Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Kebijakan Ekspor: Analisis Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah dan Kinerja Ekspor

Judul Tesis : Analisis Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah dan Kinerja Ekspor

 

A. Latar Belakang

Kinerja ekspor merupakan fungsi dari faktor-faktor eksternal perusahaan dan faktor-faktor internal perusahaan. Faktor eksternal merupakan situasi dan kondisi di pasar global dan faktor internal berupa upaya perusahan menangani biisnis internsionalnya. Kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan langsung kepada perusahaan seperti subsidi ekspor tercakup dalam faktor eksternal, tetapi peran tersebut semakin menurun sejalan dengan komitmen Indonesia dalam WTO, APEC dan AFTA. Namun kebijakan pemerintah yang mendukung secara tidak langsung seperti menyediakan infrastruktur ekspor justru semakin penting. Faktor internal perusahaan yang mempengaruhi kinerja ekspor.

Pengukuran kebijakan pemerintah dengan responden perusahaan di Indonesia membawa implikasi yang fundamental terhadap penelitian. Perbedaan geografis lokasi penelitian yang umumnya dilakukan di negara seperti AS dan Eropa dapat memberikan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia. Budaya suatu bangsa merupakan cermian kebijakan pemerintah yang memberi warna perilaku perusahaan, perannya dan respon dunia usaha terhadap sunsansi yang ditanyakan di dalam kuesioner penelitian. Dimensi budaya dalam aspek non-fisik adalah nilai-nilai, persepsi, sikap, perilaku, mentalitas (Djojonegoro, 197). Karena penelitian ini mengukur  perpesi maka dimensi budaya akan lekat dengan persepsi respoden. Nilai-nilai bangsa barat seperti kapitalis, individualis, mengejar peluang, senang tantangan, rasional, agresif, namun masih pada tahap transformasi dan proses adaptasi. Nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, paguyuban, nrimo, sepi ing pamrih rame ing gawe, alonalon waton kelakon, dan sejenisnya yang secara nilai-nilai pemikiran barat kurang rasional, mungkin mewarnai kebijakan pemerintah maupun sikap para pelaku ekonomi (Suseno, Mulyadi, Soetjipto, 1997). Dalam penelitian ini nilai-nilai Indonesia tersebut tidak tercakup didalam model namun disadari menjadi kondisi yang sedikit banyak memberi warna pada perilaku responden.

 

B. Identifikasi Masalah

  • Apakah kebijakan pemerintah secara signifikan mempengaruhi perilaku perusahaan eksportie dalam memanfaatkan peluang ekspor ada era liberalisasi perdagangan seperti sekarang ini?
  • Sampai sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut terhadap perilaku perusahaan?
  • Apa saja perilaku perusahaan yang mempengaruhi kinerja ekspor?

 

C. Kerangka Teori

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan utama dan anggaran, akan mempengaruhi iklim kegiata ekonomi yang terdiri dari kegiatan investasi, produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Kegiatan investasi, produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Kegiatan investasi dilakukan di dalam negeri untuk meningkatkn kapasitas produksi, baik dari investasi domestik maupun asing.

Strategi Perusahaan sebagai Tanggapan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Pemerintah

Keterkaitan antara kebijakan utama pemerintah, dengan tanggapan dunia usaha di tingkat perusahaan yang meliputi stategi pengembangan untuk melakukan ekspor. Hal ini terjadi akibat iklim atau suasana usaha yang tercipta dari diberlakukannya kebjakan utama pemerintah dan kebijakan pendukung tersebut. Interaksi antara pemerintah dan swasta dalam suatu proses perumusan kebijakan nasional secara lebih detail djelaskan skemanya oleh Day et al (1997:78, 86).

Kebijakan Pemerintah dan Sikap Penghambat Ekspor

Anggapan rumitnya kegiatan ekspor tidak sepenuhnya keliru, karena prosedur ekspor dahulu diasanya penuh dengan birokrasi yang berliku, banyak instansi pemerintah yang tekait dan memerlukan waktu yang panjang untuk mengurus segala sesuatunya. Namun, sejak jaman deregulasi dan liberalisasi perdagangan menyongsong agenda WTO dan AFTA 2002 prosedur ekspor sudah banyak disederhanakan diganti dengan proses elektronik dan dilayani dalam satu atap. Prosedur ekspor telah dibuat singkat dan standard sesuai dengan kesepakatan forum multilateral, regional maupun bilateral dan sudah diterapkan oleh negera anggotanya masing-masing. Bahkan tersedia jasa ekspedisi yang siap melaksanakan pengiriman barang ekspor.

 

D. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan jawaban kuesioner yang dikirimkan kepada responden untuk mengukur persepsi dan data nyata mereka sebagai perusahaan eksportir terhadap materi yang ditanyakan.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data premier dan sekunder.

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu di propinsi DKI Jakarta, propinsi Jawa Barat (Bogor, Tangerang, Bekasi, Sukabum, Cirebon, dan Bandung), propinsi Jawa Tengah (Semarang, Sukoharjo dan Solo), Propinsi Jawa Timur (Surbaya dan Sidoarjo) dan propinsi Kalimantan Timur (Bontang).

Populasi enelitian ini adalah industri manufaktur yag melakukan ekspor.

 

E. Kesimpulan

Pengukuran hubungan antara kebijakan pemerintah dengan perilaku perusahaan memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah kurang kuat pengaruhnya terhadap perilaku perusahaan eksportir, karena hanya satu variabel (perencanaan ekspor) dari empat variabel penelitian yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kesimpulan ini berlaku untuk model kelompok eksportir umum, sebagai hasil temuan pokok dari penelitian ini. sedangkan untuk model kelompok eksportir tekstil sebagai temuan tambahan dar penelitian ini kebijakan pemerintah mempengaruhi tiga variabel (kewirausahaan, perencanaan ekspor dan orientasi global) dari empat varibel penelitian. Sedangkan kebijakan pemerintah tidak mempengaruhi variabel perilaku penghambat ekspor.

 

Contoh Tesis Kebijakan Ekspor

  1. Analisis Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah, Perilaku Perusahaan dan Kinerja Ekspor
  2. Analisis Kebijakan Pajak Ekspor Minyak Sawit Kasar (CPO) terhadap Harga Minyak Goreng Domestik
  3. Analisis Kebijakan Penetapan Kota Sabang Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Terhadap Perkembangan Investasi, Impor dan Ekspor di Sabang
  4. Analisis Kebijakan Peningkatan Ekspor Melalui Perubahan Sistem Pengelolaan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (Studi Kasus Pada Kanwil Depperindag Propinsi Dki Jakarta)
  5. Antisipasi Kebijakan Transformasi Organisasi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ekspor Indonesia
  6. Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Ekspor Kepada Perusahaan Eksportir Tertentu (P.E.T) Dalam Rangka Meningkatkan Ekspor Komoditi Non-Migas
  7. Kebijakan Perdagangan Uni Eropa Terhadap Indonesia Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Ke Ue