Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dlm Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Judul Tesis : Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)

 

A. Latar Belakang

Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989 : 15).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan?
  2. Apa peran ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu bertujuan mencari kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakimnya bersifat aktif, hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh (www.kdp.or.id).

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP

Salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Kemudian dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Keterangan Saksi

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Sedangkan pengertian saksi juga dijelaskan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 26. Isi dari Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan.

Data sekunder yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman; bahan hukum sekunder yaitu buku-buku referensi dan putusan Pengadilan Negeri, khususnya mengenai kasus VCD bajakan; dan bahan hukum tertier yaitu kamus hukum. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

  1. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli di persidangan dengan terdakwa HARI SUTANTO alias KOH AN bin SUYITNO ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim.
  2. Peran keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan suatu kasus atau perkara VCD bajakan ini adalah memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan-keterangan yang disampaikan antara lain mengenai pentingnya izin apabila hendak menggunakan, mengedarkan, dan menjual album rekaman VCD yang telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan tujuan komersil. Hal lain yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan adalah bahwa barang bukti berupa VCD tersebut merupakan VCD bajakan dan menjelaskan perbedaan VCD yang asli dengan yang palsu. Saksi ahli juga menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan sebagai pemegang hak cipta dan pihak-pihak yang dirugikan oleh terdakwa atas perbuatan mengedarkan VCD atau DVD bajakan tersebut. Keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli dirasa penting karena hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya.

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan