Tesis Kebijakan Pertanian : Analisis Implementasi Kebijakan ttg Keterbukaan Informasi Publik

Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus pada Kementerian Pertanian

 

A. Latar Belakang

Sejak reformasi satu dasawarsa lalu seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah terjadi kesenjangan informasi di masyarakat terkait dengan berbagai informasi, keputusan, kebijakan, dan hasil yang telah dicapai pemerintah. Dalam kurun waktu tersebut telah terjadi misinformasi dan miskomunikasi sehingga banyak program pemerintah yang tidak dipahami dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat terhambatnya arus informasi dan lemahnya infrastruktur komunikasi yang ada.

Kemudahan akses terhadap informasi yang diinginkan oleh setiap orang, khususnya yang berkaitan dengan ranah publik menjadi begitu penting karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, salah satunya yaitu dengan adanya kemudahan akses dan keterbukaan terhadap informasi publik memungkinkan terjadinya perubahan pelayanan publik menuju terciptanya good governance. Pandangan ini bertolak dari usulan International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan the United Nations yang mempromosikan good governance sebagaimana diungkapkan oleh Leftwich, 1994 dan Peters 1998a dalam Jon Piere dan Guy Peters (2000:50).

 

B. Permasalahan

  1. Bagaimana kesesuaian kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian?
  2. Apa yang menyebabkan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sulit dilaksanakan?

 

C. Tinjauan Literatur

Keterbukaan Informasi Publik

Pada era reformasi terjadi perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintah Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non- Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan sistem hukum di Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Good Governance

Era keterbukaan informasi saat ini, menuntut pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di setiap sektor kehidupan. Di Indonesia, langkah awal yang telah mengeluarkan peraturan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kebijakan Publik

Campur tangan negara adalah hal yang mutlak harus dihindari, demikian kurang lebih yang dikatakan Adam Smith 232 tahun lalu. Dalam lima edisi bukunya yang diterbitkan antara 1776-1789, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations, Smith mengatakan bahwa kehidupan bernegara (kehidupan masyarakat sebagai entitas yang memiliki kesamaan identitas) akan berjalan lebih baik jika negara (melalui institusi pemerintah) melepaskan semaksimal mungkin campur tangannya terhadap kehidupan ekonomi-sosial warga negara.

 

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivis (kualitatif). Tehnik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Merujuk pada pada Patton, terdapat tiga tehnik untuk mengumpulkan data dalam pendekatan kualitatif.

Penulis dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kementerian Pertanian dengan alasan karena mempertimbangkan Kementerian Pertanian sangat urgent untuk melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, karena informasi mengenai pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, terutama karena rakyat Indonesia sebagian besar masih kesulitan untuk mendapatkan konsumsi pangan yang layak.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data dari informan.

 

E. Kesimpulan

  1. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik belum sesuai dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, hal ini dapat terlihat pada level operasional dalam tahap penyusunan kebijakan yang digagas oleh Daniel W. Bromley.
  2. Implementasi kebijakan sulit untuk dilaksanakan disebabkan oleh faktor komunikasi yang kurang efektif, disposisi, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan struktur birokrasi yang tidak sesuai.

 

Contoh Tesis Kebijakan Pertanian

  1. Agropolitan Sebagai Alternatif Sarana Pembangunan Pertanian (Studi Kasus Kebijakan Perencanaan Kabupaten Kulon Progo)
  2. Analisis Implementasi Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus pada Kementerian Pertanian
  3. Kebijakan Indonesia pada Perundingan Lanjutan WTO Bidang Pertanian
  4. Kebijakan Kabupaten Bogor dalam Pembangunan Pertanian