Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Kebijakan Subsidi : Kebijakan Tata Niaga Impor Gula

Judul Tesis : Kebijakan Tata Niaga Impor Gula: Mekanisme Proteksi bagi Industri Gula Naional

 

A. Latar Belakang

Menperindag No.527/MPP/Kep/9/2004 dikeluarkan guna memperbaiki ketentuan tata niaga impor gula ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta menciptakan swasembada gula dan meningkatkan daya saing serta pendapatan petani tebu dan industri gula. Tujuan tersebut dicapai melalui seperangkat mekanisme tertentu agar pasokan dn harga gula tetap stabil di pasar. Surat keputusan in dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali revisi guna disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan.

Di bawah regim perdagangan bebas, pemerintah memang dituntut untuk dapat mengembangkan ekonomi domestik sekaligus mampu menghadapi perdagangan global. Dukungan pemerintah dalam upaya promosi dan proteksi khususnya produk-produk pertanian seperti halnya gula, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiao negoisas dalam forum perundingan di bidang pertanian dan perdagangann produk pertanian, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional dalam rangka menempatkan sektor industri dan petani gula kita agar lebih adil dalam menghadapi persaingan dan perlakuan yang cenderung tidak adil (unfair trade) dalam perdagngan internasional.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah prinsip-prinsip perdagangan untuk produk pertanian dalam kerangka Agreement on Agriculture (AOA) di WTO dan perdagangan gula di pasar internasional?
  2. Bagaimanakah kebijakan tata niaga impor gula di Indonesia?
  3. Bagaimana pengaturan kebijakan proteksi dalam tata niaga impor gula untuk melindungi industri gula nasional?

 

C. Ketentuan WTO tentang Perjanjian Bidang Pertanian dan Perdagangan Gula di Pasar Internasional

Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Perdagangan Internasional

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, fenomena pembentukan blok-blok atau kawasan perdagangan baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral merupakan salah satu cara yang efektif. Dengan demikian, kerjasama ekonomi ini diikat oleh perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat untuk mengatur hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan diantara mereka. Prinsip-prinsip hukum mengenai perdagangan internasional mengacu pada 2 (dua) prinsip kebebasan. Kedua prinsip ini merupakan hasil dari perkembangan yang telah berlangsung berabad-abad. Karena itu pula prinsip kebebasan yang telah berkembang lama ini disebut juga sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional.

 

Perjanjian Bidang Pertaian WTO dan Perdagangan Produk Pertanian di Pasar Internasional

Dalam rezim WTO, praktek-praktek perdagangan dan industri pertanian diatur melalui Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture-AOA). Pada prinsipnya tujuan disusunnya perjanjian pertanian adalah untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan mambuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar. Dengan kata lain adalah memperluas liberalisasi perdagangan di bidang pertanian serta secara bertahap mengurangi distorsi perdagangan dengan menerapkan ketentuan GATT. Menurut ketentuan GATT, Jenis proteksi yang bersifat kuantitatif tidak diperbolehkan. Proteksi harus diterpkan secara nondiskriminasi sesuai asas Most Favoured Nation Treatment.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Ditinjau dari tempt diperolehnya data penelitian, maka jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat teks.

 

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal 4 Charter of Economic Right and Duties of State, maka setiap negara berdaulat bebas untuk melakukan hubungan perdagangan (freedom of commerce) dan berkomunikasi (freedom of communication) dengan negara atau pihak manapun serta bebas menganut sistem ekonomi yang dianggap dapat mensejahterakan masyarakatnya. Globalisasi perdagangan yang mengusung ideologi liberalisme dalam perdagangan, keragaman berganti denganproses penyeragaman. Ini merupakan konsekuensi yuridis dari keanggotaan suatu negara di dalam world trade orgaization (WTO) yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan harmonisasi kebijakan perdagangan nasional, termasuk perdagangan di bidang produk pertanian.

2. Kebijakan tata niaga impor gula yang dituangkan dalam SK Menperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 pada dasarnya merupakan keputusan politik dan ekonomi kolektif sebagai bentuk mekanisme proteksi untuk melindungi industri gula nasional yang saat ini belum mampu bersaing dengan dula impor. Hal ini dilakukan dengan menentukan batasan-batasan dalam importasi gula dan didukung oleh tarif bea masuk. Sebagai suatu ketentuan yang sifatnya teknis, maka diperlukan revisi untuk disesuaikan dengan keadaan pasar. Kinerja tata niaga impor gula dalam jangka pendek memang dapat memberikan perlindungan di tingkat harga dan stabilitas pasar, tetapi secara keseluruhan belum menyentuh ke akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu inefisiensi di industri gula.

3. Dalam SK Menteri Menperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tetang Tatata niaga impor gula terdapat beberapa mekanisme proteksi yang ditujukan bagi industri gula, yaitu proteksi tarif (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 600/PMK.010/2004) dan non tarif berupa : kuota penentuan kuota, penetapan dan penunjukan importir, penentuan waktu impor, persyaratan mengenai mutu gula, dan penetapan harga dasar gula di tingkat petani sebagai salah satu persyaratan impor. sejauh ini tingkat proteksi yang ada, dapat memberikan stimulus dan insenstif bagi petani dan industri gula untuk menngkatkan produksi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, program revitalisasi industri gula memerlukan kejelasan arah kebijakan dari pemerintah di biidang pergulaan nasional nantinya dapat merespon dengan baik setiap perkembangan global dan bersifat komprehensif, integratif dan imperatif.