Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Kebijakan Perdagangan : Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota Asean

Judul Skripsi : Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota Asean tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (TOCs)

 

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global yang berimplikasi pada sektor tenaga kerja menjadi salah satu pemicu lahirnya TOCs seperti yang terjadi wilayah Balkan Barat. Sedikitnya jumlah lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja, lemahnya penegakan hukum termasuk perlindungan terhadap saksi dan korban, serta rendahnya tingkat apresiasi terhadap hasil olah intelektual memicu pergerakan TOCs di Slovenia, Republik Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, serta Serbia (Dobovsek, 2006). Dalam makalahnya yang dipaparkan di First Annual Conference om Human Security, Terrorism and Organized Crime yang diselenggarakan oleh HUMSEC tahun 2006 lalu, Bojan Dobovsek menjelaskan bahwa dari penelitian internasional, Kroasia memiliki resiko tinggi terhadap bahaya TOCs. Bentuk-bentuk TOCs yang banyak ditemukan di Kroasia adalah migrasi ilegal, perdagangan narkotika, penyelundupan dan perdagangan senjata ilegal, pemalsuan serta pencucian uang. Pada kasus migrasi ilegal, posisi Kroasia adalah negara transit sekaligus negara tujuan para migran dari Bosnia dan Herzegovina, Romania, Ukraina, Moldova, Serbia dan Montenegro.

Di Amerika Serikat, TOCs juga mengancam keamanan tatanan politik nasional dan internasional serta memiliki beberapa dimensi (W.Lee III, 1999). Pertama, perubahan sistem ekonomi global termasuk disintegrasi blok barat dan blok timur, kemajuan teknologi, dan berkurangnya kontrol pemerintah dalam sektor ekonomi, secara signifikan memberikan pengaruh pada perubahan bentuk dan operasi TOCs. Dimensi kedua masih berkaitan dengan sektor ekonomi, kelompok kri minal yang berperan dalam TOCs mampu mengakumulasikan kekuasaan dan kemakmuran dalam rangka menjalankan aktivitasnya dan menyentuh sektor kepemerintahan. Sebagai contoh, aktivitas TOCs di Kolombia dan Meksiko sudah menyentuh tataran politik pemerintah serta menginvasi sektor ekonomi dan bisnis legal. TOCs mampu memecah-belah sistem politik yang dapat mengakibatkan negara semakin rentan akan berbagai ancaman TOCs. Selain perdagangan narkotika, penyelundupan senjata, dan mafia, pasca Tragedi 11 September 2001 Amerika Serikat juga mendapat ancaman TOCs bentuk baru yaitu terorisme (F.Treverton, 1999).

 

B. Pertanyaan Penelitian

  1. Bagaimanakah kebijakan kriminal negara-negara anggota ASEAN tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs?

 

C. Telaah Pustaka

Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kebijakan publik yang baik pemerintah maupun masyarakat berperan aktif baik dalam formulasi dan implementasi kebijakan (Buchholz, Rosenthal, 2004). Definisi kebijakan sendiri ada berbagai macam. Salah satunya adalah dari Thomas Dye (Hawlett, Ramesh, Perl, 2009). Menurut Dye, kebijakan adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (Hawlett, Ramesh, Perl, 2009). Meskipun definisi dari Dye belum merepresentasikan kebijakan publik secara komprehensif, Dye merumuskannya dengan bersandar kepada fakta. Pertama, sebagaimana yang dipaparkan oleh Howlett dan rekan-rekannya, Dye secara jelas menekankan bahwa agen perumus kebijakan adalah pemerintah. Bagi Dye, kebijakan adalah alat ukur tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan pemerintah. Kedua, dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa Dye menggarisbawahi pilihan pemerintah untuk melakukan maupun tidak melakukan sebagai dasar dari kebijakan.

Kebijakan Kriminal tentang TOCs di Berbagai Negara

Terhitung sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, isu dan permasalahan TOCs sudah menjadi perhatian dunia dan menghasilkan beberapa kebijakan bertaraf internasional maupun regional. Saat ini, berbagai kerjasama regional seperti yang terjadi di negara-negara Afrika Selatan, negara-negara di kawasan Laut Balkan, serta Asia Tenggara sudah terlaksana dalam rangka memerangi segala bentuk TOCs. Hal ini tentunya tak mungkin terjadi jika TOCs tetap menjadi masalah lokal dimana masing-masing negara sibuk dengan kebijakan nasional tanpa adanya kerjasama internasional. Meskipun demikian, kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam menghadapi TOCs sesungguhnya tergantung oleh situasi di sektor keamanan dalam negeri dan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka sehingga tak ada negara lain yang bisa memengaruhi kebijakannya. Kebijakan dan penegakan hukum nasional berhubungan dengan kemampuan intelejen masing-masing negara dalam mengumpulkan informasi terkait dan juga keseluruhan pemerintah suatu negara yang bertindak sebagai pembuat kebijakan.

Konvensi Palermo dan Transnational Organized Crimes (TOCs)

Menyikapi semakin berkembangnya TOCs, negara-negara yang bernaung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersepakat untuk memformulasikan sebuah konvensi internasional yang dapat dijadikan pedoman kebijakan kriminal terkait TOCs. Pada tahun 2000 lah, United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNCTOC) atau Konvensi Palermo lahir di Palermo, Itali.

Perdagangan Narkoba

Mengacu pada United Nations Convention Against Illicit Traffic on Drugs and Psychotropic Substances, yang dimaksud dengan perdagangan narkoba dalam penelitian ini adalah memproduksi, meracik, mengekstraksi, mempersiapkan, menawarkan, menjual, mengantarkan, mendistribusikan, menyediakan transportasi untuk impor dan ekspor narkotika atau psikotropika serta bertentangan dengan Konvensi PBB tahun 1961 beserta amandemennya tahun 1971.

 

D. Metode Penelitian

Fakta yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah kebijakan kriminal tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk TOCs di masing-masing negara anggota ASEAN.

Dalam penelitian kualitatif dikenal adanya beberapa teknik pengumpulan atau penelusuran data, salah satunya adalah teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini. Pada dasarnya, terdapat empat jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan triangulasi metode (Noaks & Wincup, 2004).

Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober hingga minggu ketiga di bulan Desember 2011.

 

E. Kesimpulan

Kebijakan regional ASEAN berupa pembentuk badan khusus seperti SOMTC, AMMTC yang membicarakan kejahatan transnasional juga ASEANAPOL yang merupakan forum kepolisian antar negara anggota ASEAN. Baik badan maupun forum tersebut memiliki rekomendasi mengenai pencegahan dan penindakan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba bagi negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi, masing-masing negara memiliki kebijakannya sendiri dalam mengani perdagangan manusia dan perdagangan anrkoba berdasarkan pertimbangan ekonomi dan dipengaruhi oleh tingkat demokrasi dan perkembangan TOCs juga tentunya. Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Kamboja memilih untuk meratifikasi Konvensi Palermo sebagai instrumen internasional dalam menanganani TOCs sementara Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam belum meratifikasinya. Selain itu, tak semua negara anggota ASEAN pula memiliki UU yang khusus mengatur tentang perdagangan manusia. Beberapa di antaranya seperti Malaysia masih menindak perdagangan manusia dengan menggunakan UU Imigrasinya. Namun demikian, untuk mengatasi perdagangan narkoba, pada umumnya negara-negara anggota ASEAN sudah memiliki undangundangnya.

Formulasi dan implementasi kebijakan di setiap negara memiliki keserupaan yaitu menekankan pada unsur kerjasama atau kooperasi dan koordinasi. Hal ini khususnya terlihat pada pencegahan dan penanganan narkoba yang di masingmasing negara memiliki badan atau agen yang berperan sebagai focal point dan koordinator. Kebijakan kriminal dirumuskan dengan pertimbangan berbagai aspek. Selain itu, hal yang tak kalah pengting adalah kepentingan negara dan pemerintahnya sendiri. adanya vested interest di masing-masing negara menimbulkan adanya hambatan dalam membangun kerjasama bilateral maupun multilateral untuk menanganani perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Selain dikarenakan oleh perbedaan kepentingan ini, pertimbangan kedaultana, konflik antar negara dan perbedaan legislasi nasional juga menjadi pengahalan terbentuknya kerjasama bilateral ataupun multilateral. Oleh karena itulah, koordinasi dan kerjasama di tingkat bilateral dan multilateral dalam menangani perdagangan manusia dan perdagangan narkoba masih belum sempurna.

 

Contoh Tesis Kebijakan Perdagangan

  1. Kebijakan Ekonomi Gula Indonesia, Kaitannya dengan Perdagangan Gula Dunia (Suatu Analisis Simulasi)
  2. Kebijakan Kriminal tentang Pprdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (Tocs) di Negara-Negara Anggota ASEAN
  3. Kebijakan Mobil Nasional (MOBNAS) dan Implikasinya dalam Kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
  4. Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa dalam Liberalisasi Perdagangan Dunia
  5. Konfigurasi Power dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (Kasus Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi 1997-1998)
  6. Pengaruh Kebijakan Perdagangan dalam Ekspor CPO Indonesia 1972-1995