Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Kebijakan Parkir : Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang

Judul Tesis :  Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2012

 

A. Latar Belakang

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan yang kemudian diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yang sedang menjabat pada masa itu, Mardiyanto. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Setu. Pemekaran ini dilakukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan Kabupaten Tangerang melalui daerah otonom baru yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tangerang.

Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom, maka Kota Tangerang selatan berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai upaya tersebut, Kota Tangerang Selatan memerlukan dukungan pendanaan. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberikan keleluasaan untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya melalui pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan dana.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012?
  2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012?

 

C. Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Leslie A.Pal mengemukakan bahwa kebijakan diartikan “as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems” (Widodo 2007, p. 12). Sedangkan Edward III dan Sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “what govenrment say and do, or not to do. It is goals or purpose of government programs” kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. (Widodo 2007, p. 12)

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuam yang diinginkan (Winarno 2007, p.143). Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Widodo 2007, p.88). Menurut water William dan Jones sebagaimana dikutip oleh Nawawi, masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu (Nawawi 2009, p.132)

Pajak Daerah

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk memungut pajak-pajak tertentu untuk mendapatkan dana dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pajak-pajak yang menjadi hak pemerintah daerah tersebut merupakan pajak-pajak yang data dan informasinya mudah diperoleh, sukar untuk dipindahkan ke daerah lain dan tidak ada masalah perbatasan. Untuk dikategorikan sebagai pajak daerah maka pajak tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat, sederhana, tidak terlalu banyak jenisnya, lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat, perkembangannya harus sejalan dengan kemakmuran di daerah bersangkutan, biaya administrasinya rendah, beban pajak relatih seimbang dan dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional (Samudera 1995, p. 51).

Pajak Parkir

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor membutuhkan tempat untuk menitipkan kendaraannya untuk diparkirkan tempat yang digunakan untuk sarana perparkiran tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Penyelenggaraan tempat parkir tersebut dikenakan pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah dikenakan saat penyelenggaraan tempat parkir disediakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak parkir dikenakan saat penyelenggraan tempat parkir disediakan oleh pihak swasta.

 

D. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode di dalam penelitian merupakan suatu hak yang mutlak, karena didalamnya terdapat teknik penelitian pengumpulan data yang menjadi indikator berhasil tidaknya penelitian.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif (descriptive research).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

 

E. Kesimpulan

1. Hasil implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi lapangan yaitu proses perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, dan proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam implementasi kebijakan parkir adalah:

  1. Pelayanan perizinan yang tidak satu atap, sehingga membutuhkan proses yang cukup lama. Lebih lanjut, hal tersebut dapat mengurangi potensi pendapatan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan.
  2. Berhadapan dengan Organisasi Masyarakat / Premanisme.
  3. Masih Kurangnya Pegawai Negeri Sipil, menyebabkan kinerja aparat pemerintah daerah kurang maksimal karena harus diberi motivasi.
  4. Masih Kurangnya Pemahaman Tentang Peraturan Daerah Terkait.

 

Contoh Tesis Kebijakan Parkir

  1. Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2012