Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Koordinasi Antara Penyidik Polri & Penuntut Umum pd Tahap Pra Penuntutan

Judul Tesis : Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Poltabes Surakarta)

 

A. Latar Belakang

Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewewang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional (M. Yahya Harahap, 2004 : 47). KUHP meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain sampai pada taraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai ke pelaksanaan putusan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian integrated criminal justice system. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara kepolisian dan kejaksaan seperti diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP.

Ketentuan yang digariskan pada pasal yang dimaksud ditegaskan bahwa penjernihan pembagian fungsi dan wewenang ini membawa suasana yang cerah dalam kehidupan penegakan hukum khususnya dalam taraf penyidikan. Bukankah sebagai akibat campur aduknya tugas penyidikan dalam beberapa tangan banyak membawa tragedi pengalaman dan ketidakpastian hukum.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan ?
  2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan ?

 

C. Landasan Teori

Pengertian dan fungsi jaksa

Keberadaan Kejaksaan RI tidak diatur secara tegas (ekspilisit) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi ”segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Demikian juga, dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa ”badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa ”semua lembaga negara yang masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Penyelidikan

Siapa berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum

Sejak disampaikannya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik pada penuntut umum terjalinlah pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara. Hubungan kerjasama yang positif yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masingmasing dalam rangka penanganan perkara pada tingkat penyidikan diarahkan kepada usaha mempersiapkan pelaksanaan tugas penuntutan (Harun M. Husein, 1991 : 203). Dalam konsultasi antara penyidik dan penuntut umum tersebut, penuntut umum memberikan petunjuk dan saran-saran guna keberhasilan pelaksanaan tugas penyidikan yang kelak hasilnya menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melaksanakan tugas penuntutan.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Surakarta dan Poltabes Surakarta.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan cara wawancara secara berfokus dan studi kepustakaan baik dari buku-buku, data arsip, dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan.

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan model analisa interaktif.

 

E. Kesimpulan Tesis

  1. Bahwa pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri di Poltabes Surakarta dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta pada tahap pra penuntutan meletakkan dasar-dasar yang mewajibkan adanya mekanisme yang koordinatif yang saling mengawasi mengacu pada yang diatur dalam KUHAP, yaitu :
    1. Dimulai sejak adanya penyidikan sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu penyerahan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) oleh penyidik yang merupakan titik awal keterlibatan penuntut umum dalam hal ini kejaksaan terhadap pelaksanaan perkara pidana yang ditangani penyidik. Kepala Kejaksaan menunjuk Jaksa P-16 untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
    2. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a dan 110 ayat (1) KUHAP dilakukan penyerahan berkas perkara tahap pertama. Kemudian Jaksa P-16 melakukan penelitian menentukan berkas lengkap atau belum. Bila sudah lengkap diterbitkan P-21 namun bila belum lengkap diterbitkan P-18 dan P- 19 (petunjuk) yang kemudian penyidik diberi waktu 14 (empat belas) hari melakukan penyidikan tambahan. Tindakan tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum sering terjadi.
  2. Bahwa dalam menjalin pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan terdapat adanya hambatanhambatan. Hambatan ini menyangkut pelaksanaan koordinasi tersebut, antara lain :
    1. Dari sistem hukumnya (KUHAP), antara lain :
  • Tidak ditentukan berapa kali penyerahan/penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Maka berkas perkara bisa berlarut-larut seiring bolak-baliknya antara penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya.
  • Tidak adanya sanksi terhadap Pasal 110 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka kadang-kadang penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari belum berhasil melengkapi hasil penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum, sehingga perkara dapat menjadi berlarut-larut tidak segera diajukan ke pengadilan.
    1. Dari penyidik polri yang menilai tindakan pra penuntutan oleh penuntut umum dalam memberikan petunjuk kurang jelas sehingga kurang dimengerti oleh penyidik dan petunjuk di luar konteks pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan
  2. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian PHK di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta
  3. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta
  4. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang
  5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land Management And Policy Development

Incoming search terms: