernur Nomor 2349/1.711.52 tanggal 2 November 2011 tentang Perubahan atau revisi atas poin 5 b Surat Gubernur tanggal 1 Oktober 1997?
  2. Apa akibat hukum dengan diterbitkannya Surat Gubernur tersebut terhadap PT. CI?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah baik menurut Perpres Nomor 36 Tahun 2005 maupun Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dapat dilakukan selain memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal itu berarti adanya unsur pemaksaan kehendak untuk dilakukannya pencabutan hak atas tanah untuk tanah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Didalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dilakukan dalam arti peruntukannya yaitu untuk kepentingan bangsa dan Negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan tersebut harus memenuhi peruntukannya dan harus dirasakan manfaatnya dalam arti dapat dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsung.

Dasar Hukum Pengadaan Tanah

Pelaksanaan pengadaan tanah menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 dalam pengadaan tanah dikenal istilah pembebasan tanah, yang berarti melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang atau penguasa atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 2 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 menyatakan bahwa: “Pelepasan atau penyerahan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah”.

D. Metodelogi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam membahas masalah tersebut diatas menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Tipe penelitian yang akan digunakan berdasarkan sifatnya adalah deskriptif.

Sehubungan dengan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang akan dipergunakan adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yang digolongkan kedalam : Sumber Primer, Sumber sekunder dan tersier.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

 

E. Kesimpulan

  1. Dasar diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tata Usaha Negara (Gubernur DKI Jakarta) adalah “kekeliruan” dimasa lampau, dimana baru diketahui setelah 11 (sebelas) tahun sejak tahun 1997, sehingga SIPPT yang telah diterbitkan pada Tahun 1997 perlu direvisi.
  2. Dengan diterbitkannya Obyek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi PT. CI yaitu pelaksanaan jual beli kavling kepada pihak Konsumen tidak dapat terlaksana, dan proyek perumahan terhambat pengurusan izinnya akibat diterbitkannya penangguhan dan penundaan perizinan kepada PT. CI oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B).
  3. CI telah menerima pembayaran ganti rugi melalui Pengadilan Negeri (konsinyasi) sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Contoh Tesis Kepentingan Umum

  1. Analisis pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)