Tesis Kebijakan Subsidi : Implementasi Kebijakan Subsidi Besar

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Subsidi Besar

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia semejak tahun 1997, yang kemudian berimplikasi pada krisis politik, membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang msih mampu memiliki pertumbuhan positif dalam tahun 1998 yakni sebesar 0,26%. Meskipun pertumbuhan ini relatif kecil, namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan sektor non pertanian yang tumbuh negatif sebesar -13,6% (Solahuddin, Oktober 1998).

Sektor pertanian diharapkan menjadi tumpuan bagi pencerahan kembali perekonomian nasional. Sektor pertanian terbukti menjadi penyelamat bagi pulihnya perekonomian negara Thailand sebagai negara pertama di antara negara Asia yang cepat keluar dari krisis karena kembali kepada basis pertanian dan memang sejak awal tidak pernah meninggalkan pertanian (Damanhuri, 1999:234-235). Namun tidak demikian dengan negara Indonesia yang bergerak lamban, bahkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang tidak menggembirakan pada tahun berikutnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I tahun 1999 pertumbuhan menjadi 5,24%, tetapi sangat disayangkan pada triwulan I tahun 2000 pertumbuhan mencapai angka negatif sebesar -8,49% (Arifin, 2000).

B. Rumusan  Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan subsidi beras jika dilihat dari content of policy dan context of policy nya?

2. Bagaimana kaitan antara content of polisy dan context of police dari kebijakan subsidi beras?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan

Definisi dari laswell dan Kaplan, “projected program of goals, values and practies” (Thoha, 1990:58) memperlihatkan wujud dari kebijakan berupa suatu program yang dibuat untuk tujuan, nilai-nilaidan praktek-praktek/tindakan yang terarah. Selanjutnya Anderson menganggap kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan atau pejabat pemerintah (Islamy, 1998: 18). Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan  bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan/praktek-praktek/kegiatan-kegiatan pemerintah yang terarah yang dialokasikan kepada seluruh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan publik.

 

Model Pendekatan Society-Centered Explanation of Policy Choice

Pendekatan ini lebbih memberikan peranan yang menonjolkan dari kelas-kelas sosial dan kelompok-kelompok kepentingan dalam pembentukan kebijakan. Smenetara peranan negara dan elit kebjakan kurang penting.

 

State-Centered Models of Policy Choice

Model state-centered menganalisis pembuatan keputusan pada organisasi dalam konteks negara. Model rational actor, model burcaucratic politic, dan state interest, memberikan kedudukan yang lebih penting dari elit kebijakan dalam pembuatan kebijakan dan inisiatif perubahan kebijakan.

 

D. Metodelogi Penelitian

Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis/tipe penelitian deskriptif.

Berlandaskan pada sifat dari penelitian deskriptif, maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara, dokumen resmi, data statistik dan sebagainya sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

 

E. Kesimpulan

1. Persoalan beras di Indonesia menimbulkan maslah konflik kepentingan yang tidak berkesudahan karena bersifat dilematis.

2. Suatu kebijakan/program pada dirinya mengandung kerawanan, rawan penyelewengan, rawan penyimpangan, rawan kegagalan atau tidak mencapai tujuan kebijakan/program yang dirumuskan, pada saat diimplementasikan.

3. Dengan program OPK/Raskin menjadikan Bulog semakin memegang peranan kuat dan penting. Sebagai lembaga pangan yang menerima amanat untuk menjaga ketahanan pangan bagi seluruh penduduk terutama keluarga miskin di seluruh Indonesia, Bulog mulai mengembangkan citranya sebagai lembaga pangan yang perlu diakui eksistensinya. Melalui program OPK/Raskin ini, Bulog ingin menegaskan bahwa beras sebagai barang publik memerlukan intervensi emerintah, beras tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

 

Contoh Tesis Kebijakan Subsidi

1. Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Subsidi Public Service Obligation pada Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi Jabotabek

2. Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign Direct Invesment yang Berbentuk Subsidiary Company (PT PMA) di Indonesia Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance

3.  Analisis Dampak Kebijakan Penurunan Subsidi BBM Tahun 2000 Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Indonesia dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi

4. Implementasi Kebijakan Subsidi Beras

5. Kemitraan Sektor Swasta dengan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dilihat Dari Aspek Pembiayaan dan Kebijakan Subsidi Silang (Studi Kasus di RSUD  X)

 

Incoming search terms: