Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Pelaksanaan Mediasi dlm Penyelesaian PHK di Dinas Tenaga Kerja

Judul Tesis : Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta

 

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian PHK di luar pengadilan diawali dengan penyelesaian para pihak, yaitu penyelesain secara bipartit antara para pihak di tingkat perusahan. Jika cara ini tidak membuahkan hasil maka salah satu pihak atau kedua belah pihak bisa meminta bantuan jasa konsiliator. Dalam hal ini apabila para pihak tidak memilih konsiliator selama tujuh hari kerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten atau Kota, maka perselisihan mereka dapat ditangani oleh mediator dalam proses mediasi. Selanjutnya apabila di tingkat mediasi juga tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak yang berpekara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat. (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 2007: 2).

Keuntungan penyelesaian secara mediasi adalah dapat membantu proses negoisasi bila para pihak mencapai kebuntuan, biaya murah, mengurangi rasa permusuhan dan bersifat pribadi. Penyelesaian perselisihan dengan mediasi merupakan bentuk intervensi yang lebih kuat, yaitu mediator diperbolehkan menawarkan usulan penyelesaian kepada pihak-pihak yang berselisih. Kelemahan masalah mediasi seringkali terjadi praktek penundaan karena sering terjadi ketidakhadiran para pihak yang berselisih baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja atau buruh, dan kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian.

 

B. Tujuan

  1. Mengetahui mekanisme mediasi dalam menyelesaikan masalah PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
  2. Mengetahui subtansi dari perjanjian bersama di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yang tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
  3. Mengetahui pelaksanaan Perjanjian Bersama di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yang tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

 

C. Landasan Teori

Tinjauan tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (22) yang dimaksud Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Tinjauan tentang Mediasi Hubungan Industrial

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator netral.

Tinjauan tentang Meditor Hubungan Industrial

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Orang yang melakukan mediasi disebut mediator. Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh mentri, untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

 

D. Metode Penelitian Tesis 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta khususnya di bagian Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan Studi kepustakaan.

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

  1. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa mekanisme mediasi dalam penyelesaian PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta adalah sebagai berikut: Pencatatan Perselisihan PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Penawaran Penyelesaian Perselisihan PHK Oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Penelitian Berkas Perselisihan oleh mediator.

  1. Bahwa substansi dari Perjanjian Bersama dapat diketahui secara garis besar memuat:
  2. Hari dan tanggal pembuatan Perjanjian Bersama.
  3. Nama lengkap dan tempat tinggal pengusaha dan pekerja
  4. Tempat di mana para pihak melaksanakan Perjajian Bersama

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan
  2. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta
  3. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta
  4. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang
  5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land Management And Policy Development