Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yg Mengandung Bahan Kimia

Judul Tesis : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

 

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga resmi yang mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Pengawasan dan antisipasi terhadap persoalan ini memang seharusnya dilakukan mengingat masyarakat yang awam terhadap seluk beluk dunia obatobatan khususnya obat tradisional. Selain itu obat tradisional yang mereka konsumsi terkadang justru menimbulkan dampak yang membahayakan dan merugikan kesehatan. Oleh karena itu, persoalan ini harus mendapat perhatian seruis dari pemerintah jika masalah ini dibiarkan maka akan timbul dampak yang semakin kompleks.

Pelanggaran yang terjadi memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada awalnya biasanya didahului dengan pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui dilakukannya tindak pidana tersebut, kemudian dilakulan penyelidikan dan penyidikan. Untuk tahap ini menjadi kewenangan Polri, namun dalam menghadapi kasus-kasus tertentu seperti kasus peredaran obat tradisional yang mengndung bahan kimia obat yang termasuk dalam bidang kesehatan, maka pada tahap penyidikannya dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BPOM juga dilaporkan ke penyidik Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang ?
  2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang dan bagaimana solusinya?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah ”perbuatan pidana” menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983:25).

Pengertian Obat Tradisional

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ramuan atau bahan yang digunakan dapat berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan ataupun eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya. Bahan hewani untuk obat tradisional dapat merupakan hewan utuk, bagian hewan ataupun zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan. Sedangkan bahan mineral umumnya merupakan bahan mineral yang belum diolah atau hanya diolah dengan cara sederhana. Obat tradisional meliputi simplisia (bahan-bahan obat tradisional yang telah dikeringkan), jamu gendong, jamu berbungkus dan obat kelompok fitoterapi (H.Azwar Agoes dan T.Jacob, 1992: 2).

 

Tinjauan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM merupakan Lembaga Negara Non Departemen dimana dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal I Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Salah satu misi dari BPOM yaitu melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk terapetik, obat tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

Lokasi Penelitian yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, perautan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain.

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.
    1. Tersangka MM telah melakukan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Tindak pidana tersebut telah melanggar pasal-pasal antara lain pasal 82 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2); pasal 82 ayat (1) huruf d jo pasal 63 ayat (1); pasal 81 ayat (2) huruf c jo pasal 41 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; subsidier pasal 75 huruf b jo pasal 9 ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
    2. Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh PPNS BBPOM di Semarang.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tantang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
  • Laporan Kejadian
  1. Hambatan-Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh PPNS BBPOM di Semarang
    1. Hambatan Internal
  • Terbatasnya Anggaran dana
  • Jumlah PPNS BBPOM di Semarang yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja
    1. Hambatan Eksternal
      • Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah
      • Aparat Instansi lain yang kurang kooperatif

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan