Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Kelembaagaan Keamanan: Alternatif Model Kelembagaan Keamanan di Laut

Judul Tesis : Kelembaagaan Keamanan Alternatif Model Kelembagaan Keamanan di Laut (Coast Guard) di Indonesia dengan Pendekatan Kelembagaan Bromley

 

A. Latar Belakang

Wilayah perairan Indonesia juga berfungsi sebagai life line pelayaran baik nasional maupun internasional, yang tunduk pada berbagai pengaturan internasional khususnya yang berkaitan dengan teknis pelayaran dan perlindungan lingkungan yang menjadi mandat dari International Maritime Organization (IMO), antara lain Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973 beserta Protokolnya, Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 beserta Amandemennya, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA) 1973 dan International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR Convention) 1998.

Dalam kurun waktu akhir-akhir ini, penciptaan keamanan di laut menjadi kian rumit dengan maraknya berbagai kejahatan seperti perompakan di laut (sea piracy), perompakan bersenjata (armed robbery), dan terorisme (maritime terrorism), serta kejahatan lintas negara atau transnational organised crime (TOC). Hampir seluruh kejahatan yang termasuk kategori TOC dapat dilakukan di laut atau menggunakan laut sebagai medianya seperti pencurian ikan (illegal fishing), pencurian kayu (illegal logging), peredaran obat terlarang (illicit drug trafficking) penyelundupan/perdagangan manusia (trafficking in person) dan penyelundupan senjata (arm smuggling).

 

B. Pokok Masalah

  1. Bagaimana kelembagaan penjaga keamanan di laut yang lebih tepat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dan keamanan di laut?
  2. Bagaimana sinergi kebijakan antar sektor terkait keamanan laut yang selama ini masih sektoral dalam operasionalnya sehingga dapat melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan di laut dengan efektif?

 

C. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologi kebijakan dan kebijaksanaan berasal dari satu kata yakni “bijak” yang berarti pandai menggunakan akal budi atau pandai sekali berkata-kata. Kebijakan berarti kepandaian atau kemahiran, sedangkan kebijaksanaan adalah kepandaian atau ketajaman pikiran, atau kehalusan budi (J. S. Badudu dan Sutan Muhammad Zaid, 1996).

Lembaga

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, jika berbicara tentang kelembagaan atau institusi, secara umum pandangan orang lebih diarahkan pada organisasi, wadah atau pranata. Menurut Soekanto (1993), kelembagaan mengandung makna,  yaitu lembaga sebagai institusi (institution) dan pelembagaan (instituzionalization). Lembaga adalah organ-organ yang berisikan konsep dan struktur dalam menjalankan fungsi masyarakat. Lembaga tumbuh dari kebiasaan yang menjadi adat-istiadat yang kemudian berkembang menjadi tata kelakuan dan bertambah matang apabila telah diadakan penjabaran terhadap aturan dan pembuatan tersebut maka terbentuklah sebuah struktur yakni seruan dan struktur peranan.

Konsep Keamanan Laut

Dalam rangka memelihara dan menciptakan keamanan di laut, telah diselenggarakan fungsi-fungsi penegakan hukum keamanan dan ketertiban serta keselamatan di laut yang mencakup kegiatan pelayaran, kepabeanan, keselamatan kapal, kepelabuhanan, kenavigasian, keimigrasian, kesehatan, kekarantinaan, lingkungan laut, instalasi di badan air dan bawah laut, sumber daya kelautan dan perikanan, pencarian dan penyelamatan, serta tindak pidana di laut.

 

D. Metode Penelitian

Bahwasanya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian wawancara mendalam (in-depth interview).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga bersifat deskriptif analitis.

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan representatif digunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, analisis dan kajian kepustakaan yang kita kumpulkan.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelaksanaan penegakan hukum dan keamanan di laut yang dilaksanakan dengan model koordinasi beberapa instansi yang mempunyai kewenangan tersebut seperti saat ini belum dapat menanggulangi pelanggaran, kejahatan, penyelundupan, serta pencegahannya dengan efektif, karena masing-masing instansi masih berpikir sektoral dengan melakukan kegiatan patroli pengawasan, penegakan hukum dan keamanan di laut secara sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan kelembagaan penegakan hukum dan keamanan di laut dengan melakukan peleburan kewenangan dari beberapa instansi yang mempunyai kewenangan tersebut, yang pada akhirnya mengehemat anggaran untuk melaksanakan kewenangan penegakan hukum dan keamanan di laut yang dilaksanakan oleh satu institusi lembaga. Dengan demikian, peleburan kelembagaan penegakan hukum dan keamanan di laut lebih efektif melaksanakan operasi patroli pengawasan dengan hanya melakukan fungsi koordinasi dan komando terhadap beberapa kewenangan dalam satu institusi.
  2. Kebijakan yang ada pada saat ini dalam rangka penegakan hukum dan keamanan di laut masih belum efektif dalam pelaksanaannya dengan belum dipatuhinya peraturan perundang-undangan untuk mengkoordinasikan semua kewenangan instansi terkait hal tersebut, akibat dari belum ada hukuman dan pemberian reward yang tegas dalam penindakan pelanggaran hukum dan keamanan di laut. Dengan demikian, implikasi dari meleburnya seluruh unit instansi yang melakukan operasi patroli di laut kepada wadah lembaga instansi yang baru, diperlukan sinergi kebijakan dalam hal ini dengan melakukan peleburan seluruh kewenangan penegakan dan keamanan di laut, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengamanatkannya untuk dilakukan peleburan melalui amandemen undang-undang untuk dapat mewadahi, memayungi pelaksanaan kewenangan penegakan hukum dan keamanan di laut yang baru, dan mensinergikan kewenangan administratif dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan sampai dengan peradilan melalui fungsi koordinasi dengan beberapa unit instansi sebelumnya yang tidak dilebur.

Contoh Tesis Kelembaagaan Keamanan

  1. Analisa Hukum dan Kelembagaan terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
  2. Alternatif Model Kebijakan Penataan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kajian Terhadap Jalinan Kerja dan Kemitraan Lembaga untuk Pemapanan Sistem Inovasi Nasional)
  3. Alternatif Model Kelembagaan Keamanan di Laut (Coast Guard) di Indonesia dengan Pendekatan Kelembagaan Bromley